Mengapa Israel Mencampuri Pendidikan Palestina?
Otoritas pendudukan berusaha menyensor kurikulum sekolah Palestina karena kurikulum tersebut mengajarkan kesadaran nasional.
Oleh: Ehab Jabareen, Analis politik dan peneliti Palestina dari Israel, yang mengkhususkan diri pada urusan Israel.
Tahun ajaran baru di Yerusalem Timur yang diduduki dimulai dengan kabar bahwa 45.000 anak Palestina kini belajar menggunakan kurikulum susunan otoritas Israel. Jumlah tersebut mencakup lebih dari sepertiga siswa Palestina di wilayah pendudukan dan hampir dua kali lipat dibandingkan tahun sebelumnya.
Sementara itu, sekolah-sekolah Kristen memulai tahun ajaran dengan aksi mogok. Hal ini terjadi karena banyak guru yang tinggal di Tepi Barat yang diduduki tidak memperoleh izin masuk ke kota tersebut.
Bagi penduduk Palestina di Yerusalem Timur yang diduduki, kebijakan ini merupakan bentuk pelanggaran terhadap hak-hak nasional mereka oleh otoritas pendudukan. Sebaliknya, Israel menganggap intervensi tersebut dapat dibenarkan karena buku pelajaran karangan Kementerian Pendidikan Palestina dan para guru lulusan lembaga Otoritas Palestina (PA) dianggap “mengajarkan kebencian”.
Menurut hukum humaniter internasional, kekuatan pendudukan wajib memfasilitasi keberlangsungan kegiatan normal lembaga pendidikan dan tidak mencampuri urusan mereka. Komentar terbaru dari Komite Internasional Palang Merah (ICRC), lembaga pengawas penerapan Konvensi Jenewa, menegaskan bahwa kekuatan pendudukan dilarang mengganti sistem pendidikan yang ada atau memberlakukan kurikulum baru.
Namun, campur tangan Israel dalam pendidikan Palestina sangat luas dan melampaui Yerusalem Timur hingga ke Tepi Barat dan Jalur Gaza.
Selama bertahun-tahun, Pemerintah Israel bergantian meminta Pemerintah Amerika Serikat dan Eropa menekan Otoritas Palestina agar merevisi buku pelajaran dengan menjadikannya syarat bantuan. Sementara itu, kehancuran sistem pendidikan di Gaza memberi jalan bagi organisasi nonpemerintah penyalur dana Barat untuk memperkenalkan kurikulum persetujuan Israel.
Argumen Israel bahwa tindakan tersebut diperlukan untuk mencegah anak-anak Palestina belajar “membenci” di sekolah tidak terbukti saat diteliti lebih mendalam.
Penelitian akademis, termasuk studi pendanaan Departemen Luar Negeri AS yang disusun oleh akademisi Palestina dan Israel, menemukan bahwa buku pelajaran Palestina tidak mendorong kebencian maupun dehumanisasi terhadap warga Israel.
Lalu, apa sebenarnya yang ingin diubah Israel dari buku pelajaran Palestina?
Sejumlah penelitian yang membandingkan buku pelajaran Palestina dengan versi editan Israel di Yerusalem Timur mendokumentasikan penghapusan dan perubahan rujukan simbol nasional, seperti bendera, lagu kebangsaan, kedaulatan, serta sejarah Palestina.
Studi tahun 2025 mengenai buku pelajaran sekolah dasar menemukan bahwa perubahan oleh Israel meliputi penggantian kata “Palestina” menjadi “Israel” dalam beberapa konteks serta penghapusan materi yang membahas realitas pendudukan.
Israel ingin menghapus rujukan tentang pendudukan, sejarah Palestina, dan hak menentukan nasib sendiri bukan karena materi itu “mengajarkan kebencian”. Mereka melakukannya untuk mengikis kesadaran nasional anak-anak Palestina—upaya yang terus dilakukan Israel sejak awal berdiri dengan klaim bahwa “tidak ada yang namanya bangsa Palestina”.
Oleh karena itu, penolakan warga Palestina terhadap perubahan kurikulum di Yerusalem Timur tidak boleh dipahami sebatas penolakan terhadap buku pelajaran Israel semata.
