Jebakan Melembagakan Bantuan Militer AS kepada Israel

Oleh: Said Arikat, Jurnalis yang berbasis di Washington. Senator Amerika Serikat Tom Cotton beserta para sekutu pro-Israel sedang mendorong rancangan undang-undang bermasalah. Langkah ini sebagian besar luput dari perhatian media arus utama. Jika disahkan, berbagai RUU dan amendemen ini akan semakin mengakar hubungan keamanan AS-Israel ke dalam kerangka kelembagaan Pentagon. Hal tersebut akan menyulitkan presiden maupun Kongres di masa depan untuk meninjau kembali salah satu komitmen kebijakan luar negeri Amerika yang paling penting. Hal ini terjadi pada saat yang sangat krusial. Memorandum of Understanding (MoU) selama 10 tahun antara AS dan Israel yang memberikan bantuan militer sebesar 38 miliar dolar AS kepada Israel akan berakhir pada tahun 2028. Seharusnya, inilah saat yang tepat bagi Washington untuk membahas relevansi pengaturan tersebut bagi kepentingan Amerika. Diskusi juga diperlukan terkait apakah bantuan di masa depan perlu disertai syarat-syarat tertentu, serta apakah perubahan besar di Timur Tengah menuntut pendekatan yang berbeda. Namun, yang terjadi justru sebaliknya karena Partai Republik di Senat sedang membangun arsitektur legislasi untuk menutup peluang perubahan kebijakan tersebut. Strategi mereka adalah menghindari proses tradisional dalam pemberian bantuan luar negeri dan kerja sama militer. Caranya dengan menyisipkan amendemen ke dalam rancangan undang-undang anggaran besar yang hampir pasti harus disahkan. Sebagai contoh, salah satu bagian dari National Defense Authorization Act (NDAA) Tahun Anggaran 2027 akan membentuk integrasi permanen teknologi Israel ke dalam penelitian, pengadaan, dan manufaktur militer Amerika Serikat. RUU pendamping yang diajukan Senator Cotton dan dimasukkan ke dalam rancangan undang-undang otorisasi intelijen mewajibkan presiden memperluas kerja sama intelijen AS-Israel dalam berbagai bidang. Selain itu, RUU tersebut juga membatasi kewenangan presiden untuk menghentikan atau membatasi pertukaran intelijen. Jika berbagai RUU ini disahkan bersama amendemen usulan Cotton dan sekutunya, fleksibilitas kebijakan luar negeri akan digantikan oleh ketentuan hukum yang bersifat permanen. Para pendukung kebijakan ini menggambarkannya sebagai penyempurnaan rutin terhadap aliansi yang dianggap sangat penting. Namun, waktu pengajuannya menunjukkan hal yang berbeda. Selama beberapa dekade, bantuan militer tanpa syarat kepada Israel hampir tidak menghadapi penolakan di Washington. Konsensus bipartisan itu kini mulai retak. Perang di Gaza telah menimbulkan kehancuran sipil yang belum pernah terjadi sebelumnya dan krisis kemanusiaan yang berulang. Selain itu, muncul tuduhan pelanggaran hukum humaniter internasional serta meningkatnya isolasi diplomatik terhadap Israel. Opini publik Amerika pun berubah seiring perkembangan tersebut. Pada Oktober 2025, Pew Research Center menemukan bahwa 33 persen warga Amerika menilai negaranya memberikan terlalu banyak dukungan militer kepada Israel. Sebanyak 23 persen menganggap jumlahnya sudah tepat, dan hanya 8 persen yang menganggapnya masih kurang. Sementara itu, survei Quinnipiac University pada Juni 2026 menunjukkan bahwa 48 persen warga Amerika menilai pemerintah mereka mendukung Israel secara berlebihan. Pandangan negatif masyarakat Amerika terhadap Israel juga meningkat tajam. Survei terbaru Pew Research menunjukkan bahwa 60 persen warga Amerika memiliki pandangan yang tidak menguntungkan terhadap Israel, naik dari 53 persen pada tahun sebelumnya. Di Kongres pun terjadi perubahan nyata. Para anggota legislatif yang sebelumnya menganggap bantuan militer kepada Israel sebagai isu sensitif, kini semakin banyak yang mendorong adanya persyaratan, pembatasan, atau bahkan pengurangan bantuan tersebut. Justru karena dinamika politik sedang berubah, strategi legislatif pun ikut berubah. Alih-alih mempertahankan bantuan berdasarkan argumentasi substansial, para pendukungnya kini berusaha mengubah mekanisme persetujuannya. Dengan memasukkan mekanisme kerja sama permanen dan pembatasan kewenangan presiden ke dalam undang-undang otorisasi pertahanan tahunan, Partai Republik menaikkan biaya politik bagi siapa pun yang ingin menentang bantuan tanpa syarat. Langkah ini disengaja karena undang-undang tahunan tersebut secara realistis tidak mungkin dibiarkan gagal oleh Kongres. Akibatnya, para anggota Kongres dipaksa menghadapi pilihan yang mustahil. Mereka harus menerima ketentuan yang mereka tolak atau menghadapi tuduhan telah melemahkan keamanan nasional. Kebutuhan prosedural secara diam-diam menggantikan perdebatan demokratis. Ini bukan sekadar kecermatan dalam menyusun undang-undang, melainkan upaya yang disengaja untuk mengokohkan suatu kebijakan. Implikasi konstitusionalnya jauh melampaui persoalan Israel. Wewenang Kongres dalam mengatur anggaran dimaksudkan agar kebijakan luar negeri tetap bertanggung jawab kepada wakil rakyat yang dipilih secara demokratis. Aliansi dapat berubah, pemerintahan berganti, dan kepentingan strategis bergeser. Karena itu, bantuan dan kerja sama militer seharusnya tetap menjadi objek evaluasi berkala, bukan ditanamkan ke dalam struktur birokrasi yang sulit diubah. Namun, dalam beberapa tahun terakhir, hampir semua usulan untuk memberikan syarat pada bantuan militer selalu gagal akibat kuatnya penolakan dari Partai Republik. Usulan tersebut meliputi penguatan pelaporan hak asasi manusia, memperketat pengawasan transfer senjata, hingga peningkatan transparansi penggunaan persenjataan Amerika. Alih-alih mempertahankan bantuan tanpa syarat melalui argumentasi yang meyakinkan, partai tersebut semakin berupaya memperkecil peluang terjadinya perdebatan yang bermakna. Strategi ini juga sangat sejalan dengan tujuan jangka panjang Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu beserta pemerintahan-pemerintahan Israel sebelumnya. Mereka ingin menjadikan dukungan Amerika sedapat mungkin tidak terpengaruh oleh perubahan politik di Amerika Serikat. Melembagakan dukungan tersebut sebelum perubahan demografi dan hasil pemilu mengubah komposisi Kongres kini menjadi sangat penting. Semakin dalam kerja sama militer ditanamkan ke dalam struktur permanen Pentagon, semakin kecil pula pengaruh pemerintahan Amerika di masa depan untuk melakukan penyesuaian. Dampak lainnya, semakin kecil pula kemampuan opini publik Amerika memengaruhi kebijakan tersebut. Hal ini seharusnya mengkhawatirkan para pendukung Israel, sama seperti para pengkritiknya. Aliansi yang kuat memperoleh daya tahannya dari legitimasi demokratis, bukan dari perlindungan prosedural. Jika bantuan militer memang tetap dapat dibenarkan secara strategis, bantuan itu seharusnya mampu bertahan menghadapi pengawasan Kongres dan perdebatan publik secara berkala. Sebuah kebijakan yang memerlukan perlindungan kelembagaan dari proses demokrasi secara tidak langsung mengakui bahwa persetujuan publik tidak lagi dapat dianggap pasti. Ironinya sangat mencolok dalam dinamika ini. Banyak anggota parlemen yang selama ini mengagungkan mekanisme checks and balances, kewenangan Kongres, dan pengawasan fiskal dalam kebijakan domestik, justru bersedia mengesampingkan prinsip tersebut demi Israel. Padahal, kewenangan mengendalikan anggaran merupakan salah satu tanggung jawab konstitusional tertua yang dimiliki Kongres, namun kini mereka justru berusaha mempersempitnya. Karena itu, pertanyaan yang kini dihadapi Kongres jauh melampaui persoalan Israel. Pertanyaannya adalah apakah Amerika Serikat masih ingin mempertahankan akuntabilitas demokratis atas komitmen luar negeri, atau menggantikan persetujuan politik dengan permanensi kelembagaan. Demokrasi tetap tangguh karena tidak ada satu pun komitmen strategis yang selamanya kebal dari pengawasan publik. Menempatkan kebijakan penting di luar jangkauan proses demokrasi biasa hanya akan melemahkan kewenangan Kongres. Langkah tersebut juga mencederai prinsip-prinsip konstitusi yang selama ini hendak dilindungi oleh kewenangan tersebut. [] Sumber: Aljazeera.com

SHARE:

Artikel Terkait

Niat yang Tak Terbang

Bantuan yang Selalu Datang Setelah Air Surut

Aneh, Prabowo Tolak Bantuan Luar Negeri untuk Bencana di Sumatra

Saat Harapan Menjadi Luka

798 Warga Palestina Terbunuh di Jalur Pusat Makanan Gaza