Munarman: Gibran Harus Diberhentikan MPR, Hak Pensiun dan Fasilitas Mantan Wapres Bisa Dicabut
Karena itu, setelah pemberhentian Gibran oleh MPR, Munarman mendorong aparat penegak hukum melanjutkan penyidikan terhadap dugaan pemalsuan dokumen yang disebutnya telah terjadi sejak 2019 dan digunakan pada 2020 serta 2024.
Menurutnya, proses hukum pidana atas dugaan memasukkan keterangan palsu ke dalam akta otentik dan menggunakan akta otentik yang berisi keterangan palsu harus secara tegas mempersoalkan seluruh hak dan fasilitas yang diperoleh Gibran sebagai mantan wakil presiden.
Ia bahkan meminta agar tuntutan dan putusan pengadilan nantinya mencantumkan pencabutan hak-hak tersebut apabila terbukti diperoleh secara tidak sah.
MPR Diminta Tidak Menunda Pemberhentian
Dalam kesimpulannya, Munarman menegaskan bahwa MPR harus menerima surat pengunduran diri Gibran, sementara DPR segera menggunakan HMP untuk meminta penyelenggaraan sidang pemberhentian. MPR juga dinilai dapat mengambil inisiatif menggelar sidang berdasarkan surat pengunduran diri tersebut.
Ia meminta pemberhentian dilakukan tidak dengan hormat dengan mempertimbangkan Putusan MK dan MA terkait suket Gibran. Setelah itu, proses pidana atas dugaan pemalsuan dokumen harus tetap berjalan hingga tuntas.
Bagi Munarman, pengunduran diri tidak boleh menjadi jalan untuk menghindari pertanggungjawaban hukum. Pemberhentian dari jabatan harus diikuti penyelesaian dugaan tindak pidana dan pemeriksaan terhadap hak-hak yang diperoleh melalui dokumen yang dipersoalkan. []
