PBB Komitmen Dukung Jokowi-Ma’ruf, Walau Belum Dapat Kursi di Pemerintahan
Jakarta (SI Online) – Ketua Umum Partai Bulan Bintang (PBB) Yusril Ihza Mahendra kembali menegaskan komitmen partainya untuk terus mendukung pemerintahan Presiden Joko Widodo hingga akhir periode 2024.
“Partai Bulan Bintang tetap mendukung pemerintah Republik Indonesia dalam kepemimpinan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden KH Ma’ruf Amin dalam menjalankan roda pemerintahan lima tahun ke depan,” kata Yusril dalam acara pelantikan pengurus Dewan Pimpinan Pusat PBB di kawasan Grogol, Jakarta Barat, Kamis malam (6/2/2020).
Dukungan itu diberikan, kata Yusril, walaupun hingga kini partainya belum dapat jatah kursi di pemerintahan.
“Dan sampai saat ini PBB juga belum ada wakil atau ada individu yang duduk di dalam pemerintahan,” kata Yusril.
Namun, Yusril mengklaim ada atau tidaknya perwakilan PBB di dalam pemerintahan, bukanlah masalah penting. Menurut dia, di manapun berada, PBB akan menyumbang pikiran dan tenaga bagi kemaslahatan bangsa dan negara.
“PBB selalu menempatkan diri sebagai problem solver yang dihadapi bangsa dan negara. Kami tak ingin menjadi trouble maker yang menjadi beban dan problem yang menambah beban dihadapi negara kita,” kata Yusril.
Di depan Jokowi dan Kiai Ma’ruf, Yusril berpesan kepada seluruh kader partainya untuk memperkuat soliditas partai, dan meningkatkan sumbangsih kepada negara.
Yusril mengatakan kader PBB, di jajaran pengurus pusat maupun daerah tidak perlu berselisih hanya demi posisi atau jabatan di organisasi partai.
“Jadi tidak perlu berselisih. Jadi pemimpin itu tidak enak, banyak beban,” ujar dia, sembari disambut tawa anggota partai.
Yusril meminta kadernya untuk meningkatkan kontribusi dan menjaga soliditas bangsa, terutama dengan banyaknya masalah di kancah global seperti meluasnya wabah virus corona baru yang berpotensi menggerus pertumbuhan ekonomi, dan juga potensi masih adanya ketegangan geopolitik.
Selain Presiden Jokowi, pelantikan pengurus PBB juga dihadiri Wakil Presiden Ma’ruf Amin, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dan Ketua Dewan Pertimbangan Presiden Wiranto.
red: farah abdillah
