Di Piala Dunia, Media Barat Mendirikan Pos Pemeriksaan Moral

Oleh: Patrick Gathara, Editor Senior untuk Inclusive Storytelling di The New Humanitarian. "Mengapa tim-tim Afrika dan Timur Tengah harus menjawab atas apa yang dilakukan pemerintah mereka, sementara tim-tim Eropa tidak?" tanya komedian Afrika Selatan, Trevor Noah, baru-baru ini dalam sebuah acara nonton bareng Piala Dunia. Ia menanggapi pertanyaan-pertanyaan yang dilontarkan para jurnalis Barat kepada pemain-pemain Iran setelah pertandingan mereka. Namun, persoalan ini jauh melampaui Iran. Hal ini mencerminkan hierarki yang sudah lama mengakar dalam jurnalisme global. Sebagian pemain dibiarkan menjadi atlet, sementara sebagian lainnya diubah menjadi duta negara, terdakwa, sekaligus objek pameran moral. Piala Dunia kerap dipromosikan sebagai ajang ketika sepak bola melampaui politik. Kenyataannya, anggapan itu selalu merupakan ilusi. Politik beserta kemunafikannya selalu menjadi bagian dari olahraga ini. Ada tim yang memboikot atau dilarang mengikuti kompetisi karena kebijakan pemerintah mereka. Rusia dilarang karena invasinya ke Ukraina. Afrika Selatan pada akhirnya juga dilarang karena menerapkan apartheid. Namun, Israel tetap diizinkan mengikuti babak kualifikasi meskipun menduduki Palestina, Lebanon, dan Suriah, serta membombardir Iran. Padahal, Amnesty International, Human Rights Watch, dan para pakar PBB menemukan bahwa negara itu melakukan genosida di Gaza dan mempertahankan sistem apartheid. Amerika Serikat pun tidak pernah dikenai larangan. Padahal, mereka telah berkali-kali melancarkan perang agresi. Piala Dunia juga bukan pengecualian. Berbagai ajang olahraga dan kebudayaan internasional dipenuhi politik dan kemunafikan yang dibungkus dengan dalih prinsip. Lihat saja kontroversi mengenai keikutsertaan Israel dalam Eurovision. Pertanyaan Trevor Noah sesungguhnya merupakan dakwaan terhadap praktik jurnalisme yang gemar membayangkan dirinya sedang menantang kekuasaan. Padahal, mereka sering kali hanya memantulkan asumsi-asumsi kekuasaan itu sendiri. Banyak tinta telah dihabiskan untuk memperdebatkan layak atau tidaknya Rusia dan Qatar menjadi tuan rumah Piala Dunia 2018 dan 2022 karena kebijakan pemerintah mereka. Namun, hampir tidak ada pengujian yang sama terhadap kelayakan Amerika Serikat menjadi tuan rumah turnamen kali ini. Padahal, negara itu sedang menyerang Iran dan Venezuela, mendeportasi para pencari suaka, serta menghalangi perjalanan para pejabat turnamen, pemain, dan suporter. Akuntabilitas yang diterapkan secara selektif—siapa yang dilarang dan siapa yang boleh menjadi tuan rumah—ternyata juga berlaku di ruang konferensi pers. Karena itu, tidak mengherankan jika pertanyaan-pertanyaan politik hanya disiapkan untuk tim-tim tertentu. Menjelang pertandingan melawan Mesir di Seattle, yang oleh penyelenggara setempat diberi label sebagai "Pride Match", Iran dan Mesir sama-sama ditanya mengenai hak-hak LGBTQ. Seorang pejabat FIFA bahkan membacakan pernyataan bahwa Iran hanya ingin menjawab pertanyaan yang berkaitan dengan pertandingan. Namun, media tetap bersikeras mengajukan pertanyaan tersebut. Pejabat Mesir juga melindungi para pemain mereka dari pertanyaan serupa. Sekali lagi, persoalannya bukanlah bahwa hak-hak LGBTQ, perang, represi, diskriminasi, apartheid, atau genosida tidak penting. Semua itu sangat penting dan jurnalis memang harus mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang sulit. Tetapi, pertanyaan sulit tidak boleh berubah menjadi ritual yang hanya diwajibkan bagi pemegang paspor tertentu. Pemain Amerika tidak secara rutin diminta mempertanggungjawabkan pemboman yang dilakukan negaranya, kebijakan perbatasan, rasisme, kekerasan polisi, atau dukungan Washington kepada Israel. Pemain Inggris tidak terus-menerus dimintai penjelasan mengenai ekspor senjata Inggris atau warisan kolonialnya. Pemain Prancis tidak diharapkan menjawab soal intervensi militer negaranya di Afrika. Pemain Jerman pun tidak terus didesak menjelaskan tindakan Berlin menindak demonstrasi pro-Palestina. Bahkan, ketika tim-tim Eropa membawa isu politik ke lapangan, semua itu merupakan bentuk protes yang mereka pilih sendiri. Contohnya seperti penggunaan ban lengan OneLove, aksi tim Jerman menutup mulut saat berfoto bersama di Piala Dunia Qatar 2022, atau tim Inggris berlutut pada Euro 2020. Itu bukan pengakuan dosa yang dipaksakan kepada mereka sebelum diizinkan berbicara. Tidak ada wartawan yang mensyaratkan mereka mengecam pemerintah masing-masing sebagai harga untuk membahas pertandingan. Pesepak bola Barat diperlakukan sebagai individu yang kebetulan mewakili negaranya. Sebaliknya, pemain dari Iran, Mesir, Afrika Selatan, Arab Saudi, Maroko, Senegal, atau Ghana jauh lebih mudah diperlakukan sebagai wakil dari rezim yang memerintah negara mereka. Bagi banyak pemain dari Global South, konferensi pers turnamen berubah menjadi semacam pos pemeriksaan ideologis. Sebelum diizinkan berbicara tentang taktik, cedera, atau lini tengah lawan, mereka terlebih dahulu diminta menjelaskan pemerintah mereka. Mereka diinterogasi mengenai masyarakat mereka, agama mereka, hukum mereka, bahkan perang yang melibatkan negara mereka. Terdengar familier? Ingat bagaimana narasumber Palestina kerap diwajibkan mengecam Hamas di awal setiap wawancara sebelum mereka diizinkan berbicara mengenai genosida di Gaza? Tujuannya bukan untuk memperoleh kejelasan, melainkan untuk melakukan klasifikasi. Sejak awal telah ditetapkan hierarki moral percakapan itu: Israel baik, Hamas buruk. Penderitaan rakyat Palestina baru boleh didengar setelah melewati pos pemeriksaan berupa persetujuan moral dari Barat. Logika yang sama tampak dalam konferensi-konferensi pers Piala Dunia ini. Orang Iran harus mengecam Iran dan orang Mesir harus mengecam Mesir. Orang-orang Afrika harus membuktikan bahwa mereka memahami kosakata moral versi Barat sebelum dianggap layak untuk berbicara. Tetapi, orang Amerika tidak akan diminta mengecam Amerika Serikat. Begitu pula orang Inggris tidak akan diminta mengecam Britania Raya. Inilah jawaban sebenarnya atas pertanyaan Trevor Noah. Persoalannya bukan apakah politik memiliki tempat dalam olahraga, karena politik memang selalu hadir di dalamnya. Persoalannya adalah siapa yang dipaksa memikul beban politik, dan siapa yang dibiarkan sekadar bermain. Media Barat bukan sekadar mengajukan pertanyaan. Ia sedang menegakkan sebuah narasi yang sejak lama dibawa oleh pemerintah dan berbagai institusi Barat. Narasi bahwa Barat adalah ukuran moralitas, sementara seluruh dunia lainnya harus terus-menerus diminta mempertanggungjawabkan dirinya. [] Sumber: Al Jazeera

SHARE:

Artikel Terkait

Piala Dunia 2026: Menakar Batas Ambisi Messi, Mbappe, dan Haaland

Tumbangkan Belanda, Maroko Melaju ke 16 Besar Piala Dunia 2026

KAMMI Dukung MUI soal Penindakan LGBT

DKM Al-I’tishom dan Sahabat Masjid Gelar Kajian Muharam, Soroti Tantangan Riba hingga Dekadensi Moral

Ketika Demokrasi Kehilangan Ruh Moral dan Menyerupai Kerajaan

Perbatasan Amerika Serikat Membelah Piala Dunia