Kursi Wapres Kosong, Prabowo Pimpin Pemerintahan Sendiri
Jakarta (SuaraIslam.id) – Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas) Yusril Ihza Mahendra memastikan kekosongan jabatan wakil presiden tidak perlu diisi oleh pejabat sementara. Menurutnya, Presiden Prabowo Subianto tetap dapat menjalankan kekuasaan pemerintahan sendiri, termasuk saat berada di luar negeri.
Ia menjelaskan bahwa wakil presiden pada dasarnya hanya bertugas membantu tugas-tugas presiden. Kekosongan posisi tersebut juga tidak mengharuskan pengalihan tugas kepada triumvirat—tiga pejabat tinggi negara—ketika presiden melakukan kunjungan kerja ke luar negeri.
“Tidak diisi oleh siapa-siapa. Oleh karena kalau tidak ada wakil presiden, presiden kan menjalankan kekuasaan sendiri. Wakil presiden itu membantu tugas-tugas presiden,” kata Yusril di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (12/11/2026).
Yusril menerangkan bahwa dalam sistem hukum dan pemerintahan Indonesia, wakil presiden tidak memiliki kewenangan mengambil keputusan secara mandiri. Keputusan yang ditandatangani wakil presiden atas nama presiden tetap berstatus sebagai keputusan presiden.
“Karena wakil presiden pun, kalaupun ada di dalam negeri, dia tidak bisa mengambil keputusan. Keputusan wakil presiden itu tidak ada dalam sistem hukum maupun pemerintahan kita,” terang Yusril.
Dalam menjalankan roda pemerintahan sehari-hari, presiden tetap dibantu para menteri yang bekerja sesuai bidang masing-masing, baik yang mendampingi ke luar negeri maupun yang bertugas di dalam negeri. Perkembangan teknologi komunikasi saat ini turut memudahkan koordinasi sehingga presiden dapat memberikan instruksi langsung dari mana saja tanpa hambatan.
“Jadi, tidak ada masalah bagi presiden untuk menjalankan roda pemerintahan dan beliau bisa memberikan perintah, instruksi langsung dari luar negeri tanpa terhalang apa pun,” jelasnya.
Kewenangan Penuh Tentukan Dua Calon Wapres
Terkait proses pengisian kursi wakil presiden pengganti Gibran Rakabuming Raka, Yusril menegaskan bahwa penentuan dua nama calon sepenuhnya menjadi kewenangan Presiden Prabowo Subianto. Kedua nama tersebut nantinya akan diajukan kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) untuk dipilih.
“Jadi, itu sepenuhnya adalah kewenangan presiden untuk menentukan dua wakil presiden itu dan sepenuhnya diserahkan kepada beliau,” ujar Yusril.
Ia menyebutkan bahwa mekanisme ini berkaitan dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3). Presiden Prabowo kemungkinan akan berunding dengan sekitar 10 partai politik koalisi—baik parlemen maupun nonparlemen—yang dahulu mengusung pasangan Prabowo-Gibran pada Pilpres 2024.
Meski demikian, keputusan akhir tetap mutlak berada di tangan kepala negara tanpa terikat hasil rapat koalisi.
“Walaupun ada rapat dari partai-partai koalisi, tapi keputusan akhir itu ada di tangan beliau. Beliau bisa berkonsultasi dengan siapa saja, atau juga tidak berkonsultasi juga tidak apa-apa,” tegasnya.
Yusril menambahkan bahwa proses pengisian kekosongan jabatan wakil presiden ini tidak melibatkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) karena tidak dilakukan melalui pemilihan umum. Setelah dua nama calon diajukan oleh presiden, MPR akan menggelar sidang pemilihan sesuai mekanisme konstitusi, undang-undang, dan tata tertib MPR.
“Jadi, presiden punya kewenangan penuh untuk mengajukan siapa dua calon yang akan diajukan ke MPR itu,” pungkas Yusril.[]
Sumber: ANTARA
