Sikap Liar Israel Kubur Perdamaian Timur Tengah
AS selama ini memberikan dukungan tanpa syarat terhadap agresi Israel. Kini, Washington kesulitan mengendalikannya.
Pendekatan ini segera membuahkan hasil nyata dalam politik luar negeri. Pada 1978, Israel menandatangani perjanjian damai dengan Mesir yang mengembalikan Semenanjung Sinai kepada Kairo.
Pada 1994, Israel menandatangani perjanjian damai dengan Yordania dan kembali menyerahkan sebagian wilayah yang diduduki. Kesepakatan Oslo dengan Organisasi Pembebasan Palestina (PLO) juga merupakan bagian dari proses rekonsiliasi ini.
Pemerintahan Israel di bawah Perdana Menteri Yitzhak Rabin bahkan dilaporkan siap mengembalikan seluruh Dataran Tinggi Golan yang diduduki kepada Suriah. Namun, langkah tersebut terhenti setelah Rabin dibunuh oleh ekstremis Zionis pada akhir tahun 1995.
Sejak peristiwa pembunuhan itu, Israel secara bertahap kembali ke pendekatan “tembok besi”. Pendekatan tersebut kini telah mencapai bentuknya yang paling ekstrem dan teroristik.
Kemunduran komitmen perdamaian Israel ini ironisnya tidak dihadapi oleh sikap agresif serupa dari negara-negara Arab. Sebaliknya, dunia Arab justru mengajukan Inisiatif Perdamaian Arab Beirut pada tahun 2002.
Inisiatif tersebut akomodatif terhadap kecemasan eksistensial Israel dengan menawarkan perdamaian penuh. Syaratnya adalah pengembalikan Dataran Tinggi Golan dan wilayah Palestina yang diduduki sejak 1967 guna mendirikan negara Palestina merdeka.
Namun, tawaran damai yang sangat berharga ini tidak pernah mendapat perhatian serius di Israel.
Memilih Dominasi daripada Perdamaian
Kembalinya Israel ke jalur agresi bukan semata-mata akibat dinamika politik domestik mereka sendiri. Amerika Serikat memainkan peran yang sangat krusial dalam mendorong arah destruktif tersebut.
Dengan menolak menetapkan batas terhadap perilaku brutal pemerintah dan militer Israel, Washington bertindak sembrono. Mereka seolah-olah menganggap tidak ada negara lain di Timur Tengah yang memiliki kepentingan sah selain Israel.
Di bawah dua masa pemerintahan Presiden Donald Trump, bantuan Amerika Serikat terhadap rencana hegemoni Israel menjadi semakin nyata. Dukungan itu melampaui bantuan finansial, perlindungan diplomatik, pengakuan atas aneksasi wilayah pendudukan, hingga pasokan militer.
Berlawanan dengan kebijakan jangka panjang negaranya, Trump berupaya mengubur isu Palestina melalui Abraham Accords (Kesepakatan Abraham). Perjanjian ini sengaja dirancang untuk menghapus prinsip “tanah sebagai imbalan perdamaian”.
Sebagai gantinya, pemerintahan Amerika Serikat saat ini mengusung formula baru. Formula tersebut adalah “perdamaian sebagai imbalan tidak adanya pembunuhan, kehancuran, dan perang”.
Trump juga membiarkan militer Israel mengamuk tanpa kendali di kawasan Timur Tengah. Tahun lalu, militer Israel bahkan menyerang enam negara Arab dalam kurun waktu yang sangat singkat, yakni 72 jam.
