Hamas Bilang Tak Akan Serahkan Senjata
Jakarta (Suaraislam.id)-Hamas menyatakan tidak akan menyerahkan senjatanya saat ini. Kelompok tersebut menolak tuntutan pelucutan senjata yang terus berlanjut. Mereka menegaskan bahwa nasib akhir persenjataan militernya akan diputuskan setelah pembahasan menyeluruh dengan berbagai faksi Palestina lainnya.
Dalam wawancara eksklusif dengan Al Jazeera, Husam Badran memberikan gambaran mengenai visi Hamas untuk gencatan senjata jangka panjang di Gaza.
“Ketika komite Palestina ini [Komite Nasional untuk Administrasi Gaza (NCAG)] mengambil alih Jalur Gaza, tidak akan ada senjata yang terlihat di jalan-jalan dan gang-gang Gaza kecuali senjata resmi milik komite tersebut, yaitu polisi resmi Palestina,” kata Badran kepada Al Jazeera. “Tidak akan ada tampilan kelompok bersenjata seperti yang biasa kita lihat di Jalur Gaza.”
Namun, ia menegaskan bahwa hal itu tidak berarti penyerahan senjata secara resmi.
“Kami tidak berbicara tentang menyerahkan senjata; kami berbicara tentang, setidaknya, senjata tidak akan terlihat kecuali senjata resmi polisi Palestina,” katanya. “Rincian masalah ini akan dibahas dalam kerangka nasional.”
Sikap Hamas ini muncul ketika sebuah sumber yang mengetahui perkembangan perundingan mengatakan kepada Al Jazeera bahwa kelompok tersebut sedang bersiap mengirim delegasinya ke Kairo untuk melanjutkan pembicaraan yang dijadwalkan dimulai akhir pekan ini. Hamas sempat menunda partisipasinya untuk menuntut penghentian operasi pembunuhan yang dilakukan Israel—termasuk pembunuhan baru-baru ini terhadap komandan militer Izz al-Din al-Haddad dan Mohammed Odeh—agar tercipta suasana negosiasi yang lebih kondusif.
Pelucutan senjata Hamas dan penarikan pasukan Israel dari Gaza masih menjadi hambatan terbesar dalam rencana gencatan senjata Oktober 2025 yang dimediasi oleh Amerika Serikat.
Konsensus Faksi-Faksi Palestina di Kairo
Pertemuan mendatang di Kairo akan mempertemukan delapan faksi utama Palestina untuk membentuk sikap nasional yang terpadu. Badran mengonfirmasi kehadiran perwakilan dari Hamas, Palestinian Islamic Jihad, Popular Front for the Liberation of Palestine, Democratic Front for the Liberation of Palestine, PFLP-GC, National Initiative, Popular Resistance Committees, serta Democratic Reform Current yang berafiliasi dengan Fatah.
Perundingan ini bertujuan menyelamatkan gencatan senjata yang awalnya diusulkan oleh Donald Trump. Namun, Badran mengatakan bahwa Israel bahkan belum melaksanakan 30 persen kewajibannya pada tahap pertama sehingga transisi ke tahap berikutnya tidak mungkin dilakukan.
“Kami berbicara tentang bantuan kemানুsiaan, mekanisme penyeberangan Rafah, infrastruktur, dan pembunuhan-pembunuhan yang terus terjadi,” jelas Badran. “Gagasannya adalah gencatan senjata menyeluruh, tetapi sekitar 1.000 orang telah terbunuh. Mengatakan Israel telah melaksanakan 30 persen kewajibannya pun sebenarnya berlebihan.”
Menurutnya, hanya 150 hingga 250 truk bantuan yang masuk ke Gaza setiap hari, jauh di bawah kesepakatan yang menetapkan 600 truk per hari. Sementara itu, infrastruktur penting seperti listrik, rumah sakit, and pasokan bahan bakar masih hancur.
