Ijtima’ Ulama Nusantara Rekomendasikan Kiai-Bu Nyai Jadi Jurkam PKB-Cak Imin, PBNU Malah Bilang Begini
Jakarta (SI Online) – Forum Ijtima Ulama Nusantara yang digelar DPP Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) merekomendasikan semua ulama, baik kiai dan bu nyai menjadi juru kampanye (jurkam) nasional untuk PKB dan Muhaimin Iskandar (Cak Imin) pada Pemilu 2024.
“Ijtima Ulama Nusantara menjadikan semua ulama, baik para kiai dan bu nyai untuk menjadi juru kampanye nasional PKB dan Gus Muhaimin,” bunyi salah satu rekomendasi Ijtima Ulama Nusantara yang digelar 13-14 Januari 2023 lalu di Hotel Milenium, Jakarta.
Menanggapi rekomendasi ini, Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) mengingatkan para tokoh agama, seperti kiai dan para istri kiai di lingkungan pesantren agar tidak terlibat politik praktis dengan menjadi juru kampanye.
“Kiai atau istri para kiai tugasnya mendidik secara mendalam tentang pengetahuan keislaman. Tidak tepat jika tugas kiai malah dimanfaatkan untuk tujuan pendek apalagi sekadar menjadi juru kampanye,” kata Ketua PBNU Ishfah Abidal Aziz dalam keterangan tertulisnya, Rabu (18/01) seperti dilansir ANTARA.
Abidal Aziz mengatakan kiai atau istri kiai memiliki tugas luhur dalam mencetak generasi bangsa yang berpendidikan sekaligus berakhlak mulia, seperti di lingkungan pesantren, peran kiai adalah mengasuh dan mengajar santri serta mendidik agar mereka bisa menjadi pribadi yang mandiri.
Menurut Staf Khusus Menag Yaqut Cholil Qoumas itu, memanfaatkan kiai dalam percaturan politik praktis justru mengerdilkan peran strategis para tokoh dan pemuka agama. Di sisi lain, ada tugas lebih besar yang diembannya baik dalam pendidikan ataupun dakwah.
“Seperti di tengah masyarakat peran kiai benar-benar menjadi teladan, mendamaikan ketika terjadi perselisihan, memberikan pencerahan, dan menjadi solusi terhadap problematika umat,” ujar dia.
Oleh karena itu, ia meminta partai politik maupun politisi dan berbagai pihak untuk mengedepankan cara-cara berpolitik yang bersih serta menjunjung tinggi etika. PBNU, kata dia, mendorong tokoh agama seperti kiai sama sekali tidak terlibat politik praktis.
Ia berharap pihak-pihak yang berniat memanfaatkan para kiai atau istri kiai dan tokoh agama berpikir jernih dan tidak hanya untuk tujuan kepentingan politik pendek. Selain mendegradasi tugas utama tokoh agama, hal itu rawan memicu kegaduhan di tengah masyarakat.
Sebaliknya, kata dia, PBNU berharap para kiai menjadi garda terdepan menebarkan nilai-nilai kedamaian.
“Sangat rawan sekali jika kiai atau ibu nyai terjun ke politik sulit untuk lepas dari potensi pemanfaatan politik identitas keagamaan, termasuk membawa-bawa bendera ormas,” ucap dia.
