Anies dan Intelektualitas Kenegarawanan

Ini tentang bobot dan kualitas kepemimpinan negara masa depan. Pilihannya akan dijadikan seorang calon kepala negara suatu negara “archipelago” dengan banyak kepulauan seperti Indonesia. Yang dalam salah satu rekam jejak sejarahnya, atas kepemimpinan Soekarno salah satu The Founding Father, analoginya boleh disebut sebagai “Wax Country”: negara lilin yang pernah menerangi kegelapan di nyaris separuh negara di dunia. Khususnya, ketika betapa hitam pekatnya kegelapan akibat kemiskinan dan keterbelakangan yang sebagian besar telah melanda bangsa-bangsa di Asia-Afrika saat itu. Atas inisiasi dan kepemimpinan mempersatukan “sang intelektual oratoris”, nyala lilinnya menjadi “jalan terang” yang tengah menggelorakan semangat bangkitnya revolusi kemerdekaan serempak melalui Konferensi Asia-Afrika di Bandung pada 1955: Untuk menyuarakan cita-cita meraih kemerdekaan itu dari segala bentuk infiltrasi, aneksasi, diskriminasi, invasi dan hegemoni, diakibatkan penjajahan imperialisme dan kolonialialisme dari bagian dunia lainnya, Eropa bersama sekutunya Amerika Serikat. Tetapi, kemudian hingga melampaui kurun lebih dari 50 tahun setelahnya —bukannya Indonesia menjadi negara digdaya dan digjaya yang maju dan berkembang di segala bidang, malah meleleh lilinnya, bahkan nyalanya semakin meredup nyaris mati: Indonesia masih tetap melambat —jika tidak dibilang jalan di tempat, dalam mengejar “kesejahteraan” yang seolah “semu” bagi kepentingan rakyatnya sendiri —komparasikan kini dengan berkemajuan negara Korea Selatan, Singapura, Hongkong, India dan atau Afrika Selatan. Indonesia masih tak mampu mengentaskan “keseluruhan” kemiskinan dan keterbelakangannya: jurang itu masih menganga dengan tingkat disparitas yang sangat dalam antara masyarakat kaya dan miskinnya. Meskipun, negara ini diidentifkasikan sangat super kaya dengan segala potensi SDA-nya baik di daratan maupun di lautannya. Apa ada yang salah atas pengelolaan SDA negara ini sepanjang tujuh presiden sampai rezim berkuasa Jokowi memimpinnya? Ini terbuktikan negara ini pernah menjadi anggota OPEC, salah satu negara produsen penghasil minyak terbesar di dunia. Bahkan, mungkin kita juga menjadi produsen logam mulia emas terbesar di dunia bilamana tidak dikangkangi oleh PT. Freeport-Amerika Serikat: tanda dan fakta masih adanya sisa-sisa hegemoni penguasa ekonomi dunia Amerika Serikat, justru saat negara ini sudah meraih kemerdekaannya. Belakangan yang paling mutakhir di kepemimpinan era Jokowi, negara ini menjadi penghasil nomor satu dunia kelapa sawit. Dan ketika dunia tengah mengalami transformasi energi terbarukan, negara kita pun masih menjadi produsen penghasil nomor satu mineral energi fosil batu bara. Kemudian disusul penghasil no. 1 di dunia tambang nikel, bauksit dan tembaga, sebagai bahan baku baterei energi renewable untuk revolusi perubahan industri dan teknologi otomotif mondial dengan energi listrik. Tetapi, nyatanya kenapa semua itu tak memberi impact positif jangka panjang yang begitu berarti bagi kemajuan dan kesejahteraan negara dan rakyat ini? Penyebabnya, ternyata seperti menjadi sejarah kelam dalam “lingkaran setan” selalu terjebak dan terperangkap ke dalam kubangan kekuasaan hegemoni baru dan baru lagi berupa kehadiran kekuatan oligarki konglomerasi korporasi: Yang dahulu dikuasai oleh kekuatan negara-negara Super Power “asing” (masih USA dengan sekutunya Eropa), sekarang kekuatan super negara “Para Naga Aseng” justru oleh rezim berkuasa Jokowi diberikan kebebasan “menggila” : Atas izin konsesi yang sangat luas atas lahan dan panjang waktunya mengeruknya dari bumi ibu pertiwi —atas nama UU Omnibuslaw yang sesungguhnya merupakan ejawantah hukum konspiratif yang ujungnya seluruhnya bermuara di bawah lipatan ketiak busuk oligarki. Sehingga, dampak investasi yang dilingkari cengkeraman tangan-tangan setan ini, telah menjadi alat perampokan sangat luar biasa besar-besaran pendapatan ke luar negeri. Parahnya, seiring oligarki korporasi yang berasal dari China-Tiongkok itu, dewasa ini telah menjelma menjadi kekuatan ekonomi raksasa yang boleh jadi telah dan akan menggeser kekuatan ekonomi USA pula. Inilah pula yang membuat Indonesia “mati kutu” untuk melepaskan rantai kekang dari keterbelitannya. Maka, dekade ke depan permasalahan negara ini akan semakin kompleks, tentu saja dengan segala efek dan dampak complicated-nya. Terutama, yang perlu diwaspadai tingkat debt ratio dan corruption ratio yang keduanya ternyata terus semakin membengkak dan meluas secara kultural dan struktural yang bisa mengancam kepada “kebangkrutan” negara. Oligarki dan para pejabat feodalisnya yang rakus dan serakah itu akan terus dan semakin mengoyak-ngoyak kedaulatan negara ini yang oleh penerusnya akan diterimanya itu sebagai warisan buruk yang bakal ditinggalkan oleh rezim yang memang “terburuk” ini? Tidak saja, dikarenakan “salah pengelolaan” negara dari awal yang mana kemenangan jabatan kepresidenan Jokowi itu dijadikan “taken for granted” kepada oligarki. Indonesia di bawah kepemimpinan rezim Jokowi semakin terpuruk . Jangankan mampu menciptakan kemandirian untuk mampu bersaing keras dalam arus begitu tingginya tingkat kompetisi antarnegara di kancah internasional. Yaitu tadi, keterpurukannya itu malah menjadi sangat ketergantungan kepada oligarki. Terlebih, tantangan sangat besar Indonesia ke depan juga dunia tengah menghadapi tahapan transformasi dunia baru ke era teknologi digital dan menyongsong energi terbarukan di tengah-tengah derasnya transformasi pula terhadap industri bioteknologi pangan dunia: Berkejaran dengan kebutuhan tingkat konsumsi pangan itu yang harus mampu secara terus-menerus diproduksi untuk memenuhi dan menghadapi tingkat kebutuhan yang berakselerasi dengan kenaikan populasi penduduk dunia. Termasuk, angka peningkatan populasi penduduk Indonesia. Dan itu akan sangat berpengaruh kepada kepentingan stabilitas geopolitik domestik dan regionalnya. Bersambungan dengan kepentingan kekuatan akselerasi dalam pengelolaan faktor-faktor produksinya di masing-masing negara. Terutama, faktor kualitas SDM terkait keahlian dan peluang ketenagakerjaan. Dan itu sudah pasti akan menjadi tantangan tersendiri ketika pergerakan fluktuasi pertumbuhan ekonomi dan reformasi politik dunia dihadapkan pula dengan perseteruan serunya tarik-menarik kekuatan ekonomi baru antara Amerika Serikat dan China-Tiongkok itu. Belum lagi permasalahan atas bagaimana “keberlanjutan” tingkat kesehatan dunia akibat pandemi Covid-19 yang terus bermetamorphosis virus-virusnya yang cara penularannya lebih sangat cepat menyerang secara spesifik berbeda di pelbagai bagian wilayah di dunia. Juga masih terus terjadinya pelbagai macam bencana-bencana alam yang melanda di pelbagai wilayah belahan dunia diakibatkan perubahan iklim yang ekstrim dan naiknya tingkat panas suhu bumi. Semakin merebak pula soal determinasi perang antara Rusia-Ukraina yang dikuatirkan menjadi faktor deteren memicu perang dunia ke - 3 yang bakal memiliki dampak penghancur total dunia dikarenakan penggunaan persenjataan berkekuatan tenaga nuklir. Yang jelas, semua itu masih menjadi faktor pemicu yang akan mudah mempengaruhi terjadinya resesi dan depresi ekonomi dan disfungsionalisasi politik global yang masih tengah berproses sampai saat ini dan sudah pasti akan berpengaruh sangat signifikan secara domestiknya ke Indonesia. Oleh karena itu, menjelang terjadinya transisi demokratisasi kepemimpinan di negara Indonesia ini ke-8 kalinya, hendaknya harus berlangsung secara fairness dan elegant. Artinya, menjadi pesta demokrasi pemilihan Presiden secara geniune dan 'berdaya' dalam penegakan law enforcement nya, yang harus bersih tidak main kotor, jujur tidak curang dan adil tidak berpihak. Tetapi, apa yang dilihat dari indikasi dan kecenderungan yang tak bisa dipungkiri, oligarki bersama gerombolan rezim penguasa Jokowi telah mengemas “proxy setting” dengan segenap digdaya kekuatan sumber-sumber finansialnya dalam jumlah berapa pun dengan pelbagai cara tetap mempertahankannya kekuasaanya: bagaimana merekayasa agar jabatan perpanjangan tiga periode jabatan Presiden itu dapat diimplementasikan; penundaan pemilu 2024 dan atau Pilkada serentak sampai 2024; merekayasa kepemimpinan “boneka” melalui duplikasi, kroni, koloni dan atau “trah”; juga sampai pada titik melakukan permainan “pat gulipat” baik dengan eks anggota partai oligarki pendukung rezim maupun dengan seluruh jajaran infrastruktur lembaga dan komisi tinggi negara, termasuk kabinet. Bahkan, nilai independensi dan kepercayaan tengah dipertaruhkan oleh lembaga penyelenggara Pemilu dan Pilpres, KPU dan Bawaslu. Dikuatirkan akan mengulang permainan kecurangan Pilpres 2019? Padahal, proses transisi kepemimpinan demokratisasi itu juga tengah diperhatikan dan mendapatkan fokus penting perhatian dunia. Dan dari keterpilihannya siapa-siapa saja bacalon Presidennya —setelah berakhirnya masa periode jabatan Presiden Jokowi sesuai konstitusi— jika oligarki dan rezim itu tetap bersikeras, hingga menabrak konstitusi betapa sungguh memalukannya Indonesia. Bahkan, boleh jadi Indonesia bakal mendapatkan tekanan politik embargo dan dikucilkan oleh dunia internasional. Tidak taat konstitusi itu yang berarti melakukan kudeta konstitusi, adalah sebagai tindakan “out of the box” dari proses demokratisasi. Dengan kata lain, oligarki bersama gerombolan rezim itu telah menjadi “useless”, bak sampah demokrasi yang seluruh “perangkat lembaga negara” sudah menjadi limbah yang sudah tak berguna dan digunakan lagi. Maka, anasir-anasir yang menjadi duplikator boneka, kroni dan koloni oligarki itu sudah harus disingkirkan. Event transisi kepemimpinan demokrasi harus menjadi momentum baru untuk melakukan restorasi perubahan signifikan. Sekaligus, memilih kepemimpinan baru yang esensi dan substansi mengacu kepada kepentingan keniscayaan dan kepercayaan akan perubahan yang memang tengah didamba-dambakan oleh kekuatan besar kedaulatan rakyat yang selama satu dekade itu terasakan menghilang dikarenakan represivitas rezim penguasa Jokowi yang otoritarianisme. Dan untuk mendapatkan kepemimpinan dengan tujuan sedemikian di atas tadi haruslah diuji dengan kecakapan dan kemampuan mumpuni khususnya terhadap ruang lingkup yang menjadi prioritas, pokok, penting dan mendasar: yaitu, intelektualitas kenegarawanannya. Intelektualitas itu bermakna seorang Presiden itu harus selalu memberi solusi terbaik atas segala permasalahan kekinian kenegaraan secara ilmiah beriringan dengan selalu tegak dan kokohnya “vitality law enforcement” : selalu berpikir berwawasan akal sehat, rasional dan berkemandirian serta profesional untuk selalu berdampingan dengan tautan taat aturan sesuai konstitusi hukum dan perundang-undangannya. Bukan sebaliknya, menunjukkan karakter dan perilaku kepemimpinan yang hanya bakal menghancurkan “self dignity nya berorientasi kepada kepentingan kekuasaannya disalahgunakan melakukan konspiratif, kolutif dan nepotis terhadap kepentingan yang keberpihakan —yang penyakitnya selama ini kepada “vested interested” oligarki, bukan untuk kepentingan rakyat yang sesungguhnyalah yang berdaulat. Sedangkan, sifat dan sikap kenegarawanan, berarti kinerjanya berorientasi selalu kepada kepentingan “equal” dan “equality”-nya. Memperhatikan semua kepada kepentingan kesetaraan, keadilan dan persatuan-kesatuan. Maka, hal-hal yang bersifat resultan impulsif politik negatif untuk kepentingan ekonomi, hukum dan sosial yang riskan bisa menimbulkan polarisasi, intrik, dan konflik itu seringkali dilakukan pembiaran. Keluaran sifat dan sikap kenegarawanan itu memberi solusi transparatif yang adil dan berkeadilan. Sehingga, bisa mendorong terbentuknya semangat dan nilai concentia untuk mewujudkan konsensus dan komitmen persatuan dan kesatuan. Artinya, tanpa keadilan jangan bermimpi untuk mewujudkan persatuan dan kesatuan itu: the nation state building. Maka, pilihan kepada Anies Rasyid Baswedan, untuk menjadi Presiden adalah sebagai pilihan tepat, sebagai suatu keniscayaan dan kepercayaan, dari dignity demokratisasi yang new realy mewujudkan kembali kekuasaan tertinggi kepada kedaulatan rakyat. Ketimbang, bacalon Presiden yang masih itu-itu saja yang semuanya dari eks partai anggota oligarki tadi, seperti: Ganjar Pranowo, Prabowo Subianto, Airlangga Hartarto, Puan Maharani, Erick Tohir, dsb yang sudah jelas, “useless”, dikarenakan out of the box dari demokratisas, mereka bagian yang menjadi gerombolan yang hanya mementingkan kepentingan oligarki tersebut. Apalagi, Anies Baswedan, adalah seorang intelektualisme oratoris, bilamana Soekarno sangat meledak-ledak, kecakapan pemaparan narasi Anies lebih santun, lembut dan bersahaja. Narasinya berwawasan akademis keilmuan dengan kemampuan berkomunikasi bahasa Inggris yang mumpuni akan menjadi bagian penting untuk menempatkan dirinya dalam ajang komunikator pergaulan dalam percaturan ekonomi dan politik global dan mondial. Dan terakhir, yang terpenting dari semua itu terpulang kepada ada dan tidaknya “rekam jejak”. Dan Anies Rasyid Baswedan telah membuktikan secara faktual rekam jejaknya sukses memimpin Jakarta yang nyaris selalu di-bully dan dinyinyiri, bahkan dikelabui dan difitnah, agar rekam jejak keberhasilan itu dimusnahkan jejaknya. Songsong dan antarkan Anies Rasyid Baswedan sebagai Presiden RI 2024-2029 semata-mata demi perubahan signifikan Indonesia ke depan yang lebih baik, meskipun tantangan ke depan terasakan akan sangat berat! Wallahua’lam Bisshawab. Mustikasari-Bekasi, 13 Maret 2023. Dairy Sudarman, adalah pemerhati politik dan kebangsaan.

Artikel Terkait

Jangan Minta Anies Arahkan Pilihan untuk Pilgub Jakarta

Anies dan Reformasi Kebaruan Partai Politik

Anies Baswedan Sampaikan Kuliah Umum di Sophia University Tokyo

Mulyono Tukang Main Kayu