OPINI

Sihir Kursi dan Mental Pantang Mundur Pejabat

Paradoks Rasa Malu di Ruang Komunal

Di luar warisan sejarah, antropologi budaya menawarkan sudut pandang lain yang tidak kalah menarik. Antropolog Ruth Benedict pernah membedakan kebudayaan masyarakat dunia ke dalam dua kutub besar, yakni budaya rasa bersalah (guilt culture) dan budaya rasa malu (shame culture).

Pada masyarakat dengan budaya rasa bersalah, kendali moral bertumpu pada hati nurani individu. Seseorang akan merasa gelisah dan segera mengundurkan diri ketika menyadari perbuatannya melanggar etika meskipun orang lain belum mengetahuinya.

Sebaliknya, banyak masyarakat di Asia, termasuk berbagai etnis di Indonesia, tumbuh dalam tradisi budaya rasa malu yang sangat bertumpu pada penilaian lingkungan sosial. Di berbagai daerah di Nusantara, konsep harga diri dan kehormatan keluarga dijunjung begitu tinggi.

Dalam tradisi masyarakat Bugis-Makassar dikenal falsafah siri’, sementara dalam kultur Melayu, Minangkabau, hingga Jawa terdapat norma ketat mengenai kewajiban menjaga nama baik kaum dan keluarga besar di hadapan publik. Namun, di sinilah letak paradoksnya.

Alih-alih mendorong seseorang untuk mundur ketika tersandung masalah moral, rasa malu dalam konteks sosial kita justru kerap bekerja ke arah yang berlawanan. Mengundurkan diri di tengah sorotan skandal dianggap sebagai pengakuan terbuka atas kesalahan yang memalukan sekaligus aib yang mencoreng wajah keluarga besar, marga, hingga kampung halaman.

Demi menjaga kehormatan komunal tersebut, bertahan dan melawan segala tuduhan hingga akhir dianggap sebagai sikap yang lebih kesatria ketimbang menyerah dan menanggalkan jabatan.

Beban Kebanggaan Suku dan Kampung Halaman

Indonesia merupakan mozaik ribuan pulau dengan ikatan kekerabatan kesukuan dan kedaerahan yang sangat kental. Keberhasilan seorang putra daerah menembus lingkaran kekuasaan di ibu kota atau menduduki kursi strategis di pemerintahan daerah sering dirayakan sebagai kemenangan kolektif.

Dalam posisi itu, seorang pejabat tidak lagi sekadar mewakili dirinya sendiri, melainkan menjadi simbol kebanggaan marga, nagari, atau komunitas asalnya. Ekspektasi sosial yang tinggi dari lingkungan asal ini kerap menjadi beban tak kasatmata di pundak para pejabat.

Ketika badai masalah datang menerpa, dorongan untuk bertahan sering kali justru datang dari lingkaran terdekatnya sendiri. Keluarga besar, tokoh adat, hingga kerabat sekampung biasanya memberikan dukungan moral agar sang pejabat tetap tegar menghadapi cobaan sehingga mundur dianggap sebagai tindakan mengecewakan komunitasnya.

Kalkulasi Investasi dan Doktrin Loyalitas

Jika faktor budaya dan kesukuan bekerja di alam bawah sadar sosial, kalkulasi ekonomi dan doktrin institusional bekerja secara sangat pragmatis. Di era demokrasi elektoral yang berbiaya tinggi, jalan menuju kursi jabatan publik membutuhkan modal finansial dan jaringan sosial yang tidak sedikit.

Banyak pengamat politik menyoroti bahwa jabatan publik kerap diperlakukan layaknya investasi jangka panjang. Melepaskan jabatan sebelum waktunya berarti memutus peluang untuk mengembalikan modal politik yang telah dikeluarkan sekaligus kehilangan akses terhadap sumber daya ekonomi yang menopang kelangsungan jaringan politiknya.

Selain itu, bagi pejabat yang meniti karier dari jalur birokrasi atau institusi berseragam, terdapat pula pengaruh doktrin kepatuhan dan ketuntasan tugas. Dalam kultur korps yang mengutamakan hierarki, mundur di tengah jalan sering disalahartikan sebagai bentuk pembangkangan, sikap pengecut, atau lari dari tanggung jawab.

Bertahan di posisi hingga ada keputusan resmi dari atasan atau hingga masa tugas berakhir justru dipandang sebagai wujud loyalitas tertinggi kepada pimpinan yang telah memberikan mandat.

Laman sebelumnya 1 2 3Laman berikutnya
Back to top button