RI Terlibat Board of Peace ala Amerika di Palestina, MUI: Itu Melanggengkan Neokolonialisme

Jakarta (SI Online) – Majelis Ulama Indonesia (MUI) mencermati secara serius atas keterlibatan Indonesia dalam Board of Peace, sebuah forum internasional yang dinilai memiliki problem mendasar terkait keadilan bagi rakyat Palestina.

MUI menegaskan bahwa isu Palestina bukan sekadar konflik biasa, melainkan persoalan penjajahan, perampasan hak-hak dasar, serta pelanggaran sistematis terhadap hukum humaniter internasional.

Ketua MUI Bidang Hubungan Luar Negeri dan Kerja Sama Internasional, Prof. Dr. Sudarnoto Abdul Hakim, menjelaskan bahwa Board of Peace memiliki keterkaitan kuat dengan inisiatif pemerintahan Presiden Amerika Serikat Donald Trump dan dipimpin oleh mantan Perdana Menteri Inggris Tony Blair. Forum tersebut juga melibatkan Israel sebagai anggota, meskipun Israel telah lama menjadi pihak yang melakukan pendudukan, kolonisasi, dan berbagai pelanggaran hukum internasional terhadap rakyat Palestina.

“MUI menolak konsep ‘perdamaian semu’ yang tidak berbasis keadilan. Setiap inisiatif perdamaian yang tidak secara tegas mengakui Palestina sebagai bangsa terjajah dan tidak menjadikan pengakhiran pendudukan Israel sebagai prasyarat utama, justru berpotensi melanggengkan kolonialisme dalam kemasan perdamaian,” ujar Sudarnoto dalam pernyataan resminya, Kamis (22/1/2026).

Menurut MUI, terdapat cacat struktural serius dalam Board of Peace, terutama karena Israel ditempatkan sebagai anggota setara, bukan sebagai occupying power yang harus dimintai pertanggungjawaban. Model tersebut dinilai berisiko menggeser isu utama dari perjuangan keadilan dan kemerdekaan menuju sekadar pengelolaan konflik dan stabilitas kawasan.

MUI menyatakan menghargai niat Pemerintah Indonesia untuk berkontribusi dalam upaya perdamaian dunia. Namun, MUI mengingatkan bahwa keterlibatan Indonesia tanpa garis prinsip yang tegas berpotensi menjadikan Indonesia sebagai legitimasi moral bagi skema internasional yang justru merugikan perjuangan kemerdekaan Palestina.

“Dalam pandangan Islam dan nilai kemanusiaan universal, penjajahan dalam bentuk apa pun adalah kezaliman yang wajib diakhiri. Perdamaian sejati hanya dapat terwujud jika hak, martabat, dan kedaulatan rakyat Palestina dipulihkan sepenuhnya,” tegas Sudarnoto.

Rekomendasi kepada Pemerintah Indonesia

Berdasarkan sikap tersebut, MUI menyampaikan sejumlah rekomendasi kepada Pemerintah Republik Indonesia, antara lain:

• Menegaskan secara terbuka bahwa tujuan utama setiap forum perdamaian internasional adalah kemerdekaan penuh Palestina, bukan sekadar rekonstruksi atau stabilisasi kawasan.
• Menolak segala skema yang mengarah pada normalisasi kolonisasi, pemukiman ilegal, dan blokade Gaza.
• Menjadikan resolusi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), hukum humaniter internasional, serta prinsip self-determination sebagai landasan yang tidak dapat ditawar.
• Mempertimbangkan secara serius untuk menarik diri secara terhormat dari forum internasional mana pun yang terbukti menyimpang dari prinsip keadilan dan kemerdekaan Palestina.
• Memperkuat peran Indonesia bersama negara-negara serta kekuatan masyarakat sipil global yang konsisten memperjuangkan keadilan bagi Palestina.
• Meningkatkan koordinasi dan keterlibatan antara pemerintah dan organisasi masyarakat sipil dalam mendukung kemerdekaan Palestina, serta mendorong pemberian sanksi internasional terhadap Israel atas berbagai kejahatan yang dilakukan

MUI menegaskan bahwa konsistensi Indonesia dalam membela Palestina merupakan amanat konstitusi sekaligus tanggung jawab moral bangsa dalam memperjuangkan keadilan dan kemanusiaan global. []