Soal Ijazah Wapres, MS Kaban Soroti Manipulasi Politik dan Ajaran Lenin
Bogor (Suaraislam.id) — Politisi senior MS Kaban melontarkan kritik tajam terhadap polemik ijazah wakil presiden yang telah diputuskan Mahkamah Konstitusi (MK). Ia menyoroti persoalan kejujuran, integritas, dan moralitas dalam kepemimpinan.
Kaban membandingkan standar kepemimpinan pada masa Presiden Soekarno dengan kondisi politik saat ini. Menurutnya, kepemimpinan di zaman dahulu dibuktikan dengan kejujuran, dedikasi, kecerdasan, dan perilaku seseorang.
“Coba perhatikan, dulu zaman Bung Karno, enggak ada mau jadi presiden itu wakil presiden bersyarat ijazah, kenapa? karena orang dulu tuh jujur-jujur?” ujar Kaban saat memberikan kuliah umum pada acara Stadium General Akademi Dakwah Indonesia (ADI) Kota Bogor di Pondok Pesantren Riyadhul Huda, Kabupaten Bogor, Sabtu (24/10/2026).
Ia kemudian menyinggung sosok Wakil Presiden Adam Malik yang disebutnya tidak menamatkan pendidikan formal, tetapi memiliki bekal pendidikan pesantren, kecerdasan, dedikasi, kejujuran, dan akhlak.
Bagi Kaban, persoalan mendasar dalam kepemimpinan adalah karakter orang yang memegang kekuasaan. Ketika kejujuran dipertanyakan dan pengakuan atas persoalan tidak kunjung diberikan, kepercayaan publik terhadap penyelenggara negara berpotensi menjadi taruhan.
“Kalau ngurus negara sudah enggak jujur dan enggak ngaku, berat,” tegas Wakil Ketua Majelis Syuro Partai Ummat itu.
Singgung Manipulasi dan Ajaran Lenin
Kaban juga melontarkan kritik keras terhadap praktik manipulasi dan pembohongan yang dapat digunakan pemimpin untuk membuat publik tetap percaya meskipun seseorang berada dalam posisi yang salah.
“Bagaimana supaya orang yakin walaupun kita salah? Itu ajaran Lenin, tokoh komunis,” ungkapnya.
Pernyataan tersebut memperluas kritik Kaban dari persoalan integritas individu ke pentingnya memahami ideologi yang memengaruhi cara berpikir dan praktik politik. Ia mengingatkan bahwa umat Islam, khususnya para dai, tidak boleh abai terhadap dinamika ideologi yang berkembang di tengah masyarakat.
Menurut Kaban, pemahaman mengenai karakteristik liberalisme, kapitalisme, komunisme, dan sosialisme diperlukan agar para dai mampu membaca persoalan politik secara kritis dan tidak mudah terjebak dalam manipulasi narasi.
“Jadi umat Islam khususnya para dai harus paham ideologi,” ujarnya.
Ia menegaskan bahwa penguasaan ilmu ideologi menjadi penting bagi para pendakwah agar mampu membedakan berbagai pemikiran politik serta memahami pengaruhnya terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara. []
