Rakyat Diminta Urunan Bangun IKN, Wagub Kaltim: Beli Minyak Saja Susah
Balikpapan (SI Online) – Wakil Gubernur Kalimantan Timur, Hadi Mulyadi mengatakan, wacana pembiayaan IKN Nusantara dengan metode urunan (crowdfunding) tidak tepat. Terlebih lagi saat ini masyarakat juga dihadapkan dengan persoalan pelik yakni sukarnya mendapatkan minyak goreng murah.
“Mau beli minyak goreng aja susah, masa mau disuruh bangun IKN?,” kata Hadi Mulyadi kepada sejumlah media pada Selasa (29/3) di Hotel Grand Senyiur, Balikpapan.
Lebih lanjut mantan legislator DPR RI ini mengatakan, sejak awal pembangunan IKN Nusantara ini merupakan rencana pusat. Daerah hanya mengikuti saja, pun demikian dengan sektor pembiayaan. Semua berasal dari pusat dan dalam prosesnya bila terjadi kekurangan, maka ihwal tersebut tetap menjadi urusan pusat.
“Masyarakat ‘kan sudah terbatas dananya. Mungkin dalam tanda kutip, masyarakat yang dimaksud ialah pengusaha besar. Kalau masyarakat Kaltim tidak mungkin lah membiayai,” imbuhnya.
Politikus Partai Gelora ini terbuka dengan ide pembiayaan dari sektor pengusaha besar. Utamanya perusahaan batu bara dengan PKP2B atau perjanjian karya pengusahaan pertambangan batu bara.
“Perusahaan-perusahaan besar ini yang diharap bisa membantu IKN, bukan masyarakat kecil,” tegasnya.
Sebelumnya, Kepala Otorita IKN Nusantara Bambang Susantono mengaku membidik berbagai skema pembiayaan ibu kota baru. Salah satunya, pembiayaan yang melibatkan masyarakat seperti crowdfunding.
Eks wakil menteri perhubungan era SBY ini menilai penggalangan modal dengan urunan masyarakat dapat menciptakan keterlibatan warga dan pemasarannya pun bisa dilakukan secara daring melalui media sosial.
“Sekarang modelnya bisa crowdfunding, misalnya mau bikin taman oke kami taruh di sosmed misalnya ada partisipasi masyarakat, itu bisa, model-model itu yang akan kami eksplor,” kata Bambang seperti dilansir CNNIndonesia.com.
Di sisi lain, ia menyebut ada dua swasta asing yang telah menyampaikan komitmennya untuk berinvestasi di IKN. Mereka adalah Uni Emirat Arab (UEA) dan Pangeran Muhammad bin Salman (MBS) dari Arab Saudi.
