Bagaimana Netanyahu Kehilangan Amerika?
Netanyahu sangat memahami bagaimana kekuasaan bekerja. Namun, justru pemahaman itulah yang melahirkan salah perhitungan. Ia yakin perubahan demografi dan ideologi akan membuat Partai Republik terus mendominasi.
Netanyahu lalu meninggalkan keseimbangan politik yang dijaga para pendahulunya. Ia menginvestasikan modal politik Israel hanya pada satu sisi polarisasi politik Amerika.
Perpecahan yang menentukan terjadi pada tahun 2015. Saat itu, Netanyahu menerima undangan Partai Republik untuk berpidato di sidang gabungan Kongres.
Ia secara terbuka menentang Presiden Barack Obama dalam perdebatan mengenai perjanjian nuklir Iran.
Kaum konservatif memuji pidato itu sebagai tindakan yang berani. Namun secara strategis, peristiwa tersebut menjadi titik balik.
Belum pernah sebelumnya seorang perdana menteri Israel secara langsung menentang presiden Amerika yang sedang menjabat.
Jutaan pendukung Partai Demokrat menyimpulkan bahwa pemimpin Israel telah memilih berpihak. Dampak sikap tersebut bertahan jauh melampaui perjanjian nuklir Iran.
Kepresidenan Donald Trump tampaknya membenarkan strategi tersebut. Trump mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel dan memindahkan Kedutaan Besar Amerika Serikat ke kota itu.
Ia mengakui kedaulatan Israel atas Dataran Tinggi Golan yang diduduki dan menarik Amerika Serikat dari perjanjian nuklir Iran.
Trump juga menghentikan tekanan terhadap pembangunan permukiman Yahudi serta meninggalkan tuntutan pembentukan negara Palestina.
Netanyahu menganggap keberhasilan-keberhasilan itu sebagai bukti bahwa dukungan bipartisan sudah tidak lagi diperlukan.
Ia meyakini bahwa loyalitas Partai Republik dapat menggantikan konsensus Partai Demokrat secara permanen. Keyakinan itu merupakan pandangan yang sangat picik secara strategis.
Aliansi dapat bertahan karena berakar pada institusi, nilai-nilai bersama, dan legitimasi yang luas, bukan pada satu pemerintahan.
Dengan membiarkan Israel diidentikkan dengan politik Partai Republik, Netanyahu justru melemahkan aliansi tersebut. Perang Israel di Gaza memperlihatkan akibat dari strategi tersebut.
Presiden Joe Biden tetap memberikan dukungan militer, diplomatik, dan politik yang luar biasa kepada Israel pascaserangan 7 Oktober 2023. Padahal, ia menghadapi tekanan yang belum pernah terjadi sebelumnya dari internal Partai Demokrat.
Biden mengunjungi Israel di tengah perang, mempercepat bantuan militer, dan membela Israel di Perserikatan Bangsa-Bangsa (United Nations).
