Tolak Board of Peace, Ulama dan Tokoh Minta Pemerintah RI Tarik Diri
Lebih jauh, BoP dinilai berpotensi mengancam kedaulatan bangsa dan kemerdekaan sikap politik Indonesia. Keterlibatan negara-negara berkembang dalam skema BoP dikhawatirkan akan menundukkan kebijakan nasional pada kepentingan geopolitik global serta melemahkan posisi Indonesia sebagai negara merdeka dan berdaulat.
Selain itu, BoP dinilai tidak menyentuh akar konflik sesungguhnya, seperti imperialisme, kolonialisme gaya baru, dan ketimpangan global. Sebaliknya, struktur dan mekanisme BoP disebut hanya mengatur konflik agar tetap terkendali demi melanggengkan pendudukan Israel atas Palestina serta kepentingan ekonomi dan bisnis global.
Berdasarkan pertimbangan tersebut, para ulama dan tokoh nasional menyatakan enam sikap dan tuntutan utama, di antaranya:
1. Menolak dengan tegas keberadaan dan legitimasi Board of Peace (BoP besutan Trump) dalam bentuk dan skema apa pun.
2. Menolak segala upaya normalisasi penjajahan, genosida, dan kezaliman global atas nama perdamaian.
3. Menuntut keadilan sejati bagi Palestina, mendukung kemerdekaan hakiki bangsa Palestina dan Pembebasan Al Aqsha secara mutlak tanpa standar ganda, termasuk penghentian agresi Israel.
4. Mendesak Pemerintah Republik Indonesia untuk: Menarik diri dari Board of Peace besutan Trump. Berdiri konsisten pada amanat konstitusi: menentang penjajahan di atas dunia. Mengambil posisi politik luar negeri yang tegas, bermartabat, dan berpihak pada keadilan global.
5. Mengajak seluruh elemen umat Islam, rakyat Indonesia, dan kekuatan moral dunia untuk waspada terhadap proyek-proyek global yang berlabel perdamaian namun menyembunyikan agenda penjajahan baru.
6. Membangun Koridor Kemanusiaan yang permanen dengan lobi melalui hubungan bilateral Republik Indonesia dengan Yordania, dan Mesir.
7. Menuntut Pemerintah Indonesia bersama-sama dengan Negara Muslim lainnya memperjuangkan kemerdekaan Palestina dengan melibatkan aspirasi seluruh faksi pejuang Palestina.
Pernyataan sikap tersebut ditutup dengan penegasan bahwa perdamaian tanpa keadilan adalah bentuk penindasan yang disamarkan, seraya mengutip firman Allah dalam Al-Qur’an Surat Hud ayat 113 untuk tidak mendukung orang-orang yang melakukan kezaliman. “Dan janganlah kamu condong kepada orang-orang zalim yang menyebabkan kamu disentuh api neraka.”
“Allahu Akbar. Lawan kezaliman global. Bela keadilan dan kemanusiaan,” seru Kiai Muhyiddin mengakhiri pernyataan sikap. []
