20 Tahun Pupuk Demokrasi, Sekarang Kembali Layaknya Negara Baru Merdeka
Jakarta (SI Online) – Sepanjang 2018 hingga menjelang penyelenggaraan pemilu serentak 2019, politik Indonesia ternyata masih saja diramaikan sejumlah isu tak menggembirakan. Mulai dari jaminan kebebasan berkumpul dan berserikat yang menurun, intimidasi terhadap lawan politik, hingga manajemen pemilu yang amburadul.
Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon mengungkapkan, harapan publik untuk melihat wajah demokrasi Indonesia yang semakin berkualitas, tampaknya harus tertunda kembali. Dia mengungkapkan, tahun lalu menurut data The Economist Intelligence Unit (EIU), peringkat demokrasi di Indonesia anjlok 20 peringkat dibandingkan 2016. Pada 2016 kita masih berada di peringkat 48, tahun lalu peringkat kita anjlok ke 68. Lebih menyedihkan lagi, peringkat demokrasi kita bahkan lebih buruk dari Timor Leste yang ada di urutan 43 secara global.”
“Potret serupa juga terekam dalam data Freedom House. Meningkatnya ancaman kebebasan sipil, menurut Freedom House, telah mendorong Indonesia turun status dari negara ‘bebas’ (free) menjadi negara ‘bebas sebagian’ (partly free) di tahun 2018. Sementara itu, jika kita bandingkan dengan Timor Leste, situasinya berbalik. Timor Leste mengalami kenaikan status dari negara ‘partly free’ menjadi free,” ungkap Fadli dalam keterangan tertulisnya, Selasa 1 Januari 201
“Ini ironi perkembangan politik di era pemerintahan Joko Widodo. Demokrasi Indonesia mengalami kemunduran memalukan, apalagi kini menjelang diselenggarakannya pemilu serentak 2019,” imbuh Fadli.
Indikator di atas, ungkap Waketum Partai Gerindra ini, jika dihadapkan dengan keluhan masyarakat bawah, akan sangat koheren. Baik yang mengeluhkan adanya persekusi terhadap ulama yang kritis, maupun keluhan adanya upaya pembungkaman dan kriminalisasi terhadap tokoh-tokoh oposan pemerintah. Semua itu telah membuat kita kembali mundur dalam berdemokrasi.”
“Sehingga, jangan heran jika turunnya kebebasan sipil dan defisitnya demokrasi kita, adalah akibat dari kontrol dan pembatasan kebebasan berpendapat oleh pemerintah. Itu semua fakta yang sulit disangkal,”kata Fadli.
Di luar soal kebebasan sipil yang makin menurun, demokrasi juga dinodai praktik manajemen pemilu yang amburadul. Terutama, terkait buruknya administrasi kependudukan yang sangat mempengaruhi DPT (Daftar Pemilih Tetap) pada Pemilu serentak 2019.
