Sukamta: Lockdown Pulau Jawa Dua Bulan, Bantuan untuk Rakyat Miskin Hanya Rp12,5 Triliun
Jakarta (SI Online) – Wakil Ketua Bidang Polhukam Fraksi PKS di DPR, Sukamta, meminta pemerintah untuk mengevaluasi skenario penanggulangan Virus Corona yang telah berjalan dan segera membuat opsi skenario yang lebih tepat untuk menekan penyebaran virus.
Sukamta mengatakan, opsi ‘lockdown’ yang di dalam UU No. 6 Tahun 2018 tetang Kekarantinaan Kesehatan disebut karantina wilayah bisa menjadi pilihan karena saat ini di banyak daerah muncul pasien-pasien positif Virus Corona disebabkan pergerakan masyarakat antarwilayah masih terus terjadi.
“Pemerintah jangan menutup opsi ini, jika bisa menjadi cara paling efektif mengatasi penyebaran virus,” kata Sukamta dalam keterangan tertulisnya, Kamis malam (26/3/2020).
Sukamta menambahkan, di beberapa negara opsi ini sudah dilakukan, termasuk negara tetangga Singapura dan Malaysia.
“Itu sebabnya sangat penting pemerintah transparan terhadap skenario yang akan dilakukan,” kata Sukamta.
Anggota Komisi I DPR RI ini mengusulkan, jika opsi lockdown dilakukan, bisa dimulai dari Pulau Jawa. Hal ini dengan mempertimbangkan jumlah kasus positif COVID-19 terbanyak berada di Pulau Jawa dan khususnya wilayah Jabodetabek.
Sukata yakin, dengan mengunci Pulau Jawa akan menjadi langkah penting dalam pengendalian penyebaran virus. Pemerintah bisa melakukan lockdown terlebih dahulu di pulau Jawa selama dua bulan.
Politisi dari Dapil DI Yogyakarta itu menghitung, jika data yang dipakai adalah data keluarga miskin, maka anggaran bantuan selama lockdown dua bulan hanya membutuhkan sekitar Rp12,5 trilliun.
Menurut Sukamta, berdasarkan perhitungan bahan pokok yang dibutuhkan satu keluarga miskin perbulan dengan rincian: Beras 10 kg, daging ayam 2 kg, ikan lele segar 2 kg, telur ayam ras 4 kg, minyak goreng 2 liter dengan harga terkini di pasaran maka setiap keluarga bisa mendapatkan bantuan sebesar Rp500.000,-
Sementara menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) per September 2019 jumlah penduduk miskin di pulau Jawa mencapai 12.555.900 jiwa.
“Apabila dilakukan lockdown selama dua bulan dibutuhkan sekitar Rp12,5 trilliun,” jelas doktor lulusan Inggris ini.
Sukamta menegaskan, jika opsi lockdown ini dilakukan Pemerintah juga perlu menanggung stimulus kepada 73,5 juta pekerja di Jawa. Perhitungan berdasarkan UMP di berbagai provinsi di Pulau Jawa pemerintah harus memberikan stimulus sekitar Rp300 trilliun tujuannya agar perusahaan mau merumahkan karyawannya.
Menurut dia, dana Rp300 trilliun bisa dikumpulkan dengan mengalihkan beberapa mata anggaran di APBN. Riilnya pun juga tidak sebesar itu.
“Saya kira dalam situasi keprihatinan seperti ini, akan banyak sektor swasta yang mau ikut membantu dengan tetap memberikan gaji kepada karyawannya selama lockdown,” pungkasnya.
red: shodiq ramadhan
