Munarman: Polisi Harus Usut Dugaan Pidana Dokumen Pendidikan Gibran, DPR Gunakan HMP
Gugat Kembali ke PTUN Dinilai Bermasalah
Munarman juga menanggapi kemungkinan Gibran kembali menggugat persoalan surat keterangan tersebut melalui Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) atau mengajukan peninjauan kembali (PK).
Menurutnya, gugatan baru ke PTUN berpotensi tidak dapat diterima apabila objek sengketanya sama dengan perkara yang telah diputus sebelumnya. Ia menggunakan prinsip ne bis in idem untuk menjelaskan bahwa pokok perkara yang sama tidak semestinya diperiksa kembali.
Sementara itu, terkait PK, Munarman mempertanyakan kedudukan hukum Gibran karena menurutnya Gibran bukan pihak dalam proses pengadilan sebelumnya, mulai dari tingkat pertama, banding, hingga MA.
Ia menjelaskan, PK pada prinsipnya memerlukan dasar seperti adanya novum atau bukti baru, keadaan baru, maupun kekhilafan hakim. Namun, menurut Munarman, ketiga alasan tersebut tidak ditemukan dalam persoalan yang sedang dibahas.
Ia juga menyinggung lembaga pendidikan MDIS di Singapura yang pernah dikaitkan dengan riwayat pendidikan Gibran. Munarman mempertanyakan status lembaga tersebut dan menilai dokumen diploma tidak dapat begitu saja disamakan dengan ijazah kelulusan setingkat SMA.
Soroti Perbedaan Pernyataan soal Pertemuan dengan Prabowo
Dalam wawancara tersebut, Munarman turut menyoroti perbedaan keterangan mengenai pertemuan Gibran dengan Presiden Prabowo Subianto.
Ia menyebut Gibran menyampaikan bahwa Presiden menyarankan dirinya untuk melakukan perlawanan melalui PTUN. Namun, menurut Munarman, keterangan dari Kepala Badan Komunikasi Pemerintah dan Menteri Sekretaris Negara justru membantah bahwa Presiden memberikan nasihat tersebut.
Munarman menilai perbedaan informasi itu sebagai persoalan komunikasi politik yang perlu dicermati.
“Jadi ini ada permainan-permainan komunikasi politik. Ini bentuk semacam manipulasi informasi juga sebetulnya,” ujarnya.
Ia bahkan menilai apabila manipulasi informasi tersebut terus dilakukan, hal itu perlu dilihat dari perspektif hukum pidana sebagai kemungkinan perbuatan berlanjut. Penilaian tersebut merupakan pandangan hukum Munarman terhadap rangkaian pernyataan yang dipersoalkannya.
Waspadai Pengalihan Isu
Pada bagian lain, Munarman mengingatkan kemungkinan munculnya pengalihan isu ketika persoalan Gibran menjadi sorotan publik.
Ia mengaku khawatir jejaring politik lama akan digunakan untuk menggeser perhatian masyarakat dari persoalan hukum dan ketatanegaraan yang sedang diperdebatkan.
Munarman mencontohkan serangan terhadap jemaah masjid, ustaz, dan pesantren yang menurutnya pernah terjadi pada masa pemerintahan sebelumnya. Ia menduga pola serupa dapat kembali muncul untuk mengalihkan perhatian publik.
“Saya khawatir ada upaya-upaya dari jejaring ini setelah terbongkar kasus ini, bagian dari jejaring lama itu, yang akan digunakan untuk pengalihan isu,” katanya.
Ia juga menyinggung kemungkinan isu kekerasan aparat terhadap demonstran di Yogyakarta menjadi perhatian yang menggeser pembahasan mengenai proses pemakzulan Gibran.
Munarman mengingatkan agar masyarakat tidak mudah terjebak dalam perubahan arus isu yang dapat mengaburkan persoalan utama.
Menurutnya, proses hukum dan ketatanegaraan harus tetap berjalan sesuai mekanisme yang berlaku. Ia menegaskan bahwa pembatalan dokumen pendidikan tersebut perlu ditindaklanjuti melalui pemeriksaan pidana apabila ditemukan unsur pelanggaran, sementara DPR harus menjalankan kewenangannya untuk menguji persoalan kelayakan Wakil Presiden melalui mekanisme konstitusional. []
