APBD DKI 2023 Disepakati Rp83,78 Triliun, Alokasi Bansos Naik Dua Kali Lipat Jadi Rp10 Triliun

Jakarta (SI Online) - Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta menetapkan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) menjadi Perda APBD tahun 2023 sebesar Rp83,781 triliun. Sebagian alokasi APBD DKI Jakarta tahun 2023 diprioritaskan untuk penanganan banjir, kemacetan dan ketahanan pangan. "Prioritas alokasi anggaran untuk penanganan banjir, kemacetan, ketahanan pangan 2023. Bila terjadi resesi banyak kolaborasi antara Gubernur dengan DPRD sangat baik, mudah-mudahan untuk dua tahun ini kita bisa menjalankan tugas yang lebih baik," kata Ketua DPRD DKI Jakarta, Prasetio Edi Marsudi di Gedung DPRD DKI Jakarta, Selasa (29/11/2022). Dari angka tersebut, Pemprov DKI Jakarta mengalokasikan anggaran Rp10 triliun untuk bantuan sosial (bansos) sebagai bentuk antisipasi potensi dampak resesi ekonomi pada 2023. Angka ini berarti dua kali lipat dari tahun sebelumnya saat Gubernur Anies Baswedan menjabat. Di masa Anies, anggaran Bansos senilai lima triliun rupiah. "Untuk program berkaitan ketahanan pangan," kata Penjabat Gubernur DKI Heru Budi Hartono usai menghadiri rapat paripurna pengesahan RAPBD 2023 menjadi peraturan daerah di gedung DPRD DKI Jakarta, Selasa. Pemprov DKI mengalokasikan anggaran tersebut untuk sejumlah program bantuan sosial di antaranya penyaluran pangan murah, subsidi pangan murah dan Kartu Jakarta Pintar. Kemudian, Kartu Lansia Jakarta, bantuan untuk penyandang disabilitas atau Kartu Penyandang Disabilitas Jakarta (KPDJ), Kartu Anak Jakarta (KAJ), bantuan operasional sekolah, hingga dalam rangka mendorong kualitas pendidikan lebih baik di Jakarta. Selain itu, Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) bagi peserta didik di seluruh jenjang, serta penyaluran bantuan di bidang kesehatan, tenaga kerja, pariwisata. Program mengatasi dampak resesi ekonomi pada 2023 merupakan satu dari tiga prioritas selain menanggulangi banjir dan kemacetan. Besaran APBD DKI Jakarta 2023 yang mencapai Rp83,78 triliun itumlebih besar dibandingkan APBD 2022 sebesar Rp82,47 triliun. Adapun rincian alokasi dalam APBD 2023 yaitu Pendapatan Daerah sebesar Rp74,38 triliun dan Penerimaan Pembiayaan sebesar Rp9,40 triliun. Sementara itu, Belanja Daerah sebesar Rp74,61 triliun dan Pengeluaran Pembiayaan sebesar Rp9,16 triliun. Pemerintah Provinsi DKI memiliki beberapa program bantuan sosial atau bansos sebagai bagian redistribusi seperti Program Kartu Penyandang Disabilitas Jakarta (KPDJ), Kartu Anak Jakarta (KAJ), Kartu Pekerja Jakarta (KPJ), Kartu Jakarta Pintar (KJP) plus, Kartu Jakarta Mahasiwa Unggul (KJMU) dan Kartu Lansia Jakarta (KLJ). red: a.syakira

SHARE:

Artikel Terkait

Akademisi: Saat Ini Bansos Jadi Alat Politik

Debat Capres: Anies Tampar Keras Politisasi Bansos oleh Jokowi

Data Bansos Disunat, Rakyat Tambah Sekarat?

PPKM Dicabut, Presiden Jokowi: Bansos Lanjut, Bantuan Obat-obatan dan Insentif Pajak Tetap Diterapkan