Diplomasi Rumit AS-Iran
Oleh: Yanuardi Syukur (Penulis adalah Dosen Antropologi Sosial Universitas Khairun, Ternate dan Anggota Komisi Hubungan Luar Negeri dan Kerja Sama Internasional MUI Pusat)
Dinamika hubungan antara Amerika Serikat (AS) dan Iran dalam beberapa pekan terakhir menggambarkan betapa rumitnya jalur diplomasi di Timur Tengah. Kedua negara telah menandatangani nota kesepahaman (MoU) secara daring (online) pada 18 Juni 2026 yang bertujuan untuk mengakhiri konflik militer sejak 28 Februari 2026.
Dokumen 14 poin yang dikenal sebagai MoU Islamabad tersebut mencakup gencatan senjata, pembukaan kembali Selat Hormuz, dan pencabutan blokade laut AS terhadap pelabuhan Iran. Kesepakatan itu juga memuat agenda perundingan lanjutan mengenai program nuklir Iran.
Namun, perjalanan diplomasi ini tidak pernah berjalan mulus. Hanya berselang beberapa hari setelah penandatanganan, bentrokan bersenjata kembali pecah di Selat Hormuz dan mengancam runtuhnya gencatan senjata yang baru saja dibangun.
Pada 29 Juni 2026, Presiden AS Donald Trump mengumumkan melalui platform Truth Social bahwa Iran telah meminta sebuah pertemuan resmi. Pertemuan tersebut diklaim akan digelar di Doha pada 30 Juni (Guardian, 29 Juni 2026).
“Iran has requested a meeting. It will take place tomorrow in Doha!” tulis Trump menggunakan huruf kapital untuk menegaskan bahwa negosiasi kembali akan terjadi di Doha. Langkah sepihak ini pun langsung memicu reaksi keras.
Pihak Iran dengan cepat membantah klaim sepihak dari Presiden AS tersebut. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran, Esmaeil Baghaei, menegaskan bahwa tidak akan ada pertemuan negosiasi dengan AS di tingkat mana pun dalam beberapa hari mendatang.
Baghaei menjelaskan bahwa delegasi ahli Iran memang dijadwalkan bertolak ke Doha. Namun, kehadiran mereka hanya untuk menindaklanjuti implementasi MoU, bukan untuk melakukan negosiasi ulang dengan delegasi AS.
Perbedaan narasi yang tajam ini mencerminkan ketidakpercayaan mendalam yang masih menghantui hubungan kedua negara. Jika diperhatikan lebih jeli, inti perselisihan yang memicu eskalasi terbaru tersebut berada di Selat Hormuz.
Selat Hormuz merupakan jalur perairan strategis yang selama ini menjadi urat nadi perdagangan energi dunia. AS sendiri sempat melancarkan serangan terhadap sasaran di Iran pada 26–27 Juni dengan alasan adanya agresi Iran yang terus berlanjut terhadap pelayaran komersial.
Iran kemudian membalas tindakan tersebut dengan menyerang posisi militer AS di kawasan Teluk. Di bawah ketentuan MoU Islamabad, Iran sebenarnya telah berjanji untuk mengupayakan keselamatan pelayaran kapal dagang, sementara AS sepakat mencabut blokade.
Kendati demikian, perbedaan penafsiran terhadap implementasi ketentuan ini justru memicu bentrokan baru. Iran menegaskan bahwa setiap kapal harus berkoordinasi sebelum melintasi Selat Hormuz, sedangkan AS menuntut kebebasan navigasi secara penuh.
Jalur komunikasi langsung (hotline) yang disepakati di Swiss sebagai instrumen penting dalam diplomasi preventif juga belum beroperasi hingga kini. Padahal, instrumen tersebut sangat dibutuhkan untuk mengatasi kesalahpahaman antara militer AS dan Korps Garda Revolusi Islam (IRGC).
