Rogue President, Kegagalan Amerika di Iran
Oleh: Yanuardi Syukur, Pengajar Antropologi Globalisasi di Universitas Khairun, Ternate.
“The person who sits in the Oval Office has no endgame for this war, hasn’t given a consistent answer for what ‘victory’ will require, and doesn’t appear to know what he’s doing.”
(Orang yang duduk di Kantor Oval tidak memiliki strategi akhir untuk perang ini, tidak pernah memberikan jawaban yang konsisten tentang apa yang diperlukan untuk ‘kemenangan’, dan tampaknya tidak tahu apa yang dilakukannya).
Demikian kata Robert Reich, mantan menteri tenaga kerja AS, dalam tulisannya “The war in Iran is an American failure” di Guardian (12 Maret 2026). Hari ke-13 perang berkecamuk di Iran, dan angka kematian terus bertambah. Hampir 2.000 orang tewas, termasuk 175 anak sekolah Iran dan tujuh tentara Amerika. 140 personel militer AS lainnya luka-luka, beberapa kritis (Reich, 2026).
Sementara itu, harga minyak dan gas melonjak, menghantam kelas pekerja jauh lebih keras daripada kaum kaya. Setiap detik, US$11.574 (Rp195,6 juta) menguap dari kantong pembayar pajak untuk membiayai perang yang tidak dikehendaki mayoritas rakyat Amerika sendiri. Inilah kegagalan Amerika yang paling nyata di abad ini. Reich menyebutnya sebagai “kegagalan demokrasi Amerika yang luar biasa” (Guardian, 12 Maret 2026).
Merujuk Reich, setidaknya ada tiga dimensi kegagalan yang dapat kita baca dari perang ini.
Pertama, kegagalan konstitusional.
Seorang presiden nekat memulai perang tanpa persetujuan Kongres, tanpa dukungan sekutu, bahkan tanpa alasan yang jelas dan konsisten. Donald Trump bertindak sebagai “rogue president”, ‘pemimpin nakal’ yang mengabaikan seluruh mekanisme check and balances yang dibangun selama puluhan tahun.
“Satu orang telah memutuskan sendiri untuk melakukan perang ini. Seorang diri telah memulai kekacauan ini tanpa mendapatkan persetujuan Kongres, tanpa mendapatkan persetujuan sekutu, bahkan tanpa menyatakan alasan yang jelas untuk itu,” tulis Reich.
Amerika yang memproklamirkan diri sebagai benteng demokrasi, justru menyaksikan satu orang menentukan hidup dan mati ribuan orang atas kemauannya sendiri.
Kedua, kegagalan moral dan prioritas.
Reich mengingatkan bahwa sumber daya yang dihamburkan untuk perang—hampir US$1 triliun ditambah permintaan tambahan US$500 miliar (Rp8.450 triliun) untuk Pentagon—seharusnya bisa digunakan untuk memenuhi kebutuhan dasar rakyat: layanan kesehatan, perumahan terjangkau, sekolah yang lebih baik.
Ironisnya, pemerintah selalu berkata “tidak mampu” membiayai kebutuhan rakyat, tetapi “mampu” menghancurkan negara lain. Ini adalah pembalikan prioritas yang mencerminkan krisis etika politik.
Ketiga, kegagalan legitimasi rakyat.
Ini adalah perang pertama dalam sejarah modern Amerika yang dimasuki tanpa dukungan mayoritas (Reich, 2026). Poll demi poll menunjukkan rakyat menolak petualangan militer ini. Namun suara mereka tidak berarti di hadapan ambisi pribadi seorang presiden. Demokrasi Amerika telah dikhianati oleh pemimpin yang seharusnya menjadi penjaganya.
