Indonesia Krisis Pemimpin Teladan
Selain itu, dalam periode yang sama, 11 anggota DPR/DPRD juga ditangkap KPK. Mereka, antara lain, adalah Satori (anggota DPR dari Nasdem), Heri Gunawan (anggota DPR dari Gerindra), Kusnadi (Ketua DPRD Jatim), Anwar Sadad (Wakil Ketua DPRD Jatim), Fauzan Adima (Wakil Ketua DPRD Sampang), Jon Junaidi (Wakil Ketua DPRD Probolinggo), dan lain-lain.
Keteladanan tentu tidak hanya dilihat dari apakah pejabat itu dikenai pidana atau tidak. Keteladanan pejabat juga dilihat dari apakah mereka hidup bergelimang kemewahan ketika rakyatnya dilanda kemiskinan, atau hidup dalam kesederhanaan sebagaimana rakyatnya kebanyakan.
Di sini kita melihat Prabowo tidak melakukan perubahan yang berarti terkait dengan kemewahan para pejabatnya. Menteri atau wakil menteri masih menikmati gaji dan tunjangan yang besar, begitu pula anggota DPR dan lain-lain.
Baca: Rakus, Penyakit Laten Negeri Ini
Para direksi BUMN masih menikmati gaji dan tunjangan per orang ratusan juta rupiah tiap bulan. Meski Prabowo mencoba menghilangkan tantiem direksi atau komisaris, mereka masih menikmati gaji dan tunjangan yang besar tiap bulannya, jauh melebihi gaji pejabat negara.
Oleh karena itu, sering diusulkan bahwa bila presiden ingin memakmurkan negeri ini, presiden harus berani melakukan revolusi penggajian pejabat-pejabat negara.
Presiden harus berani mematok, misalnya, gaji dan tunjangan pejabat di negeri ini tidak boleh lebih dari 50 juta rupiah per bulan.
Kini masih banyak ratusan atau ribuan pejabat yang gaji dan tunjangannya di atas 100 juta rupiah per bulan.
Memang beda pejabat saat ini dengan pejabat ketika kita masih di awal kemerdekaan. Pejabat-pejabat kita saat itu, khususnya dari Masyumi, mempunyai semboyan leiden is lijden yang berarti pemimpin itu menderita.
Sedangkan para pejabat di masa kini mempunyai semboyan pemimpin itu menikmati. Jabatan kepemimpinan yang hanya lima tahun harus digunakan sebaik-baiknya untuk menumpuk kekayaan. Inilah kemudian yang menyebabkan banyaknya pejabat yang korup.
Perubahan gaya hidup pejabat di negeri ini memang tidak mudah, dan harus dimulai dari perilaku pejabatnya yang paling tinggi, yaitu presiden. Bukankah pepatah politik menyatakan bahwa ikan itu busuk dari kepalanya?
Bila presiden bisa menjadi teladan, pejabat-pejabat di bawahnya akan menirunya. Bila pejabat tertinggi tidak menjadi teladan, para pejabat di bawahnya bagaikan anak kehilangan induknya. Mereka tidak bisa mengambil teladan dalam mengambil kebijakan atau berperilaku sehari-hari dari atasannya.
Kesalahan memilih presiden harus ditanggung rakyat Indonesia minimal lima tahun lamanya. Pada Pilpres 2024 lalu, rakyat Indonesia sayangnya lebih banyak yang memilih Prabowo daripada Anies Baswedan.
