NASIONAL

Sarasehan Dewan Da’wah Serap Aspirasi Kriteria Wapres, Integritas dan Kapasitas Jadi Sorotan

Jakarta (Suaraislam.id) – Dewan Da’wah Islamiyah Indonesia (DDII) menggelar Sarasehan Nasional bertema “Menyerap Aspirasi Umat tentang Kriteria Wakil Presiden” di Aula Lantai 2 Masjid Al-Furqon, Senen, Jakarta Pusat, Rabu (18/11/2026).

Sarasehan yang dihadiri ratusan peserta dan dihadiri sejumlah ulama, akademisi, pimpinan ormas Islam, dan aparatur pemerintahan itu menjadi ruang penyampaian aspirasi umat terkait dinamika politik nasional, khususnya posisi Wakil Presiden.

Sejumlah tokoh nasional hadir sebagai narasumber, yakni Menteri Koperasi Ferry Joko Juliantono, Wakil Ketua DPD RI Tamsil Linrung, pakar hukum tata negara Jimly Asshiddiqie, Ketua Umum DDII Faturrahman Mahfudz dan Pembina DDII KH Kholil Ridwan. Diskusi dipandu Sekretaris Umum DDII, Dwi Budiman Assiroji.

Dalam pemaparannya, Jimly Asshiddiqie menyoroti dinamika posisi Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Ia mengingatkan bahwa setiap persoalan terkait jabatan Wakil Presiden harus diselesaikan melalui mekanisme konstitusional.

Jimly juga menegaskan bahwa figur Wakil Presiden harus dipilih berdasarkan kapasitas dan integritas, bukan semata-mata kepentingan politik partai. Jabatan tersebut, menurutnya, harus diisi sosok yang mampu memberikan kontribusi nyata bagi pemerintahan dan menjaga stabilitas nasional.

Sementara itu, KH Kholil Ridwan menegaskan bahwa penentuan Wakil Presiden tidak boleh menjadi ajang kompromi elite politik. Ia menyebut sejumlah kriteria penting, yakni berintegritas, bersih dari korupsi dan persoalan kriminal, memiliki kecerdasan intelektual, memiliki keperpihakan terhadap umat Islam dan dekat dengan organisasi kemasyarakatan Islam, serta tidak menciptakan dualisme kepemimpinan atau matahari kembar dalam pemerintahan.

Kiai Kholil juga menyoroti pentingnya transparansi pertanggungjawaban pejabat negara, termasuk perbedaan konsekuensi konstitusional antara pengunduran diri dan pemakzulan.

Wakil Ketua DPD RI Tamsil Linrung berharap Wakil Presiden dapat menjadi jembatan komunikasi antara pemerintah, ulama, ormas Islam, dan masyarakat luas. Karena itu, integritas, kapasitas, rekam jejak, serta kemampuan membangun komunikasi harus menjadi pertimbangan utama.

Menteri Koperasi Ferry Joko Juliantono menekankan bahwa Wakil Presiden tidak cukup hanya menjadi pendamping Presiden secara formal. Sosok tersebut harus aktif mendukung program strategis pemerintahan, memiliki kemampuan eksekusi, serta memahami arah kebijakan Presiden Prabowo Subianto.

Ferry juga menilai Wakil Presiden perlu menjadi penghubung antara aspirasi masyarakat dan pemerintah. Ia turut mengingatkan pentingnya perhatian Indonesia terhadap kondisi kemanusiaan masyarakat Palestina.

Dalam pembahasan, sejumlah nama lain seperti Jimly Asshiddiqie, Yusril Ihza Mahendra, dan Hamdan Zoelva turut mengemuka sebagai bagian dari aspirasi dan pandangan yang disampaikan dalam forum.

Dewan Dakwah menegaskan, berbagai nama dan pandangan tersebut merupakan aspirasi forum, bukan keputusan resmi mengenai calon Wakil Presiden.

Melalui sarasehan ini, DDII berharap penentuan kepemimpinan nasional tidak didominasi kompromi elite atau kepentingan kelompok tertentu. Prosesnya harus tetap berpijak pada konstitusi, mengutamakan kepentingan rakyat, serta mempertimbangkan integritas dan kapasitas calon demi menjaga persatuan umat dan bangsa. []

Back to top button