Indonesia Krisis Pemimpin Teladan
“Saya lagi mikir minta Pindad didesain mobil khusus untuk Presiden pakai kaca, yang ada kursi, tetapi kelihatan aku berdiri.”
“Di desa-desa tidak pakai dolar.”
“Hai, antek-antek asing.” (Presiden Prabowo)
Setelah satu setengah tahun Presiden Prabowo berkuasa, Indonesia tidak menunjukkan perubahan yang baik.
Mata uang rupiah berada dalam krisis. Satu dolar AS setara dengan lebih dari 17.000 rupiah. Kemiskinan meningkat, pengangguran masih mencapai jutaan orang, dan utang luar negeri terus menekan.
Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang diandalkan Prabowo pun memiliki banyak kelemahan. Kelemahan utamanya adalah MBG yang tadinya diperuntukkan hanya bagi anak-anak orang miskin, kini banyak dinikmati oleh anak-anak orang kaya.
Lembaga Celios memperkirakan bahwa bila MBG diberikan kepada semua anak tanpa seleksi ekonomi, sekitar 34,2% penerima berasal dari kelompok yang tidak menjadi sasaran utama (inclusion error). Dalam grafik mereka, kelompok ini terutama berasal dari desil pendapatan yang lebih tinggi.
Kehidupan demokrasi yang nyaris mati di pemerintahan Jokowi kini memang lebih terbuka, tetapi gaya militerisme masih menguat.
Beberapa aktivis yang kritis kepada pemerintah sering dikuntit atau mendapat perlakuan yang tidak manusiawi, seperti contohnya Andri Yunus.
Prabowo kini bukan hanya disorot pidato dan kebijakannya, kehidupan pribadinya pun kini mulai dipergunjingkan publik.
Tokoh reformasi, Amien Rais, dengan terbuka mengkritik perilaku seksual Prabowo dan Teddy yang dicurigai menyimpang.
Begitu juga tokoh oposan, Sri Bintang Pamungkas, mengkritik keras kehidupan pribadi Prabowo yang dianggap bisa mendatangkan azab bagi bangsa ini.
Walhasil, Prabowo kini terbukti tidak bisa menjadi presiden teladan, baik dalam ucapan, kebijakan, maupun perilaku sehari-hari. Akibatnya, banyak masyarakat mengkritisi, bahkan mencemoohnya.
Kehidupan birokrasi yang boros dan kebijakan yang tidak cermat menjadikan ekonomi bangsa ini sampai saat ini tidak membaik.
Sejak 2025—2026, setidaknya 11 kepala daerah telah ditangkap KPK karena tuduhan korupsi. Mereka, antara lain, adalah Wali Kota Madiun, Bupati Ponorogo, Bupati Pati, Gubernur Riau, Bupati Lampung Tengah, Bupati Tulungagung, Bupati Cilacap, dan lain-lain.
