Bagaimana Netanyahu Kehilangan Amerika?

Dengan menyeret Israel semakin dekat ke kubu Partai Republik, Benjamin Netanyahu menghancurkan konsensus bipartisan yang menjadi fondasi aliansi Israel-Amerika. Konsensus tersebut padahal telah bertahan selama puluhan tahun sebagai aliansi terpenting bagi Israel. Ketika Benjamin Netanyahu memulai kunjungan terbarunya ke Washington, DC, survei opini publik memberikan gambaran mencolok tentang perubahan aliansi tersebut. Survei The Economist/YouGov yang dirilis pada 28 Juli menemukan fakta mengejutkan dari publik Amerika. Sebanyak 49 persen warga Amerika percaya Perdana Menteri Israel itu seharusnya ditangkap berdasarkan surat perintah Mahkamah Pidana Internasional (International Criminal Court/ICC). Yang lebih mencolok lagi, 47 persen responden menyatakan percaya bahwa Netanyahu telah melakukan kejahatan perang di Gaza. Satu dekade lalu, temuan seperti ini hampir mustahil dibayangkan secara politik. Kini, hasil tersebut menjadi bukti paling jelas atas perubahan sikap publik Amerika Serikat. Netanyahu telah melakukan sesuatu yang selama beberapa generasi berusaha dihindari para pemimpin Israel. Ia mengubah Israel dari isu yang didukung dua partai besar menjadi isu kebijakan luar negeri paling memecah belah. Perubahan itu tidak dimulai dengan serangan 7 Oktober 2023. Perubahan tersebut juga bukan semata-mata akibat perang dan kehancuran di Gaza. Peristiwa-peristiwa tersebut hanya mempercepat proses yang telah dimulai Netanyahu bertahun-tahun sebelumnya. Kegagalan strategis terbesarnya bersifat politik. Ia semakin mengikat Israel kepada Partai Republik dan memperlakukannya sebagai penjamin tetap sambil mengabaikan kekhawatiran Partai Demokrat. Tindakan Netanyahu ini merusak konsensus bipartisan yang selama puluhan tahun menjadi fondasi hubungan kedua negara. Selama beberapa generasi, para pemimpin Israel memahami bahwa negaranya tidak boleh menjadi isu partisan di Amerika. Aliansi kedua negara bertahan karena Partai Republik maupun Demokrat sama-sama memandang Israel sebagai mitra strategis. Kepentingan keamanan Israel dipandang melampaui politik domestik Amerika. Konsensus itu sama berharganya dengan paket bantuan militer apa pun. Netanyahu mewarisi aset tersebut, namun kini ia berada di ambang menyia-nyiakannya. Ironisnya, hanya sedikit politisi Israel yang memahami Amerika sebaik Netanyahu. Ia mengenyam pendidikan di Amerika Serikat, fasih berbahasa politik Amerika, dan memiliki hubungan erat dengan kalangan elite Washington. Netanyahu sangat memahami bagaimana kekuasaan bekerja. Namun, justru pemahaman itulah yang melahirkan salah perhitungan. Ia yakin perubahan demografi dan ideologi akan membuat Partai Republik terus mendominasi. Netanyahu lalu meninggalkan keseimbangan politik yang dijaga para pendahulunya. Ia menginvestasikan modal politik Israel hanya pada satu sisi polarisasi politik Amerika. Perpecahan yang menentukan terjadi pada tahun 2015. Saat itu, Netanyahu menerima undangan Partai Republik untuk berpidato di sidang gabungan Kongres. Ia secara terbuka menentang Presiden Barack Obama dalam perdebatan mengenai perjanjian nuklir Iran. Kaum konservatif memuji pidato itu sebagai tindakan yang berani. Namun secara strategis, peristiwa tersebut menjadi titik balik. Belum pernah sebelumnya seorang perdana menteri Israel secara langsung menentang presiden Amerika yang sedang menjabat. Jutaan pendukung Partai Demokrat menyimpulkan bahwa pemimpin Israel telah memilih berpihak. Dampak sikap tersebut bertahan jauh melampaui perjanjian nuklir Iran. Kepresidenan Donald Trump tampaknya membenarkan strategi tersebut. Trump mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel dan memindahkan Kedutaan Besar Amerika Serikat ke kota itu. Ia mengakui kedaulatan Israel atas Dataran Tinggi Golan yang diduduki dan menarik Amerika Serikat dari perjanjian nuklir Iran. Trump juga menghentikan tekanan terhadap pembangunan permukiman Yahudi serta meninggalkan tuntutan pembentukan negara Palestina. Netanyahu menganggap keberhasilan-keberhasilan itu sebagai bukti bahwa dukungan bipartisan sudah tidak lagi diperlukan. Ia meyakini bahwa loyalitas Partai Republik dapat menggantikan konsensus Partai Demokrat secara permanen. Keyakinan itu merupakan pandangan yang sangat picik secara strategis. Aliansi dapat bertahan karena berakar pada institusi, nilai-nilai bersama, dan legitimasi yang luas, bukan pada satu pemerintahan. Dengan membiarkan Israel diidentikkan dengan politik Partai Republik, Netanyahu justru melemahkan aliansi tersebut. Perang Israel di Gaza memperlihatkan akibat dari strategi tersebut. Presiden Joe Biden tetap memberikan dukungan militer, diplomatik, dan politik yang luar biasa kepada Israel pascaserangan 7 Oktober 2023. Padahal, ia menghadapi tekanan yang belum pernah terjadi sebelumnya dari internal Partai Demokrat. Biden mengunjungi Israel di tengah perang, mempercepat bantuan militer, dan membela Israel di Perserikatan Bangsa-Bangsa (United Nations). Ia bahkan rela menanggung kritik keras dari dalam negeri. Netanyahu membalasnya dengan serangkaian konfrontasi terbuka. Ia menuduh Washington menahan pengiriman senjata dan menolak usulan Amerika mengenai pemerintahan Gaza pascaperang. Netanyahu menghambat akses bantuan kemanusiaan serta berulang kali bertentangan dengan Gedung Putih mengenai berbagai persoalan strategis. Di saat Biden menginvestasikan modal politik besar, Netanyahu justru lebih mementingkan menunjukkan kemandirian kepada basis politik domestiknya. Sementara itu, cara perang tersebut dijalankan telah mengubah persepsi dunia secara mendasar. Pengeboman tanpa henti menghancurkan Gaza, meratakan rumah sakit, sekolah, universitas, dan seluruh kawasan permukiman. Pembatasan bantuan kemanusiaan yang sangat ketat juga memunculkan peringatan akan bahaya kelaparan. Para menteri senior Israel secara terbuka menyerukan pengusiran permanen warga Palestina, hukuman kolektif, dan penguasaan militer. Apakah tindakan-tindakan tersebut memenuhi definisi hukum sebagai kejahatan perang akan diputuskan oleh pengadilan. Namun secara politik, vonis publik sudah mulai terbentuk di seluruh dunia dan semakin kuat di Amerika Serikat. Hasil survei tersebut penting bukan hanya bagi Netanyahu secara pribadi. Fakta bahwa hampir separuh warga Amerika percaya Perdana Menteri Israel seharusnya ditangkap mencerminkan perubahan besar persepsi publik. Hasil survei memang bisa berubah, tetapi pergeseran strategis tidak mudah berbalik. Begitu sikap publik mengeras lintas generasi, membangun kembali kepercayaan menjadi pekerjaan yang sangat sulit. Konsekuensi politik dari perubahan itu sudah terlihat jelas. Di dalam Partai Demokrat, dukungan tanpa syarat mulai bergeser menjadi tuntutan pengetatan bantuan militer sesuai hukum humaniter internasional. Para pemilih muda membahas konflik Palestina-Israel dengan istilah pendudukan, apartheid, dan hak asasi manusia universal. Anggota Kongres yang dahulu enggan mengkritik kini secara terbuka menantang kebijakan pemerintah Israel. Bahkan dukungan dari Partai Republik pun tidak lagi dapat dianggap akan berlangsung selamanya. Kaum konservatif populis generasi muda mulai mempertanyakan komitmen luar negeri tanpa syarat. Konsensus bipartisan yang dahulu melindungi Israel perlahan-lahan digantikan oleh situasi politik yang jauh lebih tidak menentu. Koalisi pemerintahan Netanyahu semakin memperdalam krisis tersebut. Ia memberikan kekuasaan kepada menteri ultranasionalis yang mendukung aneksasi dan menolak hak rakyat Palestina menentukan nasib sendiri. Pemerintahannya telah mengaburkan batas antara retorika ekstrem dan kebijakan resmi negara. Kekerasan yang dilakukan para pemukim Yahudi serta ketiadaan pertanggungjawaban hukum semakin merusak citra Israel di mata dunia. Hal yang paling mengungkapkan keadaan sesungguhnya adalah tidak adanya visi politik yang serius untuk mengakhiri konflik. Netanyahu secara konsisten menolak pembahasan pembentukan negara Palestina dan menentang kembalinya Otoritas Palestina ke Gaza. Ia tidak menawarkan kerangka kerja kredibel untuk rekonstruksi selain mempertahankan kendali militer jangka panjang. Ini juga bukan semata-mata proyek pribadi Netanyahu. Mayoritas warga Israel dan hampir seluruh pemimpin politik memiliki pandangan sama. Kekuatan militer memang dapat menghancurkan infrastruktur dan melemahkan kelompok-kelompok bersenjata. Namun, militer tidak dapat menyelesaikan konflik nasional yang berakar pada klaim tanah, kedaulatan, dan hak menentukan nasib sendiri. Dengan menolak memberikan prospek politik yang layak, Netanyahu membuat konflik berkepanjangan tampak sebagai kebijakan resmi pemerintah. Sejarah mungkin akan lebih murah hati dalam menilai kemenangan taktis daripada kegagalan strategis. Netanyahu memang berhasil meraih berbagai keuntungan diplomatik ketika menghadapi pemerintahan Amerika yang bersahabat. Namun, semua keberhasilan itu berdiri di atas fondasi yang dibangun selama puluhan tahun. Fondasi tersebut adalah keyakinan bipartisan bahwa Israel merupakan sekutu strategis sekaligus mitra demokratis bagi Amerika Serikat. Kini fondasi itu mulai tampak retak. Waktu dirilisnya hasil survei tersebut hampir tidak mungkin lebih simbolis. Ketika Netanyahu bertemu para pemimpin Amerika untuk memperkuat aliansi, hampir separuh masyarakat Amerika justru tidak lagi mempercayainya. Mereka memandangnya sebagai seorang pemimpin yang seharusnya ditangkap dan menganggapnya sebagai pelaku kejahatan perang. Angka-angka tersebut menunjukkan bahwa strategi politik Netanyahu telah mengubah secara mendasar posisi Israel dalam kehidupan politik Amerika. Keunggulan militer dapat menghalangi musuh, namun legitimasi politik tidak dapat diciptakan kembali begitu ia hilang. Kepercayaan, kredibilitas, dan dukungan bipartisan merupakan aset strategis yang dikumpulkan selama beberapa generasi. Namun, aset tersebut dapat disia-siakan jauh lebih cepat daripada waktu yang diperlukan untuk membangunnya kembali. Jika para sejarawan masa depan mencari kapan posisi Israel di Washington mulai mengalami kemunduran, mereka tidak memulainya dari Timur Tengah. Mereka akan memulainya dari Washington sendiri, yakni dari keputusan-keputusan yang diambil Benjamin Netanyahu. [] Said Arikat (Jurnalis yang berbasis di Washington) Sumber: Al Jazeera

SHARE:

Artikel Terkait

Amnesty International: Pasokan Senjata India ke Israel Berisiko Terlibat Genosida di Gaza

Pengaruh Lobi Zionis Pudar, Politisi Amerika Mulai Tinggalkan AIPAC

Kunjungi Gedung Putih, Netanyahu Lobi Trump soal Perang Iran dan Posisi Politiknya

Zohran Mamdani Sebut Dirinya Tak Punya Wewenang Tangkap Netanyahu

Bantuan Militer AS ke Israel dan Gelombang Perubahan Sikap Kongres

Wali Kota New York Kaji Dasar Hukum Penangkapan Benjamin Netanyahu