Catatan Konseptual Sarasehan Kebangsaan DDII tentang Kriteria Cawapres
Oleh: Prof. Dr. K.H. Didin Hafidhuddin, Ketua Dewan Pembina Dewan Da’wah Islamiyah Indonesia (DDII)*
Latar Belakang
Dinamika ketatanegaraan nasional memasuki babak krusial menyusul terjadinya kekosongan jabatan Wakil Presiden Republik Indonesia pada November 2026. Merujuk pada Pasal 8 ayat (2) UUD 1945, pengisian kekosongan jabatan Wakil Presiden dilakukan melalui mekanisme pemilihan di Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) atas dua calon yang diusulkan oleh Presiden dalam kurun waktu selambat-lambatnya 60 hari.
Sebagai organisasi dakwah yang lahir dari rahim sejarah perjuangan bangsa sejak 1967 dengan pilar kelembagaan sebagai pengawal akidah, penegak syariah, perekat ukhuwah, penjaga NKRI, dan pendukung solidaritas umat, Dewan Da’wah Islamiyah Indonesia memandang momentum konstitusional ini tidak boleh sekadar menjadi ajang transaksi kekuasaan antarelite partai koalisi.
Sarasehan Kebangsaan ini diselenggarakan untuk mengonsolidasikan pandangan para ulama, cendekiawan, dan pimpinan ormas Islam guna merumuskan kriteria objektif wakil presiden yang mampu mendampingi Presiden Prabowo Subianto dalam menuntaskan sisa masa bakti pemerintahan hingga 2029, sekaligus memastikan hadirnya keberpihakan nyata terhadap kemaslahatan umat dan bangsa.
Kondisi Umat Islam dan Dinamika Kebangsaan Saat Ini
Dalam dua tahun berjalannya pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, iklim relasi negara dan umat terasa jauh lebih kondusif. Kalangan ulama dan aktivis Islam mengapresiasi membaiknya pola komunikasi negara. Praktik kriminalisasi ulama maupun pelabelan “radikal” terhadap gerakan dakwah yang sempat memicu ketegangan pada periode sebelumnya mulai mereda sehingga membuka ruang dialog yang lebih sehat antara umara dan ulama.
Meski demikian, masih terdapat paradoks sosial-ekonomi dan kesenjangan kesejahteraan yang perlu menjadi perhatian serius. Meskipun mayoritas penduduk Indonesia adalah muslim, umat Islam di lapisan akar rumput masih menghadapi tekanan berat akibat kesenjangan ekonomi, penguasaan sumber daya alam oleh segelintir oligarki, lemahnya penegakan hukum yang berkeadilan, serta masih tingginya angka pengangguran dan kemiskinan.
Di sisi lain, terdapat urgensi stabilitas nasional pascakrisis politik. Kekosongan kursi wakil presiden dan dinamika politik terakhir berpotensi memicu ketidakpastian pasar serta polarisasi di masyarakat. Umat Islam menginginkan proses suksesi berlangsung cepat, sah secara konstitusional, dan mampu menenangkan situasi nasional agar fokus pembangunan tidak terganggu.
Selain itu, muncul pula risiko pragmatisme politik koalisi. Kajian CSIL (Centre of Study for Indonesia Leadership) menggarisbawahi bahwa Presiden memiliki kecenderungan pragmatis untuk memilih figur yang paling loyal dan minim risiko benturan politik (low political damage) demi kelancaran pemerintahan hingga 2029. Namun, jika pilihan hanya bertumpu pada kalkulasi bagi-bagi kursi partai koalisi, aspirasi substantif umat Islam berisiko kembali terpinggirkan.
Mengapa Dibutuhkan Wakil Presiden yang Berpihak pada Kepentingan Umat?
Keberpihakan wakil presiden terhadap kepentingan umat Islam bukanlah bentuk sektarianisme, melainkan keniscayaan sosiologis dan konstitusional demi keadilan nasional.
Pertama, menyangkut keadilan proporsional dan penguatan mayoritas. Kesejahteraan dan kemandirian umat Islam sebagai mayoritas warga negara merupakan fondasi utama stabilitas NKRI. Kebijakan afirmatif di bidang ekonomi kerakyatan, pendidikan pesantren dan madrasah, serta penguatan lembaga zakat dan wakaf produktif membutuhkan figur di puncak eksekutif yang memahami denyut nadi umat.
Kedua, untuk menjaga kedaulatan ekonomi sesuai amanat Pasal 33 UUD 1945. Umat membutuhkan pemimpin yang berani berdiri bersama Presiden untuk mengoreksi ketimpangan ekonomi, memutus dominasi oligarki yang merugikan rakyat kecil, serta memajukan kemandirian usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) berbasis umat.
Ketiga, sebagai jembatan strategis ulama dan umara. Kehadiran wakil presiden yang memiliki rekam jejak kedekatan dengan ormas-ormas Islam akan memperkokoh sinergi antara kebijakan pemerintah dan gerakan pemberdayaan masyarakat sipil Islam di berbagai pelosok Nusantara.






