Asisten Artis Jadi Komisaris, Kursi Strategis Jadi Bancakan Kaum Elitis

Kabar mengejutkan kembali menghentak kesadaran publik ketika nama Mufli Budi Ananda tiba-tiba mencuat di pusaran perusahaan pelat merah. Lelaki muda yang selama ini lebih dikenal luas sebagai asisten pribadi selebritas Raffi Ahmad tersebut resmi diangkat menjadi Komisaris PT Krakatau Posco. Keputusan ini memicu tanda tanya besar mengingat PT Krakatau Posco bukan sekadar entitas biasa, melainkan raksasa dalam industri baja terpadu. Perusahaan tersebut merupakan proyek patungan strategis antara BUMN kebanggaan kita, PT Krakatau Steel, dengan perusahaan raksasa POSCO asal Korea Selatan. Kian menambah sorotan publik, sang bos besar, Raffi Ahmad, saat ini juga tengah menduduki posisi prestisius di lingkaran kekuasaan pemerintah pusat. Raffi adalah Utusan Khusus Presiden bidang Pembinaan Generasi Muda dan Pekerja Seni. Tentu saja, benang merah kedekatan dan patronasi politik yang kental ini memicu reaksi kritis dari berbagai kalangan. Belum usai keheranan masyarakat mencerna kabar tersebut, muncul pula nama Ginka Febriyanti Ginting yang menduduki posisi tak kalah mentereng. Sosok yang diketahui sebagai Koordinator Nasional BISON, simpul relawan pendukung Prabowo-Gibran, ini ditunjuk sebagai Komisaris PT Pertamina Retail. Anak usaha PT Pertamina ini memegang kendali penuh atas urat nadi distribusi energi publik melalui pengelolaan jaringan SPBU ritel di seluruh penjuru negeri. Tak ketinggalan, Novel Bamukmin yang selama ini dikenal cukup vokal di media televisi juga dikabarkan kebagian jatah dari skema distribusi kekuasaan yang dikritik banyak pihak ini. Ia diberikan kepercayaan untuk menduduki kursi Komisaris PT Hotel Indonesia Natour yang kini bernaung di bawah bendera holding Injourney Hospitality. Sebuah posisi yang jauh dari kapasitasnya. Belum selesai. Daftar penunjukan ini semakin panjang dengan masuknya nama Ahmad Najmi Shahab yang rekam jejaknya sebatas tim kreatif, media sosial, dokumentasi, dan editing video di Rumah Besar Relawan Prabowo pada 2023. Secara mengejutkan, pemuda ini mendadak diangkat sebagai Komisaris PT Krakatau Semen Indonesia. Publik semakin tercengang karena Najmi baru lulus sebagai sarjana Ilmu Komunikasi dari Universitas Tama Jagakarsa pada 2021. Institusi pendidikan tersebut merupakan sebuah kampus yang 'hanya' terakreditasi baik di Jalan TB Simatupang, Tanjung Barat, Jakarta Selatan. Pesta Pora Elite Ilustrasi [AI] Rangkaian penunjukan yang terkesan serampangan ini sebenarnya hanyalah puncak gunung es dari fenomena rangkap jabatan yang kian mewabah. Sebelum daftar nama di atas mencuat, masyarakat sipil dan para pengamat sudah lebih dulu dibuat jengah oleh bermanuvernya jajaran pemerintah baru periode 2024-2029 ini. Bagaimana tidak membuat publik tercengang, ada sekitar 40 wakil menteri yang secara berjamaah ditunjuk menjadi komisaris di berbagai BUMN. Praktik menumpuk jabatan ini seolah menjadi hal yang dinormalisasi tanpa ada secercah rasa risih dari para pemangku kebijakan. Bukan hanya itu, deretan kepala badan pemerintah dan pejabat tinggi negara lainnya pun ikut-ikutan merangkap jabatan demi pundi-pundi tambahan. Mereka duduk manis di kursi komisaris sembari tetap memegang jabatan publik yang sehari-hari biaya operasionalnya ditanggung uang pajak rakyat. Derita Akar Rumput Ilustrasi [AI] Melihat fenomena pembagian jabatan yang vulgar ini, masyarakat akar rumput, terkhusus para netizen, merasakan ketimpangan yang memicu kecemburuan sosial. Langkah bagi-bagi kue kekuasaan ini ibarat menabur garam di atas luka, memantik kemarahan yang luar biasa di tengah penderitaan warga. Sangat wajar jika kebijakan elitis ini seketika menjadi sorotan tajam dan memicu perbincangan panas di ruang publik. Rakyat biasa saat ini sedang berdarah-darah berjuang dengan keringat hanya demi bertahan hidup di tengah impitan ekonomi yang kian mencekik. Beban ini semakin berat dengan berbagai pungutan pajak yang terus ditimpakan ke pundak rakyat seolah tiada henti untuk menambal kebocoran anggaran negara. Kenaikan harga BBM yang terjadi sebelumnya juga masih menyisakan trauma ekonomi dan memukul telak daya beli masyarakat menengah ke bawah. Di sisi lain, sektor swasta yang seharusnya menjadi penopang utama ketersediaan lapangan kerja justru sedang kembang kempis menghadapi ketidakpastian usaha. Akibatnya, banyak perusahaan terpaksa gulung tikar atau melakukan pemutusan hubungan kerja besar-besaran, membuat rakyat semakin sulit mencari penghidupan. Ironisnya, di saat rakyat sulit merintis usaha kecil karena perputaran uang yang anjlok, para pejabat tinggi justru dimanjakan oleh posisi empuk komisaris. Mereka seakan diberi karpet merah untuk menumpuk pundi kekayaan melalui aliran pendapatan fantastis dari perannya sebagai dewan pengawas BUMN. Kontrasnya gaya hidup para elite ini seolah menampar wajah jutaan pengangguran terdidik yang berpeluh keringat menebar lamaran pekerjaan. Terdapat sebuah paradoks yang menyayat akal sehat ketika kita membandingkan tuntutan terhadap rakyat biasa dengan privilese kaum elitis. Matinya Sistem Meritokrasi Ilustrasi [AI] Sejak usia belia, anak-anak rakyat jelata didoktrin secara keras untuk bersekolah, belajar rajin, dan terus menaikkan kompetensi diri. Namun, realitas pahit di dunia birokrasi seolah menghancurkan seluruh idealisme yang telah dibangun susah payah tersebut. Giliran jabatan diberikan, pertimbangannya tidak didasarkan pada kompetensi dan prestasi, melainkan mengandalkan faktor kedekatan orang dalam (ordal) alias networking belaka. Sistem rekrutmen berbasis patronasi politik ini jelas mengkhianati prinsip meritokrasi yang seharusnya menjadi tulang punggung peradaban sebuah entitas negara. Prestasi akademik dan dedikasi profesional seolah tak ada sedikit pun harganya di mata para pemegang palu kekuasaan. Padahal, jika kita menengok Undang-Undang Perseroan Terbatas, jabatan komisaris BUMN memiliki fungsi pengawasan dan pemberian nasihat yang sangat vital kepada direksi. Mereka adalah perpanjangan mata negara untuk memastikan jalannya perusahaan tetap sehat, transparan, serta tidak merugikan kas publik. Sayangnya, posisi strategis ini telah terdegradasi dengan hina menjadi sekadar arena bancakan para politisi dan pendukung rezim semata. Sebagai bagian dari masyarakat yang mencintai negeri ini, kita merasa memiliki kewajiban moral untuk membunyikan alarm bahaya ini. Kami mengingatkan Presiden Prabowo Subianto bahwa jabatan publik bukanlah komoditas komersial untuk dibagi-bagikan kepada kroni elite saja. Dalam ajaran Islam, sebuah jabatan struktural adalah amanah sangat berat yang kelak harus dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Swt. Kecerobohan memberikan posisi strategis kepada figur nirkapasitas hanya akan melestarikan mentalitas nepotisme di tubuh institusi negara. Bangsa ini perlahan kehilangan nilai-nilai luhur kejujuran dan etos profesionalitas (itqan) dalam membenahi tata kelola kelembagaan. Sikap bekerja secara paripurna kini tergerus habis oleh hasrat keserakahan mengejar keuntungan materi duniawi belaka. Pemerintah saat ini mutlak harus segera melakukan muhasabah dan mengevaluasi sistem penunjukan pejabat di lingkaran kekuasaannya. Para pemangku jabatan harus kembali meresapi peringatan keras dari Rasulullah saw. terkait bahayanya salah urus dalam kepemimpinan. Dalam sebuah hadis sahih riwayat Imam Bukhari, Rasulullah saw secara tegas menyatakan, "Apabila suatu urusan (jabatan) diserahkan kepada orang yang bukan ahlinya, maka tunggulah saat kehancurannya." Pesan kenabian ini seyogianya menjadi tamparan telak bagi siapa saja yang menjadikan kursi BUMN sekadar sebagai alat balas budi politik. Jangan biarkan kehancuran tata kelola dan ekonomi bangsa ini benar-benar terjadi hanya karena keangkuhan membagikan kekuasaan kepada mereka yang tak memiliki kapasitas.Wallahu a'lam. [] Shodiq Ramadhan

SHARE:

Artikel Terkait

Daftar Loker BUMN 2026, Ini Panduan Lengkap Cara Melamar

Duduk di Kursi Orang Lain

Lama Tak Beroperasi, RANS Nusantara Hebat Karya Raffi Ahmad-Kaesang Akhirnya Dibongkar

Ketika Kursi Lebih Tinggi dari Nalar

Dony Oskaria Kerabat Raffi Ahmad Utusan Khusus Presiden Diangkat Jadi Bos BP BUMN

Jejak Rakyat di Panggung Dunia