MA Perintahkan Kemendikdasmen Cabut Penyetaraan Ijazah Gibran
JAKARTA (Suaraislam.id) — Mahkamah Agung (MA) merilis putusan lengkap nomor 742 K/TUN/2026 terkait gugatan Surat Keterangan (Suket) penyetaraan pendidikan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Dilansir dari laman mahkamahagung.go.id, Selasa (10/11/2026), MA memerintahkan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) untuk mencabut Suket penyetaraan pendidikan milik Gibran yang diterbitkan pada 2019.
“Mewajibkan Tergugat (Kemendikdasmen) untuk mencabut Surat Keterangan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 9149/D.D1/KS/2019, tanggal 6 Agustus 2019,” bunyi amar putusan tersebut, dikutip dari Kompas.com.
Selain itu, MA menyatakan Suket milik Gibran batal demi hukum. Dalam pertimbangan hukumnya, MA menyinggung putusan perkara nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 terkait sengketa ijazah Gibran dalam Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres) 2024.
“Bahwa dengan adanya fakta hukum baru berupa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026, tanggal 5 Oktober 2026 sebagai notoire feiten yang dalam pertimbangan hukum telah melakukan pengujian terhadap obyek sengketa a quo dan telah mengakibatkan perubahan keadaan hukum dan berimplikasi terhadap keberadaan obyek sengketa a quo telah bertentangan dengan tatanan hukum yang ada,” tulis putusan MA tersebut.
Berlandaskan putusan tersebut, MA kemudian melakukan pengujian substansi atas objek sengketa, yaitu Suket Gibran.
MA menyebutkan bahwa secara faktual objek sengketa Suket Gibran hanya didasarkan pada certificate of attendance, academic records, explanation of grades, serta dokumen lain. Dokumen-dokumen tersebut tidak membuktikan keberhasilan Gibran menamatkan jenjang pendidikan tertentu, melainkan hanya menerangkan kehadiran dalam perkuliahan.
“Tegasnya, tidak ditemukan bukti yang menunjukkan Gibran Rakabuming Raka memiliki ijazah/sertifikat di luar negeri yang dijadikan sebagai dasar untuk disetarakan dengan sekolah menengah atas atau sekolah menengah kejuruan atau yang sederajat,” tulis majelis hakim dalam putusan kasasi tersebut.
MA menegaskan bahwa penyetaraan satuan pendidikan luar negeri tanpa ijazah, sertifikat, atau diploma tamat belajar merupakan tindakan tidak cermat. Hal ini memengaruhi fakta materiil dari suatu keputusan TUN.
“Sehingga tindakan hukum Termohon Kasasi dahulu Tergugat dalam menerbitkan keputusan a quo melanggar asas kecermatan formal,” tulis MA dalam pertimbangan penutupnya.[]
