Mengapa Ormas-ormas Islam Kini ‘Mendukung‘ Prabowo?

Ormas-ormas Islam merasakan pengalaman pahit di era Jokowi. Kini mereka merasa ada ruang terbuka dan dialog di era Prabowo. Pergantian Kapolri juga menjadi salah satu titik penting dalam perubahan hubungan pemerintah dengan umat Islam. Ormas-Ormas Islam berprinsip amar makruf nahi mungkar.

Ada perubahan menarik dalam hubungan antara pemerintah dan organisasi kemasyarakatan (ormas) Islam di Indonesia. Jika pada era Presiden Joko Widodo banyak tokoh dan kelompok Islam berhadapan dengan kekuasaan, pada era Presiden Prabowo Subianto tampak kecenderungan yang berbeda. Sejumlah pimpinan ormas Islam kini lebih terbuka berkomunikasi, berdialog, bahkan memberikan dukungan kepada pemerintah.

Mengapa perubahan ini terjadi? Tentu tidak cukup dijelaskan dengan satu alasan. Ada faktor politik, pengalaman sejarah, komunikasi personal, perubahan pendekatan keamanan, serta harapan agar pemerintah lebih mendengarkan aspirasi umat Islam.

Salah satu faktor penting adalah perubahan suasana politik. Pada era Jokowi, sebagian kalangan ‘Islamis‘ (kelompok Islam yang meyakini Islam adalah sebuah peradaban), diposisikan sebagai kelompok yang berseberangan dengan pemerintah. Istilah radikal, intoleran, dan anti-Pancasila kerap diberikan pemerintahan Jokowi. Kebijakan pembubaran HTI dan FPI, kriminalisasi para ulama dan aktivis Islam serta tragedi KM50 menunjukkan gerak umat Islam dalam politik ‘dihabisi‘.

Habib Rizieq Syihab, pemimpin FPI divonis 4 tahun karena kesalahan tidak berarti. Sekjen FUI Ustaz Muhammad al Khaththath (MAK) ditangkap dan dipenjara atas tuduhan makar, padahal ia hanya hendak memimpin demonstrasi damai. Tuduhan itu hanya fitnah, tidak pernah ada pengadilannya, Jokowi pun mengakui kalau kasus ini kriminalisasi, dan akhirnya Ustaz MAK dilepaskan. Begitu juga Munarman, Syahganda Nainggolan, Jumhur Hidayat dan lain-lain.

Beberapa teman penulis, seperti Ustaz Farid Okbah, Anung al Hamad dan Zain an Najah divonis penjara 3 tahun dengan tuduhan terorisme, padahal tidak terbukti. Di persidangan tiga ustadz itu, hakim yang beragama Islam menangis karena tahu ketiganya tidak bersalah.

Ustaz Bachtiar Nasir, koordinator Aksi 212, juga pernah berhadapan dengan proses hukum. Ia dan kawan-kawannya dicoret dari daftar penceramah di kementerian atau BUMN-BUMN. Banyak aktivis dan tokoh Islam merasakan bahwa aktivitas dakwah dan kritik politik mereka terlalu mudah diseret ke persoalan keamanan.

Penulis sendiri mengalami suasana yang tidak menyenangkan pada masa itu. Setelah Aksi 212, penulis dan beberapa kawan dipanggil polisi karena berada dalam yayasan yang terlibat dalam pendanaan Aksi 212. Penulis juga pernah diadili oleh ‘geng Yaqut Cholil Qoumas‘ di Gedung MUI Depok. Penulis disuruh minta maaf karena artikel penulis di suara islam.id yang mengritik Yaqut ketika ia menjadi Menteri Agama. Penulis menolak minta maaf. (baca : Ketika Saya ‘Diadili’ – SUARAISLAM.ID).

Prabowo memperlihatkan pendekatan berbeda. Ia tidak serta-merta menjadikan kelompok Islam yang kritis sebagai musuh politik. Ia membuka komunikasi dengan berbagai kelompok, termasuk mereka yang selama ini memiliki pandangan berbeda dengan pemerintah.

Prabowo Mau Mendengar dan Berdialog

Bila pemerintahan ‘Jokowi Luhut‘ mengadakan politik belah bambu untuk kelompok Islam, maka Prabowo menjadikan kelompok Islam sebagai mitra. Ia membuka diri untuk berdialog dengan semua kelompok Islam termasuk ‘kelompok Islamis‘ yang dianggap pemerintahan Jokowi sebagai musuh.

Setelah Jakarta dan beberapa tempat dilanda kerusuhan, pada 30 Agustus 2025, Prabowo menerima sejumlah pimpinan ormas Islam di Hambalang, Bogor. Pertemuan yang berlangsung selama tiga jam itu, dihadiri oleh 16 ormas Islam. Diantaranya : Muhammadiyah, NU, Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia, Persatuan Islam, Al Washliyah, Al Irsyad, Wahdah Islamiyah, AQL, KBPII, Perti, PUI dan lain-lain. Selain Prabowo berceramah, ia juga menerima masukan-masukan dari berbagai tokoh ormas Islam.

Pada 3 Februari 2026, Prabowo kembali mengadakan pertemuan dengan pimpinan ormas Islam, tokoh pesantren, dan ulama di Istana Merdeka. Begitu juga pada 5 Maret 2026, Prabowo juga berbuka puasa bersama sejumlah tokoh Islam, termasuk Rais Aam PBNU KH Miftachul Akhyar, Ketua Umum Muhammadiyah Haedar Nashir, dan Ketua Umum MUI KH Anwar Iskandar. Dalam kesempatan itu dibicarakan pula berbagai persoalan aktual dan dinamika geopolitik.

Pertemuan-pertemuan ini memiliki arti politik tersendiri. Presiden menyediakan waktu untuk bertemu, mendengarkan, dan menjelaskan kebijakan kepada para pemuka umat.

Bagi ormas Islam, komunikasi semacam ini penting. Mereka tidak selalu menuntut pemerintah menyetujui seluruh pandangan mereka. Yang diharapkan adalah adanya ruang untuk menyampaikan kritik, memberikan masukan, dan ikut membicarakan arah kebijakan negara.

Faktor lain yang membuat ormas-ormas Islam mendukung Prabowo adalah pergantian Kapolri. Pada 1 Oktober 2026, Prabowo melantik Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto sebagai Kapolri menggantikan Jenderal Listyo Sigit Prabowo. Suyudi sebelumnya menjabat Kepala Badan Narkotika Nasional.

Figur pribadi Suyudi yang shalih dan berani menjadi banyak harapan umat Islam. Bila di masa Listyo umat Islam sering dikriminalisasi, maka di masa Suyudi umat Islam berharap Kapolri baru ini dapat bertindak adil dalam penegakan hukum. Tidak mudah mengkriminalkan orang tanpa bukti yang valid.

Tindakan Listyo dkk yang melakukan penyadapan ilegal (mengarah ke makar) kepada kepada presiden dan tokoh-tokoh masyarakat juga menjadikan dukungan kepada Kapolri baru Jenderal Suyudi lebih solid.

Dalam konteks politik, pergantian Kapolri dapat dibaca sebagai kesempatan bagi Prabowo untuk membangun kembali kepercayaan masyarakat kepada institusi kepolisian.

Hubungan pemerintah dengan ormas Islam bukan sekadar persoalan pertemuan di Istana. Ormas Islam memiliki jaringan pendidikan, pesantren, masjid, lembaga sosial, rumah sakit, dan kegiatan pemberdayaan masyarakat. Mereka merupakan kekuatan sosial yang nyata.

Pemerintahan Prabowo membutuhkan partisipasi mereka dalam pembangunan. Sebaliknya, ormas-ormas Islam juga membutuhkan pemerintah yang bersedia mendengar aspirasi masyarakat.

Namun, dukungan politik tidak boleh diartikan sebagai pemberian cek kosong. Ormas Islam tetap harus kritis terhadap kebijakan pemerintah, terutama dalam persoalan pemberantasan korupsi, penegakan hukum, ekonomi rakyat, pendidikan, dan pembelaan terhadap Palestina.