Tiga Catatan Fadli Zon atas Pengangkatan Iriawan
Jakarta (SI Online) – Wakil Ketua DPR Fadli Zon mencatat setidaknya ada tiga persoalan terkait pengangkatan Komjen Pol Mochamad Iriawan sebagai Pj Gubernur Jawa Barat.
“Pertama pelantikan ini telah menjatuhkan kredibilitas pemerintah,” kata Fadli dalam keterangan tertulisnya, Senin 18 Juni 2018.
Fadli menyebut, dulu Presiden menyebut usulan ini hanyalah isu. Mendagri dan Kapolri juga telah menarik kembali usulan tersebut. Menko Polhukam bahkan telah mengklarifikasi tegas pembatalan usulan tersebut. Tapi tiba-tiba hari ini malah dilantik. Masyarakat bisa menilai sendiri, siapa sebenarnya yang gemar berbohong?
“Ke depan, sulit bagi publik untuk gampang mempercayai pernyataan pemerintah. Apa yang dikatakan lain dengan yang dilakukan,” kata Fadli.
Kedua, kata Fadli, keputusan tersebut akan membuat independensi Polri kian dipertanyakan, baik untuk konteks Pilkada Jawa Barat maupun pilkada-pilkada lainnya, termasuk pada seluruh tahap demokrasi yang akandi jalani tahun ini dan tahun depan.
Fadli mengaku telah mendengar laporan-laporan di daerah tentang tidak netralnya oknum-oknum aparat tertentu. Walaupun ia juga masih yakin masih banyak aparat Polri yang bersikap netral dan bekerja di jalan konstitusi untuk menjaga demokrasi kita.
“Namun pelajaran dari Pilkada DKI lalu masih membekas bagaimana ada oknum yang sengaja berpihak pada calon tertentu. Ini merugikan bagi institusi Polri yang merupakan institusi milik kita bersama,” ungkap dia.
Catatan ketiga, lanjut Fadli, kengototan ini pasti memancing lahirnya spekulasi di tengah masyarakat. “Apa sebenarnya motif pemerintah?,” Tanya dia.
Waketum Partai Gerindra ini membeberkan, dulu saat masalah ini pertama kali menjadi kontroversi, perwira Polri diajukan sebagai Pj Gubernur karena alasan Pilkada Jawa Barat dinilai rawan. Penilaian itu terbukti tak valid, telah dibantah oleh data Kemendagri dan Polri sendiri. Jawa Barat bukan termasuk zona merah Pilkada. Bahkan sejauh ini proses pilkada berjalan lancar.
“Langkah pemerintah yang tak mau dikoreksi semacam inilah yang justru bisa memanaskan dan menggelisahkan masyarakat Jawa Barat. Keputusan ini bisa menodai Pilkada Jawa Barat,”tandasnya.
Menurut Fadli, hal-hal semacam ini perlu dikoreksi. Jangan sampai pemerintahan ini berjalan secara buta dan tuli, mengabaikan kritik dan kontrol masyarakat. “Pemerintah jangan menipu rakyat,” pungkasnya.
Red: shodiq ramadhan
