Jebakan Melembagakan Bantuan Militer AS kepada Israel
Di Kongres pun terjadi perubahan nyata.
Para anggota legislatif yang sebelumnya menganggap bantuan militer kepada Israel sebagai isu sensitif, kini semakin banyak yang mendorong adanya persyaratan, pembatasan, atau bahkan pengurangan bantuan tersebut.
Justru karena dinamika politik sedang berubah, strategi legislatif pun ikut berubah. Alih-alih mempertahankan bantuan berdasarkan argumentasi substansial, para pendukungnya kini berusaha mengubah mekanisme persetujuannya.
Dengan memasukkan mekanisme kerja sama permanen dan pembatasan kewenangan presiden ke dalam undang-undang otorisasi pertahanan tahunan, Partai Republik menaikkan biaya politik bagi siapa pun yang ingin menentang bantuan tanpa syarat. Langkah ini disengaja karena undang-undang tahunan tersebut secara realistis tidak mungkin dibiarkan gagal oleh Kongres.
Akibatnya, para anggota Kongres dipaksa menghadapi pilihan yang mustahil. Mereka harus menerima ketentuan yang mereka tolak atau menghadapi tuduhan telah melemahkan keamanan nasional.
Kebutuhan prosedural secara diam-diam menggantikan perdebatan demokratis. Ini bukan sekadar kecermatan dalam menyusun undang-undang, melainkan upaya yang disengaja untuk mengokohkan suatu kebijakan.
Implikasi konstitusionalnya jauh melampaui persoalan Israel. Wewenang Kongres dalam mengatur anggaran dimaksudkan agar kebijakan luar negeri tetap bertanggung jawab kepada wakil rakyat yang dipilih secara demokratis.
Aliansi dapat berubah, pemerintahan berganti, dan kepentingan strategis bergeser. Karena itu, bantuan dan kerja sama militer seharusnya tetap menjadi objek evaluasi berkala, bukan ditanamkan ke dalam struktur birokrasi yang sulit diubah.
Namun, dalam beberapa tahun terakhir, hampir semua usulan untuk memberikan syarat pada bantuan militer selalu gagal akibat kuatnya penolakan dari Partai Republik. Usulan tersebut meliputi penguatan pelaporan hak asasi manusia, memperketat pengawasan transfer senjata, hingga peningkatan transparansi penggunaan persenjataan Amerika.
Alih-alih mempertahankan bantuan tanpa syarat melalui argumentasi yang meyakinkan, partai tersebut semakin berupaya memperkecil peluang terjadinya perdebatan yang bermakna.
Strategi ini juga sangat sejalan dengan tujuan jangka panjang Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu beserta pemerintahan-pemerintahan Israel sebelumnya. Mereka ingin menjadikan dukungan Amerika sedapat mungkin tidak terpengaruh oleh perubahan politik di Amerika Serikat.
Melembagakan dukungan tersebut sebelum perubahan demografi dan hasil pemilu mengubah komposisi Kongres kini menjadi sangat penting.
Semakin dalam kerja sama militer ditanamkan ke dalam struktur permanen Pentagon, semakin kecil pula pengaruh pemerintahan Amerika di masa depan untuk melakukan penyesuaian. Dampak lainnya, semakin kecil pula kemampuan opini publik Amerika memengaruhi kebijakan tersebut.
Hal ini seharusnya mengkhawatirkan para pendukung Israel, sama seperti para pengkritiknya. Aliansi yang kuat memperoleh daya tahannya dari legitimasi demokratis, bukan dari perlindungan prosedural.
Jika bantuan militer memang tetap dapat dibenarkan secara strategis, bantuan itu seharusnya mampu bertahan menghadapi pengawasan Kongres dan perdebatan publik secara berkala. Sebuah kebijakan yang memerlukan perlindungan kelembagaan dari proses demokrasi secara tidak langsung mengakui bahwa persetujuan publik tidak lagi dapat dianggap pasti.
Ironinya sangat mencolok dalam dinamika ini.
