Indonesia Siap Kirim Ribuan Pasukan ke Gaza
Jakarta (SI Online) – Indonesia mengumumkan telah memulai persiapan untuk mengerahkan ribuan pasukan ke sejumlah zona konflik dunia, termasuk Jalur Gaza, sebagai bagian dari rencana pembentukan Pasukan Stabilisasi Internasional. Langkah ini muncul di tengah kecaman global terhadap agresi Israel yang terus menelan korban sipil dan dinilai melanggar hukum humaniter internasional.
Kantor Berita Antara mengutip Panglima Angkatan Bersenjata Indonesia, Jenderal Maruli Simanjuntak, yang menyatakan bahwa proses persiapan pengerahan pasukan telah dimulai. Namun, ia menegaskan bahwa lokasi dan waktu pengerahan belum ditetapkan secara final, mengingat masih berlangsungnya konsultasi dengan berbagai pihak terkait.
Maruli menjelaskan bahwa jumlah pasukan yang akan dikerahkan masih dalam tahap pembahasan. “Angkanya bisa berkisar antara 5.000 hingga 8.000 personel,” ujarnya, seraya menekankan bahwa keputusan akhir akan mempertimbangkan mandat internasional dan situasi keamanan di lapangan.
Sebelumnya, sejumlah laporan media internasional menyebutkan bahwa Indonesia berpotensi menjadi negara pertama yang mengerahkan pasukan ke Gaza sebagai bagian dari pasukan stabilisasi internasional. Pasukan ini disebut-sebut masuk dalam rencana Presiden Amerika Serikat Donald Trump untuk mengakhiri serangan Israel di Jalur Gaza.
Pada Senin, Israeli Broadcasting Corporation melaporkan bahwa persiapan tengah dilakukan untuk menyambut kedatangan ribuan pasukan Indonesia di Gaza. Laporan tersebut menyoroti meningkatnya pembahasan mengenai kehadiran pasukan asing di wilayah yang telah dilanda kehancuran luas dan krisis kemanusiaan berkepanjangan.
Pada 16 Januari, Gedung Putih secara resmi mengumumkan adopsi struktur pemerintahan transisi untuk Gaza. Struktur tersebut mencakup pembentukan “Dewan Perdamaian,” “Dewan Eksekutif Gaza,” “Komite Nasional untuk Administrasi Gaza,” serta “Pasukan Stabilisasi Internasional.”
Menurut rencana Trump, Pasukan Stabilisasi Internasional akan memimpin operasi keamanan di Gaza, mengawasi proses perlucutan senjata, serta memastikan kelancaran pengiriman bantuan kemanusiaan dan material rekonstruksi ke wilayah yang porak-poranda akibat agresi militer Israel.
Di tengah rencana tersebut, pemimpin Hamas di luar negeri, Khaled Meshaal, pada Minggu lalu menyatakan bahwa Palestina kini memasuki fase kedua yang sarat dengan pertanyaan besar. Isu-isu tersebut meliputi perlucutan senjata, kehadiran pasukan internasional yang disebut sebagai “Dewan Perdamaian,” serta penarikan pasukan pendudukan Israel dari wilayah Gaza hingga ke luar Garis Hijau.
Berbicara dalam Forum Al Jazeera ke-17, Meshaal memaparkan apa yang ia sebut sebagai “pendekatan jaminan”. Dalam skema tersebut, Hamas mengusulkan gencatan senjata jangka panjang selama lima hingga sepuluh tahun, tanpa penggunaan maupun pameran senjata.
“Berbicara tentang perlucutan senjata adalah upaya menjadikan rakyat kami mangsa yang mudah bagi Israel, yang dipersenjatai dengan berbagai jenis senjata internasional,” ujar Meshaal. Ia menambahkan bahwa para mediator—termasuk Turki, Mesir, dan Qatar—memahami dan mendukung pendekatan Hamas terkait isu persenjataan.
Meshaal juga menekankan bahwa mediator dapat memberikan jaminan tambahan. Salah satunya adalah kehadiran pasukan internasional di pagar keamanan yang memisahkan Jalur Gaza dari wilayah pendudukan, guna menjaga stabilitas dan mencegah kembalinya kekerasan.
Isu perlucutan senjata sendiri tercantum dalam fase kedua rencana 20 poin Trump untuk mengakhiri perang di Gaza. Rencana tersebut disebut didukung oleh Resolusi Dewan Keamanan PBB 2803, yang diadopsi pada 17 November 2015.
