Kritik Megawati, Pakar Tata Negara Sebut PKC Tak Pantas Diberi Selamat
Jakarta (SI Online) – Pakar Hukum Tata Negara Refly Harun menyoroti Megawati Soekarnoputri yang memberi ucapan selamat ulang tahun ke-100 untuk Partai Komunis China (PKC).
Menurut Refly, apa yang disampaikan Megawati secara hukum itu tidak salah, akan tetapi yang salah adalah konteksnya.
“Seperti Jokowi menyarankan beli bipang (babi panggang) saat lebaran,” kata Refly dikutip Suara Islam Online, Senin (5/7/2021) melalui channel Youtube Refly Harun.
Refly mengatakan apa yang disampaikan Megawati konteksnya tidak tepat. “Kalau ada pimpinan partai atau mantan presiden yang memuji-muji Partai Komunis China dan keberhasilan Partai Komunis China dibawah kepemimpinan Xi Jinping maka ini kan seperti menghilhami generasi muda untuk menirunya,” ujarnya.
Baca juga: Begitu Cintanya Megawati pada Partai Komunis China
Padahal, kata Refly, harus dipahami bahwa kemajuan perekonomian China bukan berarti tidak ada korbannya. “Korbannya adalah demokratisasi dan ototarianisme, jadi modelnya kerja paksa juga,” ungkapnya.
“Dan jangan lupa, China sekarang bisa menjadi imprealisme baru melakukan ekspansi dagang dimana-mana, melakukan investasi dimana-mana dan para komprador di negara-negara setempat mengambil keuntungan besar dari itu semua,” tambah Refly.
Jadi, kata dia, selalu polanya sama dengan kapitalisme internasional walaupun mengatakan negaranya sosialis komunis.
“Melakukan ekspansi, menanam investasi, melakukan take over banyak perusahaan, mengambil barang-barang tambang suatu negara dan dikirim ke negaranya dengan keuntungan yang luar biasa. Maka negeri seperti ini tentu bukan negeri yang pantas kita beri ucapan selamat,” jelas Refly.
Menurutnya, ekspansi bisnis China dengan komprador-komprador dalam negeri itu berbahaya bagi keadulatan RI ke depan.
“Jadi jangan sampai kita menyesal nanti tiba-tiba sebagian wilayah kita sudah ditempati mereka-mereka yang memiliki kapital modal,” tutur Refly.
“Ada negara dengan kekuatan ekonomi besar mau mengekspansi negera-negara yang lemah sehingga negara tersebut tergantung kepada negara yang memiliki kekuatan, ini tidak sesuai dengan semangat Bung Karno sendiri yaitu Trisakti (berdaulat di bidang politik, berdikari di bidang ekonomi, dan berkepribadian di bidang kebudayaan),” tandasnya.
red: adhila
