Dananya Kosong, Board of Peace ala Trump Terhenti
Gaza (SI Online) – Surat kabar Inggris, Financial Times, mengungkapkan pada Rabu bahwa dana keuangan “Dewan Perdamaian” untuk Jalur Gaza, yang dipimpin Presiden Amerika Serikat Donald Trump, masih kosong empat bulan setelah pembentukannya. Kondisi itu terjadi di tengah hambatan hukum dan politik yang menghambat proyek rekonstruksi di Jalur Gaza.
Menurut surat kabar tersebut, dewan itu—yang saat pembentukannya diumumkan Trump akan mengumpulkan satu miliar dolar AS melalui biaya keanggotaan seumur hidup, selain menjanjikan sepuluh miliar dolar AS lainnya—belum menerima dana apa pun dari para donor. Padahal, negara-negara anggota telah mengumumkan komitmen terhadap paket bantuan tujuh miliar dolar AS untuk Gaza.
Financial Times mengutip empat sumber yang mengetahui informasi tersebut. Mereka mengonfirmasi bahwa dana itu belum menerima transfer aktual apa pun. Salah satu sumber menyatakan, “Tidak satu dolar pun telah disetorkan.”
Surat kabar itu menjelaskan bahwa Dewan Perdamaian mengabaikan mekanisme dana yang dikelola Bank Dunia dan disetujui PBB. Sebaliknya, dewan memilih menerima donasi langsung melalui rekeningnya di JPMorgan Chase.
Menurut Financial Times, mekanisme Bank Dunia akan mewajibkan dewan memberikan laporan keuangan reguler kepada para kontributor dan anggota dewan. Sementara itu, rekening JPMorgan tidak tunduk pada persyaratan transparansi independen yang serupa.
Seorang juru bicara Dewan Perdamaian, bersama sumber yang mengetahui pengaturan keuangan tersebut, mengatakan bahwa “sejumlah opsi” telah dipertimbangkan untuk menerima pendanaan, termasuk mekanisme Bank Dunia. Namun, “para kontributor pada tahap ini memilih untuk menggunakan opsi lain.”
Pejabat itu menambahkan bahwa dewan akan menyerahkan laporan keuangannya kepada dewan eksekutif, yang mencakup pejabat pemerintahan Trump dan penasihat lainnya, “pada waktu yang dianggap tepat.”
Meskipun Dewan Perdamaian telah mengeluarkan tender terkait keamanan dan rekonstruksi di Gaza, juru bicaranya mengonfirmasi bahwa belum ada kontrak yang diberikan. Alasannya, pekerjaan di Jalur Gaza “belum dimulai,” dengan merujuk pada penolakan Hamas untuk melucuti senjata.
Sejalan dengan itu, dua sumber yang mengetahui pengaturan “setelah kejadian” di Gaza menyatakan bahwa rekonstruksi belum menerima “satu dolar pun” hingga saat ini.
Sementara itu, pengusaha Palestina-Amerika Bishara Bahbah, yang berpartisipasi dalam negosiasi dengan Hamas atas nama pemerintahan Trump, mengonfirmasi bahwa komite tersebut belum memulai aktivitas nyata apa pun di Jalur Gaza karena kurangnya dana yang diperlukan.
Surat kabar itu juga mengungkapkan bahwa kontribusi terbatas telah diberikan untuk mendanai aspek administratif Dewan, termasuk sekitar 3 juta dolar AS dari Maroko dan 20 juta dolar AS dari Uni Emirat Arab. Dana tersebut dialokasikan untuk membiayai kantor Perwakilan Tinggi Dewan di Gaza, Nikolay Mladenov, serta gaji komite teknis Palestina yang dibentuk Dewan untuk mengelola Jalur Gaza.
Financial Times juga mengutip dua sumber yang mengetahui informasi tersebut. Mereka mengatakan bahwa Uni Emirat Arab baru-baru ini memberikan 100 juta dolar AS untuk melatih pasukan polisi baru di Gaza. Namun, program tersebut belum dimulai dan dananya masih dibekukan.
