Gaza Ditawari Paksaan, Bukan Rekonstruksi
Rencana Mladenov mengubah pembangunan kembali dari kewajiban kemanusiaan menjadi senjata kontrol politik.
Oleh: Said Arikat
Selama berbulan-bulan, Gaza seolah menghilang ke dalam lubang hitam diplomatik. Ketika wilayah tersebut mengalami kehancuran yang belum pernah terjadi sebelumnya, pengungsian massal, dan runtuhnya institusi-institusi sipil, berbagai inisiatif politik yang diklaim dirancang untuk mengatasi bencana itu justru tetap mandek.
Kemudian pada akhir Mei, Nickolay Mladenov, perwakilan tinggi Board of Peace untuk Gaza sekaligus mantan utusan Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Timur Tengah, kembali dengan sebuah kerangka kerja berisi 15 poin yang dipresentasikan sebagai peta jalan menuju stabilitas, tata kelola, dan rekonstruksi. Rencana ini tidak bertujuan membangun kembali Gaza, melainkan memaksanya tunduk di balik bahasa birokratis dan tahapan yang disusun secara hati-hati.
Dengan demikian, rekonstruksi telah diubah dari kewajiban kemanusiaan menjadi senjata politik. Transformasi tersebut bukan sesuatu yang kebetulan atau sekadar unsur sampingan, melainkan menjadi logika utama dari keseluruhan inisiatif.
Struktur proposal ini dengan jelas menunjukkan prioritas-prioritasnya. Rekonstruksi—kebutuhan paling mendesak bagi penduduk Gaza yang hancur—baru muncul pada poin ke-15 dan terakhir.
Di sana, pembangunan kembali dalam skala besar dikaitkan dengan sertifikasi bahwa suatu wilayah telah dilucuti dan dikelola secara efektif oleh badan pemerintahan baru Gaza. Sebelum rakyat Palestina boleh membangun kembali rumah, rumah sakit, sekolah, atau infrastruktur mereka, ada 14 syarat yang harus dipenuhi.
Syarat-syarat itu mencakup pelucutan senjata Hamas, penarikan bertahap militer Israel, restrukturisasi aparat keamanan Gaza, dan pembentukan badan pemerintahan sementara yang mengelola urusan sipil serta keamanan. Badan ini akan mengabdi hingga Palestinian Authority yang telah direformasi mengambil alih kendali.
Urutan ini sangat bermakna secara politik. Kehancuran Gaza tidak diperlakukan sebagai keadaan darurat kemanusiaan yang membutuhkan tindakan segera, melainkan sebagai alat tawar-menawar untuk membentuk tatanan politik Palestina baru yang sejalan dengan kepentingan Israel dan Amerika Serikat.
Dengan kata lain, rekonstruksi telah dipersenjatai. Proposal tersebut menghidupkan kembali formula pascaperang yang sudah sering diajukan Israel dan didukung oleh Amerika Serikat serta sejumlah negara Barat lainnya.
Formula tersebut menegaskan tidak ada pembangunan kembali selama senjata masih berada di luar otoritas terpusat. Tanggung jawab atas kehancuran Gaza yang terus berlangsung digambarkan terutama sebagai akibat dari penolakan Hamas untuk melucuti senjata.
Namun, argumen ini bergantung pada penghilangan konteks realitas Palestina secara sengaja. Perlawanan bersenjata Palestina tidak muncul dari ruang hampa, sedangkan militerisasi Gaza tidak dapat dipisahkan dari puluhan tahun blokade, pendudukan, fragmentasi wilayah, pencekikan ekonomi, dan runtuhnya berbagai alternatif politik.
Dengan memisahkan senjata Palestina dari kondisi yang melahirkannya, wacana internasional menjadikan perlawanan sebagai masalah utama sambil membuat akar penyebabnya tidak terlihat secara politik. Pembalikan logika ini telah menjadi ciri khas diplomasi kontemporer terkait Palestina.
Fokus utama tetap pada pengaturan perilaku Palestina, bukan menghadapi kekuasaan Israel. Bahkan, peringatan utama dalam inisiatif Mladenov mencerminkan ketimpangan tersebut.
