Yaqut Usul Pemerintah Tunjuk Jubir Urusan Radikalisme
Jakarta (SI Online) – Ketua DPP PKB Yaqut Cholil Qoumas menyarankan agar pemerintah menunjuk juru bicara (jubir) khusus kalau menyampaikan informasi soal radikalisme dan terorisme ke publik.
“Paling penting, yang membuat seringkali penanganan terlihat tidak serius karena tidak adanya jurubicara. Kita lihat kalau pejabat-pejabat bicara malah berbeda-beda ngomong soal radikalisme dan terorisme,” kata Yaqut dalam diskusi di Kantor DPP PKB, Jakarta, Rabu (12/2/2020).
Keberadaan Jurubicara, kata Ketua Umum GP Ansor itu, akan membuat informasi keluar dari satu pintu sehingga tidak ada pernyataan-pernyataan yang membuat publik bingung atau potensi pernyataan yang ternyata malah bertentangan.
“Selama ini kan memang BNPT (soal radikalisme), tetapi kemarin menteri agama kan ngomong begitu, Menkopolhukam ngomong seperti ini. Satu pintu saja, kalau disepakati BNPT ya BNPT, yang lain jangan ngomong, supaya tidak membingungkan,” kata dia.
Kemudian, soal informasi yang disampaikan kata dia juga harus jelas dan clear, jangan sampai ketika informasi itu diterima publik malah menimbulkan pertanyaan yang lebih besar.
“Pemerintahan harus terbuka atas kelompok-kelompok teroris ini, saya katakan begini, (contohnya) sudah pernah terjadi pemulangan eks-kombatan, ini memang belum terkonfirmasi karena sekali lagi pemerintah tidak terbuka atas informasi ini,” ucapnya.
Sementara untuk soal kebijakan pemulangan WNI eks ISIS yang hangat belakangan ini, lanjut Yaqut, pemerintah juga hanya menyampaikan keputusan tidak memulangkan saja.
“Saya tidak tahu ya ini dilakukan dengan pendekatan konspiratif seperti apa, saya hanya bisa menduga saja, karena yang disampaikan itu hanya tidak memulangkan. Nah yang pulang sendiri bagaimana? Atau dipulangkan kelompok lain bagaimana? Ini tidak dijelaskan,” ujarnya.
sumber: ANTARA
