Pertemuan Langsung Kushner-Hamas, Tamparan Diplomatik untuk Netanyahu?

Jakarta (Suaraislam.id)-Utusan khusus Amerika Serikat (AS), Jared Kushner, dijadwalkan bertemu dengan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu pada Senin (17/8/2026) untuk melakukan pembicaraan tingkat tinggi di Tel Aviv. Pertemuan ini berlangsung setelah sesi diplomasi intensif di Kairo, Mesir, yang bertujuan memajukan tahap kedua peta jalan gencatan senjata di Gaza. Kushner, yang didampingi Direktur Jenderal Board of Peace Nickolay Mladenov dan mantan Perdana Menteri Inggris Tony Blair, menggelar pertemuan langsung selama lebih dari dua jam dengan delegasi Hamas. Kantor berita Reuters melaporkan bahwa delegasi Hamas tersebut dipimpin oleh Kepala Biro Politik Khalil al-Hayya. Langkah diplomasi ini dilakukan saat Washington berupaya menerapkan 15 poin peta jalan untuk Gaza yang telah disetujui oleh Board of Peace bentukan Presiden AS Donald Trump. Namun, Netanyahu secara terbuka menolak kerangka kerja tersebut. Ia menegaskan pasukan Israel tidak akan ditarik sebelum senjata Hamas dilucuti sepenuhnya, sembari terus melanjutkan operasi militer di Gaza dan memperluas permukiman ilegal di Tepi Barat. Mengapa Kushner Menemui Pemimpin Hamas? Secara resmi, AS melabeli Hamas sebagai organisasi teroris yang dilarang. Namun secara tidak resmi, AS telah lama menjalin kontak dengan kelompok Palestina tersebut melalui pihak mediator. Analis politik menilai keterlibatan langsung antara utusan AS dan pimpinan Hamas sebagai bentuk pengakuan atas realitas politik di lapangan. Mahjoob Zweiri, dosen dan pakar politik Timur Tengah di Doha Institute for Graduate Studies, menyampaikan kepada Al Jazeera bahwa pertemuan tersebut mencerminkan penyerahan diri AS terhadap fakta bahwa Hamas adalah kekuatan politik nyata yang tidak dapat diabaikan. Ia mencatat, terlepas dari upaya Israel untuk menyingkirkan kelompok tersebut, Washington menyadari bahwa Hamas tetap menjadi aktor kunci bagi penyelesaian yang langgeng. "Ini adalah hal yang coba dihindari oleh Netanyahu," ujar Zweiri seraya menambahkan bahwa Perdana Menteri Israel tersebut terkesan membangkang terhadap kebijakan AS dan hukum internasional. Adel Shadid, seorang pakar urusan Israel, mengamini penilaian tersebut. Ia menyebut perundingan langsung di Kairo sebagai pergeseran strategis mendasar yang sangat mengganggu kepemimpinan Israel. "Ini menunjukkan adanya pergeseran posisi Amerika terhadap Hamas," kata Shadid kepada Al Jazeera. Ia menambahkan bahwa Washington kini memandang pergerakan tersebut secara berbeda. Hal ini mengindikasikan bahwa Hamas tidak lagi dianggap sebagai masalah utama dalam pandangan Amerika, melainkan bagian dari solusi. Shadid menekankan bahwa dinamika ini bertolak belakang dengan salah satu tujuan utama perang Israel, yakni pemusnahan Hamas secara militer maupun politik. Sementara itu, Ahmed Atawna, Direktur Vision Center for Political Development yang berbasis di Istanbul, mengatakan kepada Al Jazeera bahwa faksi-faksi Palestina saat ini memegang posisi tawar negosiasi yang kuat bersama para mediator dari Mesir, Qatar, dan Turki. "Dapat dikatakan bahwa saat ini pihak Palestina dan faksi perlawanan berada dalam posisi tawar yang baik," tutur Atawna. Apa Agenda Pertemuan Kushner dan Netanyahu? Surat kabar Israel Yedioth Ahronoth melaporkan bahwa para pejabat AS makin frustrasi karena Israel dianggap terus mengulur waktu, mengajukan keberatan baru, dan mengubah urutan tahapan yang diatur dalam peta jalan. Mengutip sumber-sumber yang memahami diskusi tersebut, surat kabar itu melaporkan bahwa Washington merasa Israel sedang "bermain-main". Menurut harian tersebut, mandat Kushner dalam pertemuannya dengan Netanyahu bukan untuk membuka kembali negosiasi. Salah satu sumber menyatakan bahwa Kushner datang bukan untuk putaran pingpong diplomatik lainnya, melainkan untuk menyelesaikannya. Pemerintah AS diperkirakan akan mendesak Netanyahu untuk menghentikan serangan di Gaza, menarik pasukan ke Yellow Line, meningkatkan bantuan kemanusiaan secara signifikan, serta memfasilitasi mekanisme pemerintahan sipil dan rekonstruksi. Mengapa Hal Ini Penting bagi Trump? Menurut sejumlah analis, Trump makin berambisi mencapai terobosan di Gaza di tengah berbagai hambatan kebijakan luar negeri lainnya. "Isu Iran tidak berjalan sesuai keinginannya, dan upayanya untuk memisahkan berkas Lebanon dari nota kesepahaman juga tidak berhasil," kata Zweiri kepada Al Jazeera. "Satu-satunya isu tempat ia dapat membuat terobosan dan mencatatnya sebagai kemenangan kebijakan luar negeri saat ini hanyalah isu Gaza." Delapan negara Arab dan Muslim—termasuk Arab Saudi, Uni Emirat Arab, Mesir, Qatar, Yordania, Indonesia, Pakistan, dan Turki—mengeluarkan pernyataan bersama yang mengecam penolakan Israel terhadap peta jalan tersebut. Mereka menuduh Israel menghambat upaya untuk mengakhiri perang di Gaza. Negara-negara tersebut memperingatkan bahwa penolakan terhadap kerangka kerja itu merupakan bentuk pembangkangan eksplisit untuk melanjutkan Rencana Komprehensif. Hal ini dinilai mengancam keberlangsungan upaya luas yang telah dilakukan Presiden AS Donald Trump untuk mengakhiri perang di Gaza. Peta Jalan 15 Poin: Apa Perdebatan Utamanya? Perdebatan utama berpusat pada urutan pelaksanaan kewajiban dalam peta jalan 15 poin tersebut. Kerangka kerja tersebut menyerukan pendekatan bertahap yang mencakup penghentian operasi militer, penonaktifan dan penyimpanan senjata secara bertahap, penarikan militer Israel, serta penggelaran Pasukan Stabilisasi Internasional yang bekerja sama dengan administrasi teknokrat Palestina. Meskipun Hamas telah mengonfirmasi penerimaan terhadap peta jalan tersebut selama pertemuan di Kairo, mereka menegaskan bahwa pelaksanaannya bergantung pada pemenuhan komitmen awal oleh Israel dan penghentian pelanggaran harian terhadap gencatan senjata yang secara resmi berlaku sejak Oktober lalu. Juru bicara Hamas, Hazem Qassem, menyatakan bahwa pembicaraan di Kairo berfokus untuk memperlihatkan pelanggaran-pelanggaran Israel secara jelas kepada para mediator dan Board of Peace. Ia menekankan bahwa setiap kemajuan membutuhkan ikatan hukum yang mengikat Israel pada peta jalan yang telah disepakati. Sementara itu, Presiden Mesir Abdel Fattah el-Sisi, yang juga bertemu dengan Kushner, menegaskan kembali pentingnya semua pihak untuk menghormati komitmen yang dibuat berdasarkan kerangka perdamaian Sharm el-Sheikh Oktober 2025. [] Sumber: Al Jazeera

SHARE:

Artikel Terkait

Soal Gencatan Senjata Gaza, Hamas Minta ‘Board of Peace’ Disiplinkan Israel

Kushner dan Rencana Gaza

Jelang Kunjungan Kushner, Pemimpin Hamas Temui Kepala Intelijen Mesir

Bahas Tahap Lanjutan Rencana Gaza, Menantu Trump dan Pejabat BOP Temui Netanyahu Pekan Depan

Hamas Siap Ikuti Pemilu Legislatif Palestina November Mendatang

Selamatkan Dokter Hussam Abu Safia!