Jelang Reuni 212, Tokoh Umat Siapkan Aksi Kawal Pemakzulan Gibran
Jakarta (Suaraislam.id) – Sejumlah ulama, habaib, dan pimpinan ormas Islam menegaskan komitmen mengawal tuntutan pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Mereka juga menyiapkan aksi berkelanjutan untuk mendesak DPR menindaklanjuti aspirasi tersebut melalui mekanisme konstitusional.
Komitmen itu disampaikan dalam konferensi pers persiapan Reuni Akbar 212 di Markas Syariah Petamburan, Jakarta, Selasa (10/11/2026). Hadir di antaranya Ketua Umum DPP FPI Habib Muhammad Alatas, Habib Hanif Alatas, Ketua Persada 212 KH Shabri Lubis, Sekjen Persada 212 Ustaz Uus Sholihuddin, serta Ketua GNPF Ulama Yusuf Martak.
Habib Muhammad Alatas menegaskan, perjuangan mengawal tuntutan pemakzulan Gibran tidak akan berhenti pada pernyataan sikap. Menurutnya, persoalan persyaratan pencalonan Gibran sebagai wakil presiden masih menyisakan masalah hukum dan konstitusional yang perlu diperhatikan, termasuk terkait sejumlah putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA).
Ia menyatakan, aksi berjilid-jilid akan digelar untuk mendesak DPR agar menindaklanjuti aspirasi masyarakat melalui mekanisme ketatanegaraan yang berlaku. Dengan demikian, perjuangan tersebut tidak hanya berlangsung saat Reuni 212, tetapi berlanjut melalui agenda-agenda berikutnya.
Sementara itu, Ketua GNPF Ulama Yusuf Martak mengumumkan rencana penyelenggaraan Ijtima Ulama pada akhir November 2026. Forum tersebut akan mempertemukan ulama, habaib, dan tokoh umat untuk membahas situasi nasional serta merumuskan langkah strategis, termasuk menyikapi persoalan penegakan hukum, keadilan, dan konstitusi.
Ketua DTN Persada 212 KH Shabri Lubis mengingatkan kembali pengalaman gerakan umat Islam pada 2016, khususnya perjuangan menghadapi Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok dalam Pilkada DKI Jakarta. Ia menilai pengalaman tersebut menunjukkan bahwa persatuan dan kekompakan umat mampu menjadi kekuatan besar dalam memperjuangkan aspirasi.
Shabri meyakini semangat persatuan yang sama dapat menjadi modal untuk terus mengawal tuntutan pemakzulan Gibran melalui jalur konstitusional.
Selain persoalan Gibran, konferensi pers itu turut menyoroti kasus dugaan penyadapan yang menyeret sejumlah pihak di lingkungan kepolisian, termasuk jejaring yang dikaitkan dengan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo. Para tokoh mendesak agar kasus tersebut diusut tuntas dan transparan. Mereka juga mendorong pembenahan pemerintahan, termasuk bersih-bersih di lingkungan kabinet.
Adapun agenda utama yang dipersiapkan adalah Reuni Akbar 212 pada 2 Desember 2026, yang menandai satu dekade perjalanan gerakan 212 sejak 2016. Reuni tersebut diharapkan menjadi ajang silaturahmi sekaligus konsolidasi ulama, habaib, aktivis, dan berbagai elemen umat Islam. []
