Minyak Mengudeta Presiden?
Padahal, negara sudah merugi dengan berkorban melepas berjuta-juta hektar tanah HGU buat tanam sawit ke mereka oligarki konglomerasi. Lantas, kok bisanya malah masih lemah saja negara menghadapi kejumawaan oligarki itu?
Yah! Yang sudah pasti karena penguasa rezim korup itu juga sudah dicekoki makanan cuan suap yang dengan culas dan “merikidil”-nya para oligarki korporasi itu menyiasati dan mengakalbulusi pada akhirnya membunuh kewenangan pemerintah sendiri, Presiden jadi terbelenggu, hanya bisa “meminjam tangan” menyalahkan para menteri pembantunya.
Jadi, sungguh, masalah kelangkaan dan mahalnya minyak goreng ini jangan sampai dibiarkan berlarut-larut yang hanya akan mengundang semakin rawannya stabilitas politik yang bisa jadi menjadi ancaman bagi jatuhnya rezim pemerintah yang sekarang berkuasa saat ini.
Terlebih, juga menyusul betapa kerumitan Pemerintah tengah menanggulangi masalah penyediaan bahan bakar minyak yang terus semakin membesar subsidinya menguras uang negara, APBN.
Solusinya pun secara signifikan, seperti juga minyak goreng, belum ditemukan. Sementara, BUMN pengelola sudah diambang kepailitan, harapannya pun tinggal satu-satunya menunggu keputusan Pemerintah untuk melakukan “kebijakan luar biasa besar”yang ujung-ujungnya pun terkait dengan penyediaan dana besar yang saat ini pun kas negara tengah kering kerontang likuiditasnya, justru pemerintah semakin terancam terlikuidasi oleh negara-negara donor yang lazim memberi bantuan pinjaman.
Jadi, sudah terindikasi pemerintahan Jokowi tengah sangat dipusingkan dengan masalah krisis struktural minyak. Artinya, merambah ke seluruh jenjang dan strata sosial. Minyak goreng menyentuh ke struktur kepentingan masyarakat menengah ke bawah, sementara bahan bakar minyak tengah tersendat menjangkiti kepentingan “mobilitas” masyarakat menengah ke atas.
Lantas, premis politik pemerintahan Jokowi akan jatuh hanya karena minyak akan benar terbuktikan dan menjadi kenyataan? Wallahu’alam Bisshawab.
Babakan, Mustikasari-Bekasi, 2 Juli 2024.
Dairy Sudarman, Pemerhati politik dan kebangsaan.
