Tolak Board of Peace, Ulama dan Tokoh Minta Pemerintah RI Tarik Diri
Jakarta (SI Online) – Sejumlah ulama dan tokoh nasional menyatakan sikap tegas menolak keberadaan Board of Peace (BoP) yang dibentuk oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Penolakan tersebut disampaikan dalam forum pernyataan sikap yang digelar di Sofyan Hotel, Jakarta, Selasa (3/2/2026)
Wakil Ketua Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia (MUI), KH Muhyiddin Junaidi, yang membacakan pernyataan sikap tersebut menegaskan bahwa BoP bukanlah instrumen perdamaian sejati, melainkan alat politik global yang sarat kepentingan Amerika Serikat dan zionis Israel yang selama ini menjadi aktor utama pelaku kezaliman sebagai penyebab konflik, perang, dan penjajahan modern.
“Board of Peace besutan Trump tidak lahir dari keadilan, tetapi dari relasi kuasa global yang timpang dan menindas,” ujar Kiai Muhyiddin.
Dalam pernyataan tersebut, para ulama dan tokoh nasional menilai pembentukan BoP merupakan bentuk pembajakan terhadap Resolusi Dewan Keamanan PBB Nomor 2803 Tahun 2025, yang justru menjauh dari semangat keadilan dan kemanusiaan.
Mereka menilai BoP berfungsi sebagai instrumen untuk melanggengkan dominasi geopolitik Amerika Serikat serta melindungi kepentingan Israel, yang selama ini dinilai sebagai aktor utama pelaku kezaliman, konflik bersenjata, dan penjajahan modern atas bangsa Palestina.
Kiai Muhyiddin menegaskan bahwa dunia saat ini tengah menyaksikan genosida terbuka terhadap rakyat Palestina. Namun, para penggagas BoP justru bungkam dan bahkan melindungi pelaku kejahatan kemanusiaan. “Perdamaian tanpa keadilan adalah kebohongan moral,” tegasnya.
Menurut pernyataan sikap tersebut, misi dan struktur BoP justru menempatkan bangsa Palestina—khususnya para pejuang kemerdekaan—sebagai sumber masalah keamanan bagi Israel. Salah satu misi utama BoP adalah melucuti senjata perlawanan Palestina sebagai prasyarat rekonstruksi Gaza, yang dinilai menghilangkan hak rakyat Palestina untuk mempertahankan diri dan memperjuangkan kemerdekaannya.
Bahkan, bantuan kemanusiaan berupa logistik dan peralatan medis disebut digunakan sebagai alat tekanan agar rakyat Gaza menyerahkan tanah dan kedaulatannya kepada otoritas bentukan BoP.
Selain itu, pembentukan National Committee for Administration of Gaza (NCAG) dinilai sebagai upaya mereduksi persoalan utama penjajahan Palestina menjadi sekadar isu keamanan wilayah Gaza, sekaligus mengkriminalisasi perjuangan kemerdekaan Palestina.
Para ulama dan tokoh nasional menegaskan bahwa BoP bertentangan dengan prinsip Islam tentang perdamaian (as-silm), yang harus berlandaskan keadilan (al-‘adl), kebenaran (al-haq), serta pembelaan terhadap kaum tertindas (mustadh’afin).
Dalam kerangka kerja BoP, isu keamanan ditempatkan sebagai prasyarat utama menuju proses politik dan rekonstruksi, termasuk melalui demiliterisasi total Gaza, pelucutan senjata kelompok perlawanan, penghancuran infrastruktur pertahanan, pengawasan internasional, hingga pembentukan otoritas sementara yang dipimpin Amerika Serikat.
“Prinsip-prinsip ini justru melegitimasi kezaliman dengan kemasan diplomasi dan perdamaian,” kata Kiai Muhyiddin.
