Indonesia Krisis Pemimpin Teladan

"Saya lagi mikir minta Pindad didesain mobil khusus untuk Presiden pakai kaca, yang ada kursi, tetapi kelihatan aku berdiri." "Di desa-desa tidak pakai dolar." "Hai, antek-antek asing." (Presiden Prabowo) Setelah satu setengah tahun Presiden Prabowo berkuasa, Indonesia tidak menunjukkan perubahan yang baik. Mata uang rupiah berada dalam krisis. Satu dolar AS setara dengan lebih dari 17.000 rupiah. Kemiskinan meningkat, pengangguran masih mencapai jutaan orang, dan utang luar negeri terus menekan. Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang diandalkan Prabowo pun memiliki banyak kelemahan. Kelemahan utamanya adalah MBG yang tadinya diperuntukkan hanya bagi anak-anak orang miskin, kini banyak dinikmati oleh anak-anak orang kaya. Lembaga Celios memperkirakan bahwa bila MBG diberikan kepada semua anak tanpa seleksi ekonomi, sekitar 34,2% penerima berasal dari kelompok yang tidak menjadi sasaran utama (inclusion error). Dalam grafik mereka, kelompok ini terutama berasal dari desil pendapatan yang lebih tinggi. Kehidupan demokrasi yang nyaris mati di pemerintahan Jokowi kini memang lebih terbuka, tetapi gaya militerisme masih menguat. Beberapa aktivis yang kritis kepada pemerintah sering dikuntit atau mendapat perlakuan yang tidak manusiawi, seperti contohnya Andri Yunus. Prabowo kini bukan hanya disorot pidato dan kebijakannya, kehidupan pribadinya pun kini mulai dipergunjingkan publik. Tokoh reformasi, Amien Rais, dengan terbuka mengkritik perilaku seksual Prabowo dan Teddy yang dicurigai menyimpang. Begitu juga tokoh oposan, Sri Bintang Pamungkas, mengkritik keras kehidupan pribadi Prabowo yang dianggap bisa mendatangkan azab bagi bangsa ini. Walhasil, Prabowo kini terbukti tidak bisa menjadi presiden teladan, baik dalam ucapan, kebijakan, maupun perilaku sehari-hari. Akibatnya, banyak masyarakat mengkritisi, bahkan mencemoohnya. Kehidupan birokrasi yang boros dan kebijakan yang tidak cermat menjadikan ekonomi bangsa ini sampai saat ini tidak membaik. Sejak 2025—2026, setidaknya 11 kepala daerah telah ditangkap KPK karena tuduhan korupsi. Mereka, antara lain, adalah Wali Kota Madiun, Bupati Ponorogo, Bupati Pati, Gubernur Riau, Bupati Lampung Tengah, Bupati Tulungagung, Bupati Cilacap, dan lain-lain. Selain itu, dalam periode yang sama, 11 anggota DPR/DPRD juga ditangkap KPK. Mereka, antara lain, adalah Satori (anggota DPR dari Nasdem), Heri Gunawan (anggota DPR dari Gerindra), Kusnadi (Ketua DPRD Jatim), Anwar Sadad (Wakil Ketua DPRD Jatim), Fauzan Adima (Wakil Ketua DPRD Sampang), Jon Junaidi (Wakil Ketua DPRD Probolinggo), dan lain-lain. Keteladanan tentu tidak hanya dilihat dari apakah pejabat itu dikenai pidana atau tidak. Keteladanan pejabat juga dilihat dari apakah mereka hidup bergelimang kemewahan ketika rakyatnya dilanda kemiskinan, atau hidup dalam kesederhanaan sebagaimana rakyatnya kebanyakan. Di sini kita melihat Prabowo tidak melakukan perubahan yang berarti terkait dengan kemewahan para pejabatnya. Menteri atau wakil menteri masih menikmati gaji dan tunjangan yang besar, begitu pula anggota DPR dan lain-lain. Baca: Rakus, Penyakit Laten Negeri Ini Para direksi BUMN masih menikmati gaji dan tunjangan per orang ratusan juta rupiah tiap bulan. Meski Prabowo mencoba menghilangkan tantiem direksi atau komisaris, mereka masih menikmati gaji dan tunjangan yang besar tiap bulannya, jauh melebihi gaji pejabat negara. Oleh karena itu, sering diusulkan bahwa bila presiden ingin memakmurkan negeri ini, presiden harus berani melakukan revolusi penggajian pejabat-pejabat negara. Presiden harus berani mematok, misalnya, gaji dan tunjangan pejabat di negeri ini tidak boleh lebih dari 50 juta rupiah per bulan. Kini masih banyak ratusan atau ribuan pejabat yang gaji dan tunjangannya di atas 100 juta rupiah per bulan. Memang beda pejabat saat ini dengan pejabat ketika kita masih di awal kemerdekaan. Pejabat-pejabat kita saat itu, khususnya dari Masyumi, mempunyai semboyan leiden is lijden yang berarti pemimpin itu menderita. Sedangkan para pejabat di masa kini mempunyai semboyan pemimpin itu menikmati. Jabatan kepemimpinan yang hanya lima tahun harus digunakan sebaik-baiknya untuk menumpuk kekayaan. Inilah kemudian yang menyebabkan banyaknya pejabat yang korup. Perubahan gaya hidup pejabat di negeri ini memang tidak mudah, dan harus dimulai dari perilaku pejabatnya yang paling tinggi, yaitu presiden. Bukankah pepatah politik menyatakan bahwa ikan itu busuk dari kepalanya? Bila presiden bisa menjadi teladan, pejabat-pejabat di bawahnya akan menirunya. Bila pejabat tertinggi tidak menjadi teladan, para pejabat di bawahnya bagaikan anak kehilangan induknya. Mereka tidak bisa mengambil teladan dalam mengambil kebijakan atau berperilaku sehari-hari dari atasannya. Kesalahan memilih presiden harus ditanggung rakyat Indonesia minimal lima tahun lamanya. Pada Pilpres 2024 lalu, rakyat Indonesia sayangnya lebih banyak yang memilih Prabowo daripada Anies Baswedan. Padahal, ditinjau dari aspek keteladanan, Anies jauh lebih bisa menjadi teladan daripada Prabowo, baik dalam soal rumah tangga, kepemimpinan, kecerdasan, keagamaan, dan lain-lain. Prabowo punya cacat dalam rumah tangga, kecerdasan, keagamaan, dan lain-lain. Hingga kini presiden terus diolok-olok di media sosial tentang statusnya yang jomblo. Presiden juga dimaki karena kelemahan hitung matematikanya. Kehidupan spiritual presiden juga menjadi pertanyaan banyak masyarakat mengenai apakah Prabowo itu salat lima waktu atau tidak. Gaya kepemimpinannya yang otoriter juga menjadi kritikan luas dari publik. Karena takut dimarahi, banyak anak buahnya memberikan laporan "asal bapak senang." Semoga pada Pilpres 2029 nanti, rakyat Indonesia tidak salah pilih lagi. Pilihlah presiden atau pemimpin yang bisa menjadi teladan. Jangan pilih presiden yang memimpin rumah tangganya pun tidak becus. Ingat prinsip manajemen bahwa mereka yang sukses memimpin dalam kelompok kecil akan sukses memimpin dalam kelompok besar. Wallahu azizun hakim. [] Nuim Hidayat, Direktur Forum Studi Sosial Politik

SHARE:

Artikel Terkait

Sertifikasi YHIE–IAO Siap Cetak Duta Dakwah Islam Indonesia di 180 Negara

Presiden Prabowo Perintahkan Kepala Daerah hingga Kades Periksa Dapur MBG

Ketum MUI: Jangan Tiru Barat, Indonesia Harus Berdiri Tegak Tolak LGBT

Warisan Literasi dan Teladan Berharga dari Seorang Bapak

BGN: Narasi Pembagian Keuntungan Program MBG ke Presiden adalah Hoaks

Solusi Konektivitas untuk Sektor Energi Lepas Pantai Indonesia yang Berkembang Pesat