ABABIL Desak Prabowo Tinggalkan Board of Peace
Bandung (SI Online) – Ratusan aktivis dari berbagai elemen umat Islam yang terhimpun dalam Aliansi Bela Palestina Boikot Israel (ABABIL) Bandung Raya melakukan aksi demonstrasi di depan Gedung DPRD Jawa Barat dan depan Gedung Sate, Jalan Diponegoro, Kota Bandung, pada Jumat (13/02/2026).
Massa menyuarakan keprihatinan mendalam terhadap situasi genosida yang terus berlanjut di Gaza serta menuntut pemerintah Indonesia mengambil sikap diplomasi yang lebih tegas.
Salah satu tuntutan utama yang diajukan adalah evaluasi menyeluruh terhadap keanggotaan Indonesia dalam Board of Peace (BoP), bahkan mendesak Presiden Prabowo Subianto untuk segera menarik diri dari forum yang dinilai kontraproduktif tersebut.
Koordinator aksi ABABIL, Dani M Ramdhan, mengungkapkan sejumlah data mengkhawatirkan yang menggambarkan situasi riil di lapangan. Menurutnya, narasi gencatan senjata yang terus dikampanyekan oleh komunitas internasional ternyata tidak mencerminkan kenyataan yang terjadi di Gaza.
“Kami melihat gencatan senjata itu hanyalah sebuah ilusi saja,” kata Dani di sela-sela aksi demonstrasi.
Dani merinci bahwa dalam rentang waktu empat bulan terakhir pascapenandatanganan kesepakatan gencatan senjata, Israel justru tercatat melakukan tidak kurang dari 1.620 pelanggaran. Angka yang fantastis ini menunjukkan bahwa komitmen terhadap perdamaian hanya ada di atas kertas, sementara agresi militer terus dilakukan.
“Korban pun tidak kalah banyak, sekitar 500 orang meninggal dunia dan mayoritas adalah rakyat sipil,” ungkap Dani dengan nada prihatin.
Data tersebut mengindikasikan bahwa gencatan senjata yang dijanjikan tidak lebih dari sekadar retorika kosong, sementara penderitaan rakyat Palestina terus berlanjut tanpa henti. Korban yang mayoritas adalah warga sipil menunjukkan bahwa serangan Israel tidak membedakan antara kombatan dan non-kombatan.
Board of Peace: Kuda Troya Israel?
Para demonstran juga menyoroti secara kritis keberadaan Board of Peace (BoP) yang didirikan dengan dalih untuk menciptakan perdamaian dunia. Namun, menurut analisis Dani, badan ini justru berpotensi besar menjadi instrumen atau “kuda troya” bagi Israel untuk melancarkan agenda tersembunyinya.
Kecurigaan ini semakin menguat mengingat fakta bahwa Palestina, sebagai pihak yang paling dirugikan dalam konflik ini, sama sekali tidak dilibatkan dalam struktur maupun pengambilan keputusan di dalam BoP. Dani menilai terdapat ketimpangan yang sangat mencolok dalam mekanisme kerja badan tersebut, khususnya menyangkut isu pelucutan persenjataan.
“Yang lucunya adalah ketika mereka meminta kepada Hamas untuk menarik senjata, tetapi dari pihak Israel sendiri tidak ditarik senjatanya. Sehingga kita melihat ini sebuah sandiwara,” tutur Dani dengan keras.
Ketidakseimbangan dalam perlakuan terhadap kedua pihak yang berkonflik ini menunjukkan bahwa BoP tidak benar-benar netral atau adil. Hamas diminta melucuti senjata, sementara Israel dengan arsenal militer yang jauh lebih canggih dan destruktif dibiarkan terus mengembangkan kekuatan persenjataannya. Kondisi ini justru akan menempatkan Palestina dalam posisi yang semakin lemah dan rentan.
Peringatan Soal Pengiriman Pasukan Perdamaian
Terkait dengan rencana pemerintah Indonesia yang berencana mengirimkan 8.000 personel pasukan perdamaian ke Gaza, Dani memberikan peringatan serius kepada Presiden Prabowo Subianto. Ia meminta kepala negara untuk bersikap sangat hati-hati dan bijaksana dalam mengambil keputusan ini.
Kekhawatiran utama yang disampaikan adalah bahwa pasukan Indonesia yang merupakan kebanggaan bangsa bisa saja dimanfaatkan sebagai alat propaganda di tengah ketidakjelasan mandat operasional di wilayah konflik. Tanpa kejelasan peran dan batasan tugas, pasukan perdamaian justru bisa terperangkap dalam situasi yang merugikan.
“Jangan sampai pejuang kemerdekaan tanah air (Palestina) malah dilucuti senjatanya, sementara pihak Israel terus mengembangkan senjata,” kata Dani mewanti-wanti.
Pernyataan ini menggarisbawahi keprihatinan bahwa pasukan Indonesia yang seharusnya menjadi penjaga perdamaian bisa saja dijadikan instrumen untuk melucuti perlawanan Palestina, sementara agresor justru dibiarkan bebas memperkuat persenjataannya. Skenario ini tentu akan sangat memalukan dan bertentangan dengan prinsip keadilan yang selama ini dijunjung tinggi bangsa Indonesia.
Tuntutan Tegas: Keluar dari BoP
Berdasarkan berbagai pertimbangan tersebut, Dani atas nama massa aksi ABABIL mendesak Presiden Prabowo untuk mengambil keputusan berani dengan menarik Indonesia keluar dari keanggotaan Board of Peace. Keputusan ini dinilai sangat mendesak mengingat tidak ada manfaat atau kemaslahatan yang dapat diperoleh Indonesia dari forum tersebut.
“Kita berharap kepada Bapak Presiden Prabowo, presiden kita yang tercinta, untuk segera keluar dari BOP karena kita tidak melihat ada kemaslahatan di sana,” ucap Dani dengan tegas.
Pernyataan ini mencerminkan sentimen luas di kalangan masyarakat Indonesia, khususnya umat Islam, yang merasa bahwa keterlibatan Indonesia dalam BoP tidak sejalan dengan kepentingan nasional maupun solidaritas terhadap Palestina. Alih-alih membantu penyelesaian konflik, keikutsertaan dalam BoP justru bisa mengaburkan posisi Indonesia sebagai pendukung kemerdekaan Palestina.
Komitmen Solidaritas Berkelanjutan
Massa aksi menegaskan bahwa gerakan solidaritas untuk Palestina ini bukanlah aksi sesaat yang akan berhenti setelah turun ke jalan. Perjuangan akan terus berlanjut hingga Palestina benar-benar mendapatkan hak kemerdekaannya secara penuh dan utuh, tanpa intervensi atau tekanan dari pihak mana pun.
Selain melakukan aksi demonstrasi dan kampanye kesadaran publik, para aktivis dan warga Jawa Barat juga terus menyalurkan dukungan materiil maupun non-materiil kepada masyarakat Gaza. Bantuan ini menjadi wujud nyata solidaritas yang tidak hanya retoris, tetapi juga konkret dalam membantu meringankan penderitaan rakyat Palestina.
Aksi ABABIL ini merupakan bagian dari gelombang protes yang terus bergulir di berbagai daerah di Indonesia terkait sikap pemerintah terhadap Board of Peace. Sejak Indonesia mengumumkan keikutsertaannya dalam BoP, berbagai elemen masyarakat sipil, organisasi Islam, dan aktivis pro-Palestina telah menyuarakan penolakan keras.[]
Rep: Suwandi
