Sadap Presiden, Irjen Ahrie Sonta Resmi Dipecat dari Polri
JAKARTA (Suaraislam.id) — Majelis Hakim Sidang Komisi Kode Etik Profesi (KKEP) Polri resmi menyelesaikan sidang etik terhadap Irjen Ahrie Sonta terkait kasus dugaan penyadapan ilegal. Dalam putusan sidang KKEP tersebut, Ahrie Sonta dijatuhi sanksi pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) dari dinas kepolisian.
“Sanksi administratif berupa pemberhentian tidak dengan hormat sebagai anggota Polri,” kata Kadiv Humas Polri Irjen Johnny Eddizon Isir dalam konferensi pers di Gedung Propam Polri, Jakarta, Selasa (10/11/2026), dikutip dari Sindonews.com.
Johnny menjelaskan bahwa tindakan yang dilakukan oleh Ahrie Sonta terbukti sebagai perbuatan tercela yang melanggar norma etika kepolisian.
“Terhadap terduga pelanggar AS diputuskan sanksi yang bersifat etika, yaitu perilaku pelanggar dinyatakan sebagai perbuatan tercela,” ujarnya.
Empat Perwira Ditetapkan sebagai Tersangka
Bareskrim Polri sebelumnya telah menetapkan Listyo Sigit Prabowo sebagai tersangka dalam kasus dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto. Selain Listyo Sigit, Bareskrim juga menetapkan tiga tersangka perwira tinggi lainnya, yakni Kadivkum Polri Irjen Ahrie Sonta, Irjen Eko Hadi Santoso, dan Irjen Slamet Uliandi.
Tiga dari empat tersangka, yaitu Listyo Sigit Prabowo, Eko Hadi Santoso, dan Ahrie Sonta, saat ini menjalani penahanan di Rutan Mako Brimob. Sementara itu, terhadap Irjen Slamet Uliandi tidak dilakukan penahanan.
Penyadapan Melalui Sistem LIMS tanpa Prosedur
Kabareskrim Polri Komjen Pol. Asep Safrudin mengungkapkan bahwa aksi penyadapan ilegal ini berlangsung pada rentang periode 2025 hingga 2026. Sejumlah nomor telepon dimasukkan ke dalam peladen (server) Lawful Interception Management System (LIMS) tanpa melalui proses verifikasi resmi.
“Para tersangka diduga memerintahkan penyadapan tanpa prosedur sebagaimana diatur dalam tata cara penyadapan Polri pada Perkap Nomor 5 Tahun 2010,” tegas Asep.
Selain menyasar Presiden Prabowo Subianto, dugaan tindakan penyadapan ilegal tersebut juga dilakukan terhadap sejumlah elite partai politik, aktivis, hingga insan media.[]
