Politisi PKS Ingatkan Uji Klinis Fase Tiga Vaksin Sinovac Harus Objektif
Jakarta (SI Online) – Wakil Ketua Fraksi PKS di DPR RI, Mulyanto, minta para peneliti yang terlibat dalam proses uji klinis fase tiga vaksin Sinovac untuk bersikap profesional.
Mulyanto mengingatkan, para peneliti harus objektif dan berani menyampaikan hasil uji tersebut apa adanya. Jangan sampai karena tekanan pihak tertentu peneliti membuat laporan yang tidak berdasarkan fakta.
Sebab menurut Anggota Komisi VII itu uji klinis fase tiga ini sangat penting untuk menilai efektifitas dan imunoginitas vaksin yang sudah dibeli Pemerintah.
“Sebab berdasarkan daftar efektivitas vaksin yang disebutkan WHO, vaksin Sinovac tidak tertera di dalamnya. Untuk itu vaksin Sinovac yang sudah dibeli harus diuji. Jangan sampai vaksin yang akan diberikan kepada masyarakat ini malah berbahaya,” kata Mulyanto dalam keterangan tertulisnya, Kamis (17/12/2020).
Sebelumnya Pemerintah dilaporkan sudah membeli vaksin Sinovac tiga juta dosis. Dari jumlah tersebut, 1,2 juta dosis sudah diterima sedangkan sisanya menyusul kemudian.
“Sekarang ini status vaksin Sinovac tengah uji klinis fase tiga oleh tim peneliti FK Unpad. Saya berharap para ilmuwan kedokteran yg terlibat riset ini menjagi garda ilmiah yang mengayomi kesehatan masyarakat,” harap Mulyanto.
Para peneliti itu, lanjut dia, tidak boleh goyah apalagi ingkar dari Hippocratic Oath, sumpah etis mereka. Jangan sampai mereka tergiur pada rayuan manis pebisnis vaksin atau takut pada tekanan pihak-pihak yg tidak bertanggung-jawab.
Mulyanto mengingatkan peran peneliti uji klinis fase tiga ini sangat menentukan nasib kesehatan jutaan masyarakat Indonesia.
Masyarakat, kata dia, sangat berharap para peneliti ini bersikap rasional, obyektif, dan independen, sehingga hasil riset yang dikeluarkan benar-benar mencerminkan kondisi yg sebenarnya di lapangan. Jangan sampai ada tipu-tipu ilmiah.
“Jika perlu dipublikasikan dan dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan terbuka,” kata Wakil Ketua Fraksi PKS Bidang Industri dan Pembangunan ini.
“Kita bertanggung jawab membangun integritas kelembagaan ilmiah nasional agar evidence based atau research based policy (kebijakan berbasis riset) dapat dijalankan dengan baik dan dipercaya publik,” tandasnya.
red: farah abdillah
