Prihatin Penundaan Wajib Halal, HNW: BPJPH Mestinya Dilibatkan, Bukan Malah Ditunda Lagi
Jakarta (Suaraislam.id) – Anggota Komisi VIII DPR RI, Hidayat Nur Wahid (HNW), menyatakan keprihatinannya jika benar Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) tidak dilibatkan secara langsung dalam pengambilan keputusan penundaan kewajiban sertifikasi halal hingga 2028. Kepala BPJPH bahkan menyebut adanya intervensi “londo ireng” dalam proses pengambilan keputusan tersebut, sebagaimana disampaikan secara terbuka pada 18 November 2026.
Padahal, BPJPH merupakan lembaga yang secara hukum bertanggung jawab langsung atas penyelenggaraan jaminan produk halal, termasuk pelaksanaan tahapan kewajiban sertifikasi yang sebelumnya telah mengalami pemunduran hingga Oktober 2026.
Menurutnya, BPJPH bersama unsur masyarakat, termasuk kami di Komisi VIII DPR RI, sejak awal mendukung penetapan kewajiban halal pada Oktober 2026. Hal ini sudah sesuai dengan penahapan kewajiban sertifikasi halal, khususnya bagi UMKM yang membutuhkan waktu hingga 12 tahun sejak disahkannya UU Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal.
“Kami dan masyarakat kaget ketika mendadak diundur lagi tanpa dibahas dengan Komisi VIII sebagai mitra BPJPH. Pemerintah seharusnya transparan mengenai alasan pemunduran ini, apalagi jika benar bahwa lembaga yang menjadi sektor utama dalam sertifikasi halal, yakni BPJPH, justru tidak dilibatkan,” ujar Hidayat dalam keterangannya.
Penundaan kewajiban sertifikasi halal bagi UMKM tersebut dituangkan melalui PP Nomor 40 Tahun 2026 tentang Perubahan atas PP Nomor 42 Tahun 2024. Kebijakan ini memperpanjang masa penahapan kewajiban sertifikasi halal untuk sejumlah kategori produk hingga 17 Oktober 2028.
Hingga Oktober 2026, sekitar 4,45 juta sertifikat halal telah diterbitkan untuk 3,52 juta pelaku usaha. Sementara itu, jumlah unit UMKM nasional diperkirakan mencapai lebih dari 64 juta.
“Hal ini juga harus menjadi bahan evaluasi BPJPH karena cakupan pelaku usaha yang telah bersertifikat halal baru sekitar 5,5 persen. Jadi, selain mempertanyakan mengapa tidak dilibatkan dalam keputusan pemerintah, BPJPH juga perlu menjawab mengapa cakupan sertifikasi halal masih sangat terbatas. Potensi UMKM kita sangat besar dan pekerjaan rumah BPJPH masih panjang,” tegas Hidayat.
Capaian tersebut merupakan akumulasi sejak BPJPH dibentuk sebagai unit di bawah Kementerian Agama pada 2017. Data dari aplikasi Satu Data Halal mencatat penerbitan sertifikat halal tertinggi terjadi pada 2023, mencapai 1.233.756 sertifikat.
Kemudian, melalui Perpres Nomor 153 Tahun 2024 pada 5 November 2024, BPJPH ditata sebagai lembaga pemerintah nonkementerian. Proses pemisahan kelembagaan dari Kementerian Agama dilaksanakan melalui serah terima pada Juli 2025.
“Dalam dua tahun terakhir, setelah BPJPH resmi mandiri, capaian sertifikasi halal juga disayangkan belum bisa menyamai periode sebelumnya. Hal ini harus menjadi catatan untuk perbaikan kinerja BPJPH ke depan, sehingga dalam pengambilan keputusan berikutnya BPJPH bisa lebih dilibatkan karena telah mampu menghadirkan berbagai terobosan kinerja,” lanjutnya.
Hidayat menegaskan bahwa masyarakat Muslim, yang merupakan mayoritas penduduk Indonesia, berhak mendapatkan pemenuhan hak asasi manusia berupa kepastian kehalalan produk yang dikonsumsi. Hak tersebut dijamin dalam UU Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal dan UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
Menurutnya, jangan sampai penundaan kewajiban sertifikasi halal membuat perlindungan konsumen dan pemenuhan HAM mereka ikut tertunda. Pemerintah seharusnya membantu UMKM memperoleh sertifikat halal dan BPJPH juga harus meningkatkan kinerjanya.
“Indonesia yang menargetkan menjadi pusat halal dunia dan merupakan negara dengan penduduk Muslim terbesar di dunia seharusnya menjadi pelopor ekosistem halal, bukan terus mengundurkan kewajiban sertifikasi halal dan tertinggal dalam pemenuhan jaminan produk halal,” pungkas Hidayat. []





