BEM UI Desak Pemerintah Cabut SKB Pelarangan FPI
Jakarta (SI Online) – Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia (BEM UI) mendesak negara untuk mencabut SKB tentang Larangan Kegiatan, Penggunaan Simbol dan Atribut serta Penghentian Kegiatan FPI dan Maklumat Kapolri tentang Kepatuhan terhadap Larangan Kegiatan, Penggunaan Simbol dan Atribut serta Penghentian Kegiatan FPI.
“Mengecam segala tindakan pembubaran organisasi kemasyarakatan oleh negara tanpa proses peradilan sebagaimana termuat dalam UU Ormas,” ungkap BEM UI dalam pernyataan sikapnya, dikutip Selasa, 5 Januari 2021.
Ketua BEM UI Fajar Adi Nugroho menyebutkan bahwa putusan pembubaran FPI melalui surat keputusan bersama (SKB) enam menteri dan lembaga itu tidak merefleksikan sebagaimana negara hukum.
Selain itu, dalam prinsip negara demokrasi, hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku tidak boleh ditetapkan atau diterapkan hanya untuk kepentingan penguasa secara bertentangan dengan prinsip demokrasi.
“Pasalnya hukum memang tidak dimaksudkan untuk hanya menjamin kepentingan segelintir orang yang berkuasa. Tetapi menjamin kepentingan akan rasa adil bagi semua orang tanpa terkecuali,” kata Fajar melalui keterangan resmi dikutip Selasa (5/1/2021).
Padahal lanjutnya, dalam pasal 3 ayat (2) UU HAM diuraikan bahwa “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan perlakuan hukum yang adil serta mendapat kepastian hukum yang sama di depan hukum.”
Poin tersebut bertentangan dengan UU No. 17/2013 tentang Ormas yang dapat membubarkan Ormas melalui Menkumham tanpa putusan pengadilan.
“Dengan demikian negara dapat secara sewenang-wenang membubarkan organisasi masyarakat tanpa pengawasan atau proses pengadilan,” terangnya.
Selain itu BEM UI juga menyoroti Maklumat Kapolri yang menyebutkan tentang larangan mengakses, mengunggah dan menyebarluaskan konten terkait FPI baik mellui website maupun media sosial.
Padahal kata dia, mengakses konten internet adalah bagian dari hak atas informasi yang dijamin oleh ketentuan Pasal 28F UUD 1945 serta pasal 14 UU HAM.
red: a.syakira
