Kampanye Norwegia di Piala Dunia: Tendang Israel dari Sepak Bola
Jakarta (Suaraislam.id)–Norwegia tampil menonjol di antara kekuatan historis Eropa yang mendominasi sisa turnamen Piala Dunia kali ini. Negara Skandinavia tersebut memiliki warisan sepak bola paling minim di kelompoknya—setelah absen selama 28 tahun dari turnamen ini—namun membawa agenda politik terkuat, yaitu perjuangan berkelanjutan untuk menendang Israel dari sepak bola internasional.
Perjalanan Norwegia menuju Piala Dunia ini harus melewati Israel, yang telah bersaing memperebutkan salah satu slot turnamen Eropa sejak tahun 1994. Hal itu terjadi setelah boikot dari negara-negara Arab dan Muslim membuat negara Timur Tengah tersebut mustahil untuk terus bertanding di Konfederasi Sepak Bola Asia (AFC).
Saat kedua negara berhadapan di Oslo pada Oktober lalu dalam laga kualifikasi, Federasi Sepak Bola Norwegia mengumumkan bahwa seluruh keuntungan pertandingan akan disumbangkan untuk bantuan kemanusiaan di Gaza. Bendera Palestina, kain syal syam (keffiyeh) yang dipadukan dengan topi Viking, serta spanduk raksasa bertuliskan “Let Children Live” tampak memenuhi tribune stadion seiring riuh cemoohan suporter saat lagu kebangsaan Israel dikumandangkan.
Namun, instrumen utama federasi Norwegia bukanlah advokasi dari tim atau basis suporternya, melainkan tekanan institusional melalui kedudukan federasi dan kepatuhan prosedural. Naluri ini mencerminkan gaya keseluruhan negara tersebut dan selaras dengan peran besar mereka yang tidak proporsional di Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).
Norwegia telah lama berada di tengah-tengah konstelasi politik Timur Tengah. Pada tahun 1978, Perjanjian Camp David menempatkan Israel pada jalur untuk menyerahkan Semenanjung Sinai dan ladang minyaknya, tepat sebelum Revolusi Iran menjungkirbalikkan politik energi regional. Amerika Serikat kemudian mendesak Norwegia untuk memasok minyak ke Israel.
Langkah itu baru dilakukan Norwegia setelah mendiskusikan ide tersebut dengan Ketua Organisasi Pembebasan Palestina (PLO), Yasser Arafat. Pemimpin Palestina itu melihat adanya nilai penting dari jalur belakang Skandinavia untuk berkomunikasi dengan para pemimpin Israel.
Keluwesan taktik tersebut mengubah Norwegia menjadi perantara yang unik, yakni sebuah negara kecil kaya energi dengan sedikit ambisi di Timur Tengah, memiliki pengaruh di Washington, dipercaya oleh Israel, sekaligus memiliki hubungan baik dengan Palestina. Pada dekade 1990-an, negara ini menjadi tuan rumah negosiasi yang menghasilkan Perjanjian Oslo, sebuah terobosan diplomatik paling signifikan menuju perdamaian abadi.
Namun, seiring kegagalan perundingan dan semakin dalamnya pendudukan Israel di Gaza serta Tepi Barat pada awal tahun 2000-an, Norwegia mulai menarik diri dari hubungan dekat dengan Israel.
Kini, Norwegia membawa perspektif tersebut ke badan pengatur sepak bola dunia. Mereka berargumen bahwa pengecualian Rusia dari dunia olahraga setelah invasinya ke Ukraina menyajikan standar ganda yang seharusnya diterapkan secara adil kepada Israel.
Dorongan terbaru untuk penangguhan Israel dari FIFA dimulai pada tahun 2024 oleh Asosiasi Sepak Bola Palestina (PFA). Upaya ini didukung oleh badan sepak bola Arab dan Asia yang mendasarkannya pada kekejaman di Gaza, diskriminasi terhadap atlet Arab, serta keterlibatan klub sepak bola Israel yang beroperasi di permukiman ilegal Tepi Barat.
Dukungan dari Norwegia membawa gerakan ini masuk ke arus utama sepak bola, memberikan bobot dan legitimasi yang tidak dimiliki oleh negara-negara Eropa lainnya. Sikap tegas Turki dapat dengan mudah diabaikan oleh Barat karena dianggap partisan atas dasar agama, sementara Irlandia—yang secara resmi mengajukan resolusi untuk mengusir Israel dan mempertimbangkan boikot pertandingan—absen dari Piala Dunia kali ini.
Penggerak agenda politik Norwegia adalah mantan bintang tim nasional, Lise Klaveness, seorang pengacara yang kini menjabat di komite eksekutif konfederasi Eropa (UEFA). Ia telah menjadi suara bagi politik progresif Nordik di dalam sepak bola internasional setelah pada awal 2022 berbicara di Kongres FIFA mengenai hak asasi manusia, keselamatan kelompok minoritas, dan transparansi di Qatar.
