Namun, keberanian melakukan penyegaran struktural tidak boleh berhenti di tubuh BGN saja. Presiden Prabowo Subianto harus berani melangkah lebih jauh untuk melakukan evaluasi dan penyegaran di sektor-sektor strategis lainnya, terutama di lingkungan lingkaran terdekatnya.
Sektor ring satu ini berkaitan erat dengan marwah dan citra presiden langsung di mata rakyat. Kegagalan melakukan evaluasi internal di lingkaran terdekat akan berdampak pada blunder komunikasi dan distorsi kebijakan di masa mendatang.
Realitas di lapangan menunjukkan bahwa ritme kerja internal lingkungan dekat beliau saat ini cenderung berjalan lambat. Kondisi tersebut dinilai tidak selaras dengan pandangan visioner kemandirian bangsa yang selalu digaungkan oleh Sang Jenderal.
Presiden Prabowo perlu merangkul kembali para tokoh bangsa yang memiliki rekam jejak panjang dan kredibilitas tinggi. Tokoh-tokoh strategis tersebut di antaranya adalah SBY, Jusuf Kalla, kalangan ulama, teknokrat, serta cendekiawan patriotik.
Mengumpulkan para pemikir bangsa ini sangat penting untuk menyamakan frekuensi arah pembangunan nasional. Jika presiden hanya menghabiskan waktu di meja runding bersama para elite partai politik dan pelaku bisnis besar, arah kebijakan negara dikhawatirkan akan bergeser menjadi sekadar transaksi dagang.
Sebagaimana yang pernah diingatkan oleh filsuf dan pemikir politik terkenal, Niccolò Machiavelli, dalam karya klasiknya The Prince:
“Penguasa yang dikelilingi oleh para pencari keuntungan dan pelaku bisnis murni tidak akan pernah mendapatkan kesetiaan yang sejati; karena bagi mereka, negara hanyalah sarana untuk memperkaya diri, dan mereka akan pergi saat badai pertama datang.”
Jika pembiaran terhadap lingkaran transaksional ini terus berlanjut, jalannya pemerintahan akan didikte oleh kepentingan kelompok yang sempit. Gejala buruk ini sejalan dengan kritik mendasar yang kerap dilontarkan oleh cendekiawan Muslim, Prof. Dr. K.H. Din Syamsuddin, mengenai ancaman disorientasi kehidupan berbangsa akibat dominasi oligarki politik-ekonomi.
Beliau secara lugas dan konsisten mengingatkan: “Ketika penyelenggaraan negara telah mengalami pergeseran dari nilai-nilai moral ketuhanan dan kemanusiaan, serta terjebak dalam pragmatisme kekuasaan yang transaksional, maka yang lahir adalah krisis multidimensional. Kekuasaan yang hanya melayani kepentingan segelintir kelompok (oligarki) pada hakikatnya sedang menjauhkan bangsa ini dari cita-cita luhur konstitusi dan kedaulatan rakyat yang sesungguhnya.”
Tanpa adanya keberanian dari Presiden Prabowo untuk memutus rantai ketergantungan pada lingkaran transaksional di sekelilingnya, visi besar mengenai kedaulatan hanya akan menjadi utopia. Target swasembada pangan dan kemandirian energi nasional pada akhirnya hanya akan berakhir sebagai komoditas retorika belaka.
Pembenahan total pada ring satu kepresidenan serta integrasi kolaboratif lintas sektor adalah kunci mutlak yang harus segera diambil. Langkah berani ini harus dilakukan demi menyelamatkan masa depan bangsa dari cengkeraman kepentingan oligarki pragmatis yang destruktif. []
