Seribu Hari Genosida Gaza: Nestapa yang Tak Kunjung Usai
Pertemuan tersebut membahas langkah “rekonstruksi sementara” di zona Gaza yang dinyatakan bebas dari kendali Hamas. Mantan Perdana Menteri Inggris, Tony Blair, turut hadir dalam pembahasan tersebut.
Pemerintah Gaza yang dikelola Hamas mengumumkan pengunduran diri dan penyerahan wewenang kepada komite teknokrat. Komite ini ditunjuk oleh Dewan Perdamaian di bawah rencana Presiden AS Donald Trump untuk mengakhiri perang.
Kendati pengumuman telah dibuat, penyerahan kekuasaan secara praktis belum sepenuhnya terlaksana di lapangan. Proses transisi ini masih menghadapi sejumlah kendala administratif.
Ali Shath selaku ketua Komite Nasional Demokrat untuk Administrasi Gaza menyatakan kesiapan penuh komite untuk mengambil alih tanggung jawab. Namun, mereka memerlukan ketersediaan kapasitas dan perangkat pendukung yang memadai.
Ia menegaskan pentingnya satu otoritas pemerintahan tunggal di bawah satu undang-undang dan kekuatan militer. Hal ini merujuk pada isu pelucutan senjata Hamas yang hingga kini belum terselesaikan.
Di sisi lain, Dewan Perdamaian menyatakan bahwa badan pengungsi PBB (UNRWA) tidak memiliki tempat di masa depan Gaza. Pernyataan tersebut langsung ditolak keras oleh kepemimpinan Palestina.
Aneksasi Bangunan dan Wilayah
Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu meninjau landasan pacu eks-Bandara Qalandia di utara Yerusalem Timur pada hari Minggu. Ia meletakkan batu pertama pembangunan “pusat warisan” Israel yang baru di lokasi tersebut.
Proyek ini merupakan bagian dari perluasan permukiman Atarot di atas lahan bekas satu-satunya bandara milik Palestina. Langkah ini menuai kecaman luas dari otoritas lokal.
Kabinet Keamanan Israel sebelumnya telah menyetujui pendirian 13 permukiman baru di blok Binyamin, Tepi Barat. Permukiman tersebut dibangun sepanjang koridor Rute 60 yang membentang ke arah Lembah Yordan.
Pemerintah Yerusalem menyatakan proyek ini dirancang untuk memutus hubungan Yerusalem Timur dari lingkungan sekitarnya. Strategi tersebut sengaja dilakukan guna merusak kontinuitas wilayah Palestina.
Pembangunan pos-pos ilegal ini mengalami lonjakan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Data Forum Palestina untuk Studi Israel menunjukkan peningkatan tajam pembangunan pos baru dari tahun ke tahun.
Pada tahun 2023 tercatat ada 32 pos baru, kemudian melonjak menjadi 62 pada 2024, dan mencapai 86 pos pada 2025. Pembangunan ilegal ini terus berlanjut tanpa menghiraukan hukum internasional.
Konsolidasi kendali Israel kini tidak hanya terbatas pada perampasan tanah secara sewenang-wenang. Pemerintah Israel juga menyetujui rencana perluasan industri perhotelan di wilayah pendudukan Tepi Barat.
